Oleh: joko
Sumber: Humas ATR/BPN
http://suaraanaknegeri.com | Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026 – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Baca juga: Kolaborasi TNI-Polri Jaga Investasi Strategis Nasional di Tanimbar
Opini tersebut diserahkan Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Capaian tersebut sekaligus menandai keberhasilan Kementerian ATR/BPN mempertahankan opini WTP untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut. Predikat tersebut diperoleh setelah BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025.
Apresiasi untuk Seluruh Jajaran
Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang dinilai telah berkontribusi dalam mempertahankan capaian opini WTP tersebut.
Apresiasi diberikan kepada jajaran Kementerian ATR/BPN di tingkat pusat hingga Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan program kementerian.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujar Dalu Agung Darmawan usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI.
Menurut Dalu, predikat WTP tidak semata-mata menjadi pencapaian administratif, tetapi harus menjadi momentum untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
WTP Jadi Momentum Evaluasi
Dalu menegaskan, capaian opini WTP harus diikuti dengan komitmen untuk segera menyelesaikan berbagai temuan hasil pemeriksaan yang masih memerlukan tindak lanjut.
Ia meminta seluruh jajaran menjadikan hasil pemeriksaan BPK RI sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sekaligus memastikan setiap program kementerian berjalan secara efektif dan sesuai ketentuan.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” kata Dalu Agung Darmawan.
Percepatan Program dan Penyerapan Anggaran
Memasuki semester kedua Tahun Anggaran 2026, Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan seluruh jajaran untuk mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan.
Percepatan tersebut dinilai penting agar seluruh program kerja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal hingga akhir tahun anggaran. Penguatan koordinasi antarsatuan kerja serta konsistensi dalam menjalankan program menjadi salah satu kunci untuk mencapai target kinerja.
Dalu optimistis seluruh target kinerja Kementerian ATR/BPN pada 2026 dapat dicapai melalui koordinasi yang semakin kuat, pelaksanaan program secara konsisten, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan bertanggung jawab.
Penguatan Akuntabilitas Berkelanjutan
Raihan WTP ke-14 secara berturut-turut menjadi indikator konsistensi Kementerian ATR/BPN dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan negara. Namun, capaian tersebut sekaligus menjadi tantangan untuk terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program.
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah menteri dan kepala badan Kabinet Indonesia Bersatu turut menerima predikat yang sama. Sekjen ATR/BPN didampingi Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari, dalam agenda penyerahan tersebut.
Kementerian ATR/BPN diharapkan terus menjaga capaian tersebut dengan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan tertib, transparan, dan akuntabel, sekaligus mempercepat penyelesaian setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
