PT BPI Disebut Jadi Solusi Siapkan SDM Tanimbar Hadapi Blok Masela
http://suaraanaknegeri.com | Saumlaki – Direktur Eksekutif LSM SantaLusia, Paulus Laratmase, menegaskan masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri di tengah masuknya proyek strategis nasional Blok Masela. Pernyataan itu disampaikan Paulus dalam tulisannya berjudul “Dialektika Hegel dan Masa Depan SDM Tanimbar di Tengah Proyek Blok Masela” yang dipublikasikan pada Kamis, 28 Mei 2026.
Menurut Paulus, proyek Blok Masela merupakan momentum besar yang akan menentukan arah masa depan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Tanimbar dalam beberapa dekade mendatang. Karena itu, keterlibatan sumber daya manusia (SDM) lokal harus menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan.
“Masyarakat Tanimbar tidak sedang memperdebatkan status administratif semata. Mereka sedang memperjuangkan hak moral dan hak sosial agar tidak terasing di tengah proyek raksasa yang berlangsung di wilayah adat mereka sendiri,” tulis Paulus.
Baca juga: BPI dan Lembaga Adat Tanimbar: Menjaga Negeri di Tengah Arus Investasi
Generasi Muda Soroti Masa Depan Tanimbar
Paulus mengapresiasi langkah “Generasi Muda Tanempar” yang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan DPRD pada Selasa, 26 Mei 2026. Forum tersebut membahas sejumlah isu strategis, mulai dari keberadaan PT BPI di Tanimbar, urgensi Peraturan Daerah tentang perlindungan hak masyarakat adat dan Participating Interest (PI), hingga minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek Blok Masela.
Menurut Paulus, langkah generasi muda tersebut menunjukkan adanya kesadaran kritis masyarakat terhadap masa depan daerah sendiri di tengah masuknya industri migas berskala internasional.
Pernyataan INPEX Jadi Sorotan
Paulus juga menyoroti pernyataan staf INPEX Corporation di Saumlaki, Hanny Tanamal, yang menyebut bahwa PT BPI bukan mitra resmi INPEX. “BPI bukan mitra resmi INPEX. Hubungan kerja sama BPI hanya bersama Pemerintah Daerah, bukan dengan investor Blok Masela,” demikian kutipan pernyataan Hanny Tanamal dalam tulisan tersebut.
Baca juga: BRI Saumlaki Tebar Kepedulian di Hari Raya Idul Adha
Namun menurut Paulus, substansi persoalan yang sedang dirasakan masyarakat bukan sekadar status kemitraan formal, melainkan kesiapan masyarakat lokal menghadapi proyek industri migas berskala internasional. “Jika proyek ini dilaksanakan di tanah Tanimbar, lalu sejauh mana masyarakat Tanimbar sendiri benar-benar dipersiapkan untuk menjadi bagian dari proyek Blok Masela?” ujarnya.
Ia menilai, sejak penemuan cadangan gas di Laut Arafura pada 1998, masyarakat terus mendengar janji kesejahteraan dan peluang kerja, tetapi hingga kini keterlibatan SDM lokal dinilai masih sangat terbatas. “Berapa banyak putra-putri Tanimbar yang benar-benar bekerja di INPEX Masela?” katanya.
Pendidikan dan Pelatihan Jadi Solusi
Paulus menegaskan, apabila persoalan utama terletak pada kapasitas SDM lokal, maka solusi yang harus dibangun adalah membuka akses pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi industri migas bagi masyarakat Tanimbar. “Logika rasionalnya bukan menutup ruang, melainkan membuka jalan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi agar masyarakat lokal dapat memenuhi standar industri migas internasional,” tegasnya.
Dalam analisisnya, Paulus menggunakan pendekatan dialektika filsuf Jerman Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Ia menyebut proyek Blok Masela sebagai “tesis”, sementara kecemasan masyarakat lokal menjadi “antitesis”.
Adapun “sintesis”-nya, menurut Paulus, adalah langkah Pemerintah Daerah menggandeng PT BPI untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten agar masyarakat Tanimbar tidak tertinggal ketika proyek mulai beroperasi penuh.
“PT BPI hadir bukan untuk mengambil keuntungan dari INPEX, melainkan untuk membangun kapasitas manusia Tanimbar,” tulisnya.
Ancaman Konflik Sosial Harus Diantisipasi
Paulus mengingatkan, tanpa keterlibatan masyarakat lokal yang memadai, proyek besar seperti Blok Masela berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan konflik kepentingan di kemudian hari.
Karena itu, ia meminta seluruh pihak, termasuk investor, pemerintah daerah, dan masyarakat adat, membangun pendekatan yang lebih humanis dan partisipatif demi menjaga stabilitas sosial di Tanimbar.
Menurutnya, perusahaan besar tidak cukup hanya berbicara soal investasi dan regulasi, tetapi juga harus menunjukkan komitmen nyata terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar.
Keadilan Sosial Jadi Ukuran Keberhasilan
Di akhir tulisannya, Paulus menegaskan bahwa ukuran keberhasilan Blok Masela tidak hanya terletak pada besarnya investasi maupun produksi gas yang dihasilkan, tetapi juga pada kemampuan proyek tersebut menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat Tanimbar. “Pembangunan yang gagal memanusiakan masyarakat lokal pada akhirnya hanya akan melahirkan kemajuan ekonomi tanpa keadilan sosial,” tutupnya.(rls:pl/jk)
