Oleh: joko
http://suaraanaknegeri.com | Saumlaki, Sabtu, 4 Juli 2026 – Menjelang rencana groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada 16 Juli 2026, harapan masyarakat adat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kembali mengemuka.
Bagi masyarakat setempat, kehadiran investasi berskala nasional itu bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan momentum yang diharapkan mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup di wilayah tersebut.
Baca juga: Wisatawan Internasional Apresiasi Tour Padaido dan Tema "Elok Alamku, Pesona Budayaku" di FBMW 2026
Pandangan itu disampaikan Jakobus Krang, S.Th, Gembala Sidang GSJA Solafide Saumlaki sekaligus putra asli Desa Lermatang, dalam wawancara bersama media ini, Sabtu (4/7/2026).
Menurutnya, masyarakat Lermatang pada prinsipnya menerima dan mendukung kehadiran Blok Masela karena diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Saya sebagai putra daerah Tanimbar, khususnya Desa Lermatang, mengapresiasi program pemerintah menghadirkan Blok Masela. Kami sangat senang dan terbuka menerima investasi ini karena kami percaya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Baca juga: Wisatawan Internasional Apresiasi Tour Padaido dan Tema "Elok Alamku, Pesona Budayaku" di FBMW 2026
Namun, di balik dukungan tersebut, Jakobus menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh mengesampingkan hak-hak masyarakat adat yang telah lama menjaga dan mendiami kawasan itu.
Ia berharap pemerintah memandang masyarakat Lermatang sebagai bagian utuh dari warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk memperoleh kesejahteraan.
“Kami sebagai masyarakat adat juga rindu supaya pemerintah melihat dan memperhatikan hak-hak masyarakat. Kami adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak yang sama untuk menikmati kesejahteraan,” katanya.
Pemerintah Diminta Bertindak Manusiawi
Jakobus menyinggung rencana penggunaan lahan seluas sekitar 662 hektare untuk mendukung pengembangan proyek Blok Masela.
Menurutnya, penggunaan lahan harus dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, sehingga masyarakat tidak merasa hak-haknya diabaikan.
“Kalau pemerintah berinisiatif memakai lahan seluas 662 hektare, maka hak-hak kami jangan disepelekan. Berlaku lah secara manusiawi. Itu harapan kami kepada pemerintah,” tegasnya.
Harapan tersebut, menurutnya, bukan hanya suara pribadi, melainkan aspirasi yang juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Desa Lermatang.
“Yang kami perjuangkan hanyalah hak-hak kami. Kami juga manusia yang ingin diperlakukan secara adil,” ungkapnya.
Dukung Pemerintah, Jaga Kondusivitas
Sebagai pemimpin gereja, Jakobus mengajak seluruh masyarakat tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta memberikan dukungan terhadap agenda pembangunan nasional.
Ia berharap proses groundbreaking dapat berlangsung sesuai rencana dan menjadi awal dari realisasi janji-janji pembangunan yang selama ini disampaikan pemerintah.
“Kami tetap mendukung program pemerintah. Kita harus menjaga kedamaian dan situasi yang kondusif. Harapan kami, tanggal 16 Juli nanti groundbreaking benar-benar berjalan sebagai bukti nyata pembangunan yang dijanjikan pemerintah,” ujarnya.
Ada Manfaat yang Sudah Dirasakan, Tetapi Banyak Janji Belum Terwujud
Jakobus mengakui bahwa sebagian manfaat pembangunan telah dirasakan masyarakat, terutama melalui penyediaan sarana air bersih hasil kerja sama pemerintah dengan pihak investor.
Ia menyebut peresmian fasilitas tersebut, termasuk sumur bor yang dibangun Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar serta sistem air bersih yang diresmikan Gubernur Maluku, menjadi bukti awal perhatian pemerintah.
Namun demikian, ia mengingatkan masih terdapat sejumlah komitmen yang hingga kini belum direalisasikan.
“Memang sudah ada yang dirasakan masyarakat, seperti pembangunan air bersih. Tetapi masih ada janji-janji, seperti pembangunan rumah sakit dan pembayaran hak-hak masyarakat atas tanah yang sampai sekarang belum direalisasikan,” katanya.
Tenaga Kerja Lokal Harus Menjadi Prioritas
Salah satu perhatian terbesar Jakobus adalah kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Ia menilai, apabila perusahaan lebih banyak mempekerjakan tenaga kerja dari luar daerah dibanding masyarakat Tanimbar, maka tujuan utama pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akan kehilangan maknanya.
“Kalau masyarakat luar lebih dominan dipekerjakan dibanding masyarakat Lermatang maupun Tanimbar, maka menurut saya pemerintah gagal memperjuangkan hak-hak rakyat. Kehadiran Blok Masela seharusnya mampu mengurangi angka pengangguran masyarakat Tanimbar,” tegasnya.
Berkah atau Kutukan, Bergantung Cara Mengelola
Bagi Jakobus, Blok Masela merupakan anugerah Tuhan yang dapat menjadi sumber kesejahteraan apabila dikelola secara adil, transparan, dan berlandaskan nilai-nilai moral.
Sebaliknya, apabila pengelolaannya mengabaikan keadilan dan hak masyarakat, proyek tersebut justru berpotensi melahirkan persoalan baru.
“Blok Masela adalah berkat dari Tuhan kalau dikelola dengan baik. Tetapi jika pemerintah maupun investor tidak bekerja berdasarkan nilai-nilai moral dan keadilan, maka proyek ini bisa menjadi kutukan bagi masyarakat Tanimbar bahkan Indonesia,” ujarnya.
Harapan untuk Presiden dan Pemerintah
Menutup wawancara, Jakobus berharap Presiden Republik Indonesia dapat hadir dalam groundbreaking pada 16 Juli mendatang sebagai simbol keseriusan pemerintah dalam merealisasikan pembangunan.
Lebih dari itu, ia meminta agar manfaat ekonomi dari proyek tersebut benar-benar dirasakan masyarakat sekitar, termasuk melalui pembagian manfaat yang adil.
“Harapan saya, kehadiran Bapak Presiden membawa sukacita besar bagi masyarakat Tanimbar. Kami juga berharap manfaat yang menjadi hak masyarakat benar-benar dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat Desa Lermatang, bukan hanya dinikmati oleh pemerintah atau pihak tertentu,” pungkas Jakobus Krang menutup.
