BIAK NUMFOR — SUARA ANAK NEGERI| Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, S.H., M.M., membacakan sambutan Gubernur Papua dalam pembukaan Rapat Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Papua dan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2026, yang berlangsung di Hotel Swiss-Bel Bia, Rabu, 21 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah se-Provinsi Papua.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga oleh kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas penggunaan anggaran, serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Atas nama Pemerintah Provinsi Papua, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Inspektorat Kabupaten Supiori, Inspektorat Kabupaten Biak Numfor, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Baca juga: WOR FAN NANGGI, BERKAT ADAT MENGALIR, HAMPIR Rp500 JUTA BERPUTAR DI EKONOMI RAKYAT
Kehadiran narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Kejaksaan Tinggi Papua dinilai mencerminkan pentingnya sinergi antarlembaga dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Gubernur berharap forum tersebut tidak hanya menjadi agenda koordinasi formal, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan administrasi dan memperbaiki kelemahan tata kelola pemerintahan.
Tindak Lanjut Rekomendasi Harus Terukur
Baca juga: Generasi Literat Luncurkan Buku Antologi 25 Suara Hati Anak Muda Lintas Agama dan Kepercayaan
Dalam sambutan yang dibacakan Bupati Markus O. Mansnembra, Gubernur Papua menekankan pentingnya pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan secara cermat, terukur, dan bertanggung jawab.
Setiap rekomendasi hasil pengawasan, menurut Gubernur, harus ditindaklanjuti secara jelas. Permasalahan yang ditemukan perlu diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan setiap kelemahan dalam sistem tata kelola harus dijadikan bahan evaluasi agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Penekanan itu menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada penemuan persoalan atau penyusunan laporan. Pengawasan harus diikuti dengan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah terulangnya penyimpangan.
Gubernur juga mengharapkan Inspektorat terus meningkatkan kualitas pengawasan berbasis risiko dengan mengutamakan langkah-langkah pencegahan. Pendekatan tersebut diperlukan agar potensi permasalahan dapat dikenali lebih awal dan ditangani sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
Selain itu, koordinasi antara Inspektorat, BPK, BPKP, aparat penegak hukum, dan seluruh perangkat daerah perlu diperkuat. Kerja sama yang efektif diharapkan mampu mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
Anggaran Harus Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Lebih lanjut, Gubernur Papua mengingatkan bahwa setiap alokasi anggaran pemerintah harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Anggaran pendidikan, misalnya, harus berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anggaran kesehatan harus mampu memperbaiki mutu pelayanan kesehatan, sedangkan program pemberdayaan ekonomi dan pembangunan wilayah harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari penyerapan anggaran atau terlaksananya kegiatan. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan perubahan yang terukur.
Pesan ini sekaligus menegaskan bahwa pengawasan merupakan bagian penting dari upaya memastikan setiap rupiah uang negara digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan.
Mendukung Transformasi Papua yang Cerah
Dalam sambutannya, Gubernur Papua turut menegaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mewujudkan visi transformasi Papua yang cerdas, sejahtera, dan harmoni, atau Papua yang Cerah.
Menurutnya, pencapaian visi tersebut membutuhkan pemerintahan yang bersih, profesional, responsif, serta berorientasi pada pelayanan publik.
Papua Cerdas membutuhkan aparatur yang kompeten dan berintegritas. Papua Sejahtera memerlukan pengelolaan anggaran yang efektif agar program pembangunan tepat sasaran. Sementara itu, Papua Harmoni membutuhkan pemerintahan yang adil dan transparan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus diperkuat.
Oleh karena itu, pengawasan internal pemerintah memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Gubernur berharap seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Papua menjadikan hasil pengawasan sebagai instrumen pembelajaran dan perbaikan, bukan sekadar kewajiban administratif.
Biak dan Supiori Mendapat Kepercayaan
Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori karena dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi Papua.
Kepercayaan tersebut dinilai memberikan semangat bagi kedua daerah untuk terus meningkatkan kapasitas dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan pemerintahan berskala provinsi. Pengalaman menjadi tuan rumah juga diharapkan memperkuat kesiapan daerah dalam melaksanakan agenda koordinasi dan pembangunan yang lebih luas.
Pelaksanaan Rakorwasda Tahun 2026 di Biak diharapkan menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara bertanggung jawab.
Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan tidak hanya diukur dari lengkapnya dokumen atau terselesaikannya rekomendasi secara administratif, tetapi juga dari meningkatnya kualitas tata kelola, membaiknya pelayanan publik, dan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat.
Melalui rapat pemutakhiran data dan koordinasi pengawasan ini, Pemerintah Provinsi Papua berharap terbangun komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu menghadirkan pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Papua.
