Penulis: Tomson Rijoly
–
NABIRE – PAPUA TENGAH | SUARA ANAK NEGERI, 2 Juni 2026 — Dinamika pasar komoditas protein hewani di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, mengalami disrupsi signifikan pada Mei 2026. Membanjirnya pasokan telur ayam ras impor dari Surabaya (Jawa Timur) dan Makassar (Sulawesi Selatan) telah menciptakan ketidakseimbangan pasar (market imbalance) yang merugikan peternak lokal. Fenomena ini tidak hanya menekan daya saing ekonomi pengusaha lokal, tetapi juga memicu kecemasan publik terkait aspek keamanan pangan (food safety) dan kualitas produk yang beredar.
Berdasarkan pantauan lapangan dan keterangan pelaku usaha, volume telur impor yang masuk secara masif dengan harga relatif lebih rendah dibandingkan biaya produksi lokal telah menggeser preferensi konsumen dan distributor. Kondisi ini menempatkan peternak Nabire dalam posisi rentan akibat keterbatasan skala ekonomi dan efisiensi logistik.
Asimetri Kompetisi dan Dampak Ekonomi bagi Peternak Lokal
Imam Basrowi, salah satu pelaku usaha peternakan ayam petelur di Nabire, mengungkapkan bahwa influx (arus masuk) telur impor telah menciptakan persaingan tidak sehat. “Proses impor telur dari luar kota Nabire membuat para pelaku usaha lokal menjadi kewalahan dan tersaingi di pasaran,” ujarnya.
Dari perspektif ekonomi, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori keunggulan komparatif semu. Telur impor ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau karena skala produksi massal di pusat-pusat industri perunggasan di Jawa dan Sulawesi, serta subsidi silang dalam rantai pasok nasional. Sebaliknya, peternak lokal di Nabire menghadapi biaya tinggi struktural, termasuk harga pakan ternak yang fluktuatif dan biaya operasional yang lebih besar due to isolation geografis.
“Hal demikian wajar-wajar saja apabila… jumlah produksi telur dari pengusaha lokal yang terbatas sehingga merasa penting dan mendesak untuk membutuhkan penambahan atau impor. Namun, ketika volumenya begitu signifikan dan harganya jauh lebih murah, itu mencekik nafas usaha lokal,” jelas Imam Basrowi.
Dampak langsungnya adalah penurunan serapan pasar (market absorption) untuk telur lokal. Stok telur peternak Nabire menumpuk, mengakibatkan risiko kerugian finansial dan potensi kebangkrutan bagi usaha skala kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di daerah tersebut.
Kecemasan Publik: Isu Keamanan Pangan dan Integritas Produk
Di sisi permintaan (demand side), membanjirnya telur impor juga melahirkan kecemasan di kalangan konsumen masyarakat Nabire. Jarak tempuh logistik yang jauh dari Surabaya dan Makassar ke Nabire—yang melibatkan transportasi laut dan darat dengan durasi panjang—menimbulkan kekhawatiran mengenai kesegaran produk dan potensi penggunaan bahan pengawet kimia ilegal untuk memperpanjang masa simpan (shelf-life).
Imam Basrowi menyoroti bahwa masyarakat khawatir mengonsumsi telur yang tidak layak atau telah mengalami penurunan kualitas nutrisi akibat proses distribusi yang tidak ideal. “Keresahan yang sesungguhnya adalah kecemasan dan kekuatiran terhadap kualitas dari telur impor… bisa saja telur impor tersebut membutuhkan bahan pengawetan untuk bertahan, tetapi juga ada yang rusak ketika sudah sampai di tempat tujuan,” ungkapnya.
Dalam konteks kesehatan masyarakat, konsumsi telur yang tidak segar atau mengandung residu bahan pengawet berbahaya poses risiko jangka panjang. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan pangan yang menekankan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan diproduksi secara berkelanjutan oleh komunitas lokal.
Desakan Regulasi dan Perlindungan Pasar Lokal
Menanggapi kondisi ini, Imam Basrowi mewakili asosiasi peternak lokal mendesak intervensi kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Nabire dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ia meminta adanya regulasi yang ketat, pengawasan distribusi, dan bahkan pembatasan kuota (import quota) untuk telur impor guna melindungi industri lokal yang sedang berkembang.
“Berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire terutama Bapak Bupati Nabire,Mesak Magai, S.Sos, M.Si. dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah terutama Bapak Gubernur,Meki Fritz Nawipa. agar sekiranya dapat memantau, dilakukan pengawasan, regulasi yang ketat, dan bahkan pembatasan terhadap proses impor telur ayam,” tegasnya.
Langkah perlindungan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres No. 71 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang mengamanatkan penguatan ketahanan pangan daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal.
Rekomendasi Strategis: Menuju Kemandirian Pangan Nabire
Untuk mengatasi dilema antara ketersediaan pasokan dan perlindungan produsen lokal, beberapa langkah strategis direkomendasikan:
1. Audit Rantai Pasok: Pemerintah daerah perlu melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap gudang penyimpanan dan distributor telur impor untuk memastikan tidak ada penggunaan bahan pengawet ilegal.
2. Subsidi Pakan Ternak Lokal: Mengurangi biaya produksi peternak Nabire melalui kemudahan akses pakan atau pengembangan bahan pakan alternatif lokal.
3. Regulasi Pembatasan Impor Bersyarat: Menerapkan aturan bahwa impor telur hanya diperbolehkan jika stok lokal tidak mencukupi (defisit supply), dengan prioritas penyerapan produk lokal terlebih dahulu.
4. Edukasi Konsumen: Kampanye publik mengenai keunggulan telur lokal (lebih segar, jejak karbon rendah, mendukung ekonomi daerah) untuk membangun loyalitas konsumen.
Melalui sinergi antara regulasi pemerintah, kesadaran konsumen, dan peningkatan efisiensi peternak lokal, Nabire dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
