Oleh: joko
Sumber: tanimbar.go.id
http://suaraanaknegeri.com | Saumlaki – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Moriolkossu, SH, menyambut baik langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI yang melakukan pengukuran kesiapan kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui kegiatan Indonesia Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan–Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan Laut (IPKP-PPKP).
Baca juga: Polres Tanimbar Tegaskan Tuduhan terhadap Brigpol Tobias Tidak Berdasar
Langkah tersebut dinilai sebagai bagian penting dalam memperkuat posisi strategis Tanimbar sebagai salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kawasan timur.
Rapat strategis yang berlangsung di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BPPD) Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Rabu (24/6/2026), menjadi momentum sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun kawasan perbatasan yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Brampi Moriolkossu didampingi Perencana Ahli Madya Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI sekaligus Ketua Tim, Deki Sahputera, S.SIT., MT., serta Kepala BPPD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Junus Fredek Batlayery, SH.
Baca juga: Nusron Wahid Apresiasi Film “Tanah Sengketa”, Dinilai Edukatif dan Mengangkat Isu Pertanahan
Mengukur Kesiapan Saumlaki
Pengukuran melalui instrumen IPKP-PPKP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemenuhan layanan pengelolaan kawasan perbatasan sekaligus mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Dalam kegiatan tersebut, fokus pengukuran diarahkan pada Kecamatan Tanimbar Selatan dan Kecamatan Tanimbar Utara yang menjadi wilayah prioritas kawasan perbatasan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi. Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Camat Tanimbar Selatan, serta Camat Tanimbar Utara.
Melalui partisipasi lintas sektor tersebut, pemerintah berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual layanan publik, pembangunan ekonomi, infrastruktur, serta kesiapan sumber daya manusia di wilayah perbatasan.
Perbatasan Sebagai Motor Pertumbuhan
Bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, posisi geografis yang berbatasan langsung dengan wilayah perairan internasional memberikan nilai strategis yang sangat besar. Tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan negara, kawasan ini juga memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan dan sumber daya lokal.
Melalui pengukuran IPKP-PPKP, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa kawasan perbatasan memiliki kapasitas yang memadai dalam mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, konektivitas wilayah, serta pembangunan sosial masyarakat.
Instrumen tersebut juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat perbatasan.
Sinergi Pusat dan Daerah
Tim BNPP RI yang dipimpin Deki Sahputera bersama Susilawati, S.Pd., Rohani Manurung, S.Ak., M.A.P., Alam Mutakin, S.Ak., dan Nirma Listiana, S.I.Kom., melakukan pengumpulan data serta evaluasi terhadap berbagai indikator yang menjadi tolok ukur pengelolaan kawasan perbatasan.
Kehadiran tim pusat di Saumlaki menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan kawasan perbatasan berjalan secara terarah dan berkelanjutan.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan baru yang mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Etalase Depan Indonesia
Paradigma pembangunan kawasan perbatasan terus mengalami perubahan. Jika sebelumnya wilayah perbatasan identik dengan keterisolasian dan keterbatasan pembangunan, kini kawasan tersebut ditempatkan sebagai etalase depan Indonesia.
Semangat itulah yang menjadi roh dari pelaksanaan IPKP-PPKP di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Sebagai daerah yang berada di jalur strategis perairan Indonesia bagian selatan, Tanimbar memiliki peluang besar untuk menjadi pusat aktivitas ekonomi, perdagangan, perikanan, pariwisata, serta layanan publik yang mampu mendukung pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan.
Pesan yang mengemuka dalam kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak lagi dipandang dari sudut keterbelakangan, melainkan sebagai ruang masa depan yang harus dipersiapkan secara serius.
“Perbatasan bukan lagi halaman belakang, tetapi etalase depan NKRI.”
Dengan dukungan pemerintah pusat melalui BNPP RI serta komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Saumlaki kini semakin dipersiapkan untuk memainkan peran strategis sebagai pusat pertumbuhan kawasan perbatasan laut Indonesia, sekaligus menjadi simbol kehadiran negara dalam menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah terdepan bangsa.
