Laporan Paulus Laratmase
–
Biak, 11 Juni 2026 – suaraanaknegeri.com| Pemerintah melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mematangkan rencana pembangunan Bandar Antariksa Biak yang diproyeksikan menjadi pusat peluncuran satelit nasional sekaligus kawasan pengembangan industri antariksa Indonesia di wilayah timur. Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pembangunan Bandar Antariksa yang berlangsung di Hotel Swiss-Belhotel Biak dan dihadiri sekitar 800 peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut para pemilik hak ulayat Biak Utara, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh masyarakat, unsur TNI-Polri, birokrat, politisi Kabupaten Biak Numfor, serta para jurnalis dari berbagai media lokal maupun nasional. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan besarnya perhatian publik terhadap proyek strategis yang diyakini akan membawa dampak signifikan bagi masa depan pembangunan Biak dan Papua.
Dalam pemaparannya, Kepala Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN, Prof. Dr.Ing. Ir.Wahyudi Hasbi, M.Kom.,IPU.,ASEAN.Eng., Kepala Pusat Riset Teknologi Roket BRIN, Dr. Arif Nur Hakim, serta Ketua Tim Kebijakan Keantariksaan BRIN, Intan Perwitasari, S.E., M.E., menjelaskan berbagai aspek teknis, kebijakan, lingkungan, dan sosial yang terkait dengan pembangunan bandar antariksa tersebut.
Salah satu fokus utama yang disampaikan adalah proses penyiapan lahan dan mekanisme pelepasan kawasan hutan yang akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, pemerintah daerah, dewan adat, serta para pemilik hak ulayat. Menurut BRIN, seluruh proses akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip konsultasi, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Pihak BRIN menjelaskan bahwa saat ini terdapat sejumlah investor yang menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan fasilitas bandar antariksa di Biak. Oleh karena itu, berbagai persiapan administratif, teknis, dan sosial perlu segera dilakukan agar investasi tersebut dapat terealisasi secara optimal.
Dalam forum ini, BRIN juga menegaskan bahwa pengembangan Bandar Antariksa Biak tidak dapat disamakan dengan berbagai isu yang pernah muncul dalam proyek-proyek strategis nasional lainnya. Konsep pembangunan yang diusulkan menempatkan aspek keselamatan, perlindungan lingkungan, dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Area inti pembangunan diperkirakan mencakup sekitar 100 hektare yang akan digunakan untuk fasilitas utama peluncuran satelit. Di luar kawasan inti tersebut akan dibentuk zona penyangga (buffer zone) yang berfungsi menjaga keselamatan masyarakat selama aktivitas peluncuran berlangsung. Zona ini dirancang sebagai kawasan pengamanan yang diperlukan mengingat peluncuran roket merupakan aktivitas berisiko tinggi yang harus memenuhi standar keselamatan internasional.
Menurut tim BRIN, pada saat peluncuran satelit dilakukan, masyarakat yang berada di area tertentu akan dievakuasi sementara sesuai prosedur keselamatan. Langkah dimaksud merupakan praktik umum yang diterapkan di berbagai bandar antariksa dunia guna memastikan tidak terjadi dampak langsung terhadap penduduk sekitar.
Lebih jauh, BRIN memperkenalkan konsep pengembangan kawasan aerospace atau kawasan keantariksaan yang tidak hanya berfungsi sebagai lokasi peluncuran satelit, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Biak bahkan diproyeksikan berkembang menjadi “Pulau Antariksa Indonesia”, sebuah kawasan yang mengintegrasikan teknologi antariksa, pendidikan, riset, industri, dan pariwisata berbasis sains.
Konsep tersebut membuka peluang lahirnya wisata peluncuran satelit (launch tourism), sebuah sektor yang telah berkembang di sejumlah negara dan menarik minat wisatawan domestik maupun internasional. Kehadiran wisata antariksa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal, mendorong pertumbuhan usaha mikro, sektor jasa, perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif.
Untuk mendukung visi tersebut, BRIN menilai perlunya penataan ruang yang terintegrasi antara kawasan bandar antariksa, kawasan permukiman, wilayah konservasi, serta area yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, dan pelaku usaha dinilai menjadi faktor kunci keberhasilan program ini.
Menanggapi berbagai kekhawatiran mengenai potensi kerusakan lingkungan, BRIN menegaskan bahwa pembangunan Bandar Antariksa Biak dirancang dengan prinsip keberlanjutan. Kawasan hutan yang berfungsi sebagai zona penyangga akan tetap dipertahankan dan tidak akan dibuka untuk kepentingan pembangunan fisik.
Pembangunan fasilitas hanya akan dilakukan pada area yang telah ditetapkan sebagai lokasi instalasi peluncuran dan infrastruktur pendukung. Hutan di sekitar kawasan tersebut justru akan tetap dijaga karena memiliki fungsi penting sebagai penyangga ekologis dan bagian dari sistem keselamatan bandar antariksa.
Sebagai pembanding, BRIN mengacu pada sejumlah bandar antariksa internasional seperti fasilitas peluncuran di Jepang, Guyana Space Centre di Guyana Prancis, serta berbagai pusat peluncuran di Amerika Serikat yang tetap mempertahankan kawasan hijau dan ekosistem alami di sekitarnya. Model serupa diharapkan dapat diterapkan di Biak sehingga kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan itu pula disampaikan bahwa pada 13 Juni 2026 akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BRIN, Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor terkait perencanaan serta pembangunan Bandar Antariksa Biak. Langkah tersebut dipandang sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam mewujudkan proyek yang telah menjadi salah satu agenda strategis nasional.
Melalui sosialisasi ini, BRIN berharap terbangun pemahaman bersama bahwa pembangunan Bandar Antariksa Biak bukan sekadar proyek teknologi, melainkan sebuah upaya transformasi ekonomi dan pembangunan wilayah yang berorientasi pada masa depan. Dengan dukungan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Biak berpeluang menjadi salah satu simpul penting aktivitas keantariksaan di kawasan Asia-Pasifik sekaligus simbol kemajuan Indonesia dari tanah Papua.
