Oleh: joko
Jalan Rusak, Warga Tanimbar Minta Pemerintah Bertindak
http://suaraanaknegeri.com | Saumlaki, Minggu, 19 Juli 2026 – Kerusakan ruas jalan utama di kawasan BTN Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, kembali menjadi perhatian masyarakat. Kondisi jalan yang telah berlangsung cukup lama itu dinilai tidak hanya mengganggu mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Liputan media ini pada Minggu, 19 Juli 2026, di seputaran Jalan Utama BTN Saumlaki menemukan kondisi ruas jalan yang dikeluhkan warga masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah. Jalur tersebut menjadi salah satu akses yang cukup sering dilalui masyarakat, termasuk kendaraan roda dua dan angkutan umum.
Baca juga: ATR/BPN Kembali Raih WTP ke-14 Berturut-turut dari BPK RI
Keluhan Lama yang Belum Terjawab
John Lelmalaya, 56 tahun, kepada media ini menuturkan, kerusakan jalan tersebut bukan persoalan baru. Menurutnya, kondisi itu telah berlangsung sejak masa pemerintahan bupati sebelumnya. Bahkan, pemerintah daerah kala itu disebut telah datang meninjau langsung lokasi dan memerintahkan dilakukan penghitungan kebutuhan biaya untuk penanganan jalan tersebut.
“Memang jalan rusak ini sudah cukup lama, dari sejak pemerintahan bupati yang lalu. Dari mantan Bupati pemerintahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah pernah datang dan melihat dan memerintahkan untuk mencoba menghitung berapa besar biayanya, bagaimana caranya,” kata John.
Baca juga: Wamen Ossy Lantik 78 Pejabat, Dorong Birokrat ATR/BPN Adaptif dan Profesional
Namun, hingga masa bakti pemerintahan sebelumnya berakhir, perbaikan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi. Persoalan tersebut, kata John, masih berlanjut hingga kepemimpinan pemerintahan daerah saat ini.
“Dan itu sudah, tapi sampai masa bakti selesai belum terealisasi sampai kepada kepemimpinan bupati yang sekarang,” ujarnya.
John berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan perhatian lebih serius terhadap kondisi jalan tersebut. Ia menegaskan, persoalan jalan rusak bukan sekadar keluhan masyarakat, melainkan telah menyentuh aspek keselamatan warga.
“Karena memang tidak saja menjadi keluhan masyarakat, tetapi banyak korban. Banyak masyarakat yang dengan kendaraan roda dua sudah jatuh berkali-kali di tempat ini,” tuturnya.
Atas kondisi tersebut, ia meminta Bupati dan pemerintah daerah segera mengambil langkah nyata untuk merehabilitasi ruas jalan yang rusak.
“Karena itu kami mohon perhatian Pak Bupati, pemerintah daerah, dalam kaitan dengan rehabilitasi jalan yang rusak ini,” kata John.
Kepentingan Umum Harus Diutamakan
Keluhan serupa disampaikan Yoseph Afaratu, 62 tahun, tokoh masyarakat sekaligus mantan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pria yang akrab disapa Bapak Konga itu menilai kondisi jalan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Sebagai tokoh masyarakat sebenarnya kepentingan umum harus kita utamakan. Jalan ini untuk kepentingan umum,” ujar Yoseph.
Menurutnya, ruas jalan tersebut setiap hari dilalui banyak kendaraan. Kondisi jalan yang rusak disebut telah menimbulkan persoalan bagi para pengguna kendaraan, terutama pengendara sepeda motor.
“Banyak sekali kendaraan setiap hari lewat sini. Itu sudah menjadi korban, terutama ibu-ibu yang membawa kendaraan yang sudah berhati-hati, tapi apa pun yang terjadi mereka sudah jatuh dengan motor di sini,” katanya.
Yoseph berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak mengabaikan persoalan tersebut. Ia menilai perbaikan ruas jalan itu semestinya dapat segera dilakukan karena kerusakan hanya terdapat pada bagian tertentu.
“Ini sangat penting. Untuk itu saya mohon kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati. Ini sangat memprihatinkan bagi saya,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa kerusakan jalan tersebut tidak terjadi sepanjang kilometer, melainkan hanya pada beberapa bagian.
“Yang rusak ini tidak berkilo-kilometer, tapi cuma hanya beberapa meter. Ini diperbaiki hingga masyarakat dapat manfaatkan jalan ini dengan baik. Jangan jadi korban,” tegas Yoseph.
Angkutan Umum hingga Risiko Kecelakaan
Menurut Yoseph, kondisi jalan yang rusak semakin memprihatinkan karena ruas tersebut menjadi jalur yang rutin dilewati angkutan umum dan kendaraan masyarakat.
“Di sini juga jadi angkutan umum yang selalu lewat. Ini sangat memprihatinkan. Banyak kendaraan lewati sini dan pernah ada yang bergesekan satu sama lain karena jalannya tidak baik,” ungkapnya.
Bagi Yoseph, perbaikan jalan bukan semata-mata persoalan pembangunan infrastruktur, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan rasa aman dan kenyamanan kepada masyarakat.
Ia pun menyampaikan harapannya agar pemerintah daerah segera turun tangan menangani kerusakan tersebut.
“Dari lubuk hati yang sangat dalam, saya mohon kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dalam hal ini Bupati, perhatikan jalan ini agar segera diperbaiki demi kepentingan umum,” katanya.
Ia menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah. “Kepentingan umum itu yang harus diutamakan,” pungkasnya.
Kadis PUPR: Anggaran Daerah Terbatas
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Abraham Jaolath, saat dikonfirmasi media ini menjelaskan bahwa keterbatasan kemampuan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam penanganan infrastruktur jalan tersebut. “Saat ini memang anggaran daerah sangat terbatas,” kata Abraham.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah sedang mengupayakan sumber pendanaan melalui pengusulan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurutnya, proses pengusulan tersebut baru dilakukan pada tahun ini sehingga pelaksanaan pekerjaan masih menunggu kepastian persetujuan anggaran.
“Sementara lagi diusulkan di anggaran DAK. Semoga lolos. Pengusulannya baru tahun ini,” ujarnya.
Abraham menambahkan, apabila usulan tersebut disetujui, pekerjaan perbaikan jalan diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya. “Jadi kalau jadi, pelaksanaannya bisa tahun depan,” katanya.
Warga Menanti Kepastian
Kerusakan jalan di kawasan BTN Saumlaki menjadi gambaran nyata tantangan pembangunan infrastruktur di daerah. Di satu sisi, masyarakat membutuhkan akses jalan yang aman dan layak untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Di sisi lain, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal dan harus menempuh proses penganggaran untuk merealisasikan perbaikan.
Namun bagi warga, persoalan tersebut tetap membutuhkan kepastian. Jalan yang setiap hari dilalui masyarakat bukan sekadar infrastruktur fisik, melainkan menjadi bagian penting dari mobilitas warga dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Harapan masyarakat kini tertuju pada komitmen pemerintah daerah untuk memastikan usulan perbaikan tidak berhenti pada tahap perencanaan dan penganggaran. Sebab, bagi pengguna jalan, setiap hari kerusakan dibiarkan berarti semakin besar pula risiko yang harus mereka tanggung.
Masyarakat berharap, ketika anggaran telah tersedia, ruas jalan tersebut benar-benar menjadi prioritas untuk segera diperbaiki. Bukan hanya demi kelancaran lalu lintas, tetapi juga untuk memastikan keselamatan warga yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.
