Oleh: johanis kopong
Kebijakan aktivasi kepesertaan BPJS pada hari yang sama memberi harapan baru bagi pasien di Kepulauan Tanimbar. Namun, di wilayah kepulauan, kemudahan administrasi masih harus berjalan bersama penguatan tenaga kesehatan, fasilitas pelayanan, obat, dan akses rujukan.
Baca juga: Di Balik Layar BMKG Saumlaki, Ancaman Gempa Dipantau Setiap Hari
http://suaraanaknegeri.com | Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa, 28 Juli 2026 – Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan, sakit tidak selalu hanya berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan. Ada jarak yang harus ditempuh, cuaca laut yang tidak selalu bersahabat, biaya perjalanan, keterbatasan tenaga kesehatan, hingga persoalan administrasi yang dapat menentukan seberapa cepat seorang pasien memperoleh pelayanan.
Di tengah tantangan tersebut, kebijakan aktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan pada hari yang sama menjadi kabar yang memberi harapan bagi masyarakat Kepulauan Tanimbar.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elna Sitoursisme Anakotta, Sp.M., M.H., mengatakan masyarakat yang datang ke rumah sakit dan mengalami persoalan kepesertaan BPJS kini dapat memperoleh pelayanan tanpa harus menunggu proses administrasi dalam waktu yang lama.
Baca juga: Bank BRI Memantapkan Diri sebagai Salah Satu Bank Terbesar di Dunia
“Di Tanimbar sudah wajib prioritas. Artinya, per hari ini pasien yang masuk rumah sakit bisa langsung diaktifkan BPJS-nya dan bisa langsung dilayani,” ujar Elna dalam sesi wawancara bersama sejumlah wartawan di Saumlaki.
Menurut dia, kebijakan tersebut telah berjalan sejak Februari 2026. Mekanisme pelayanan yang sebelumnya berpotensi membutuhkan waktu lebih lama kini diarahkan agar dapat diselesaikan pada hari yang sama.
“Kalau orang datang masuk rumah sakit, lalu BPJS-nya sedang bermasalah, sekarang sudah bisa langsung diaktifkan pada hari itu juga,” katanya.
Mengurangi Hambatan di Tengah Kondisi Kepulauan
Kebijakan itu memiliki arti penting bagi masyarakat Tanimbar yang tinggal di wilayah dengan karakter geografis yang tersebar.
Dalam kondisi tertentu, warga dari desa atau pulau terluar harus menempuh perjalanan panjang menuju Saumlaki untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih lengkap. Waktu tempuh tidak hanya dipengaruhi jarak, tetapi juga kondisi gelombang, musim, ketersediaan transportasi, serta kemampuan ekonomi keluarga.
Karena itu, ketika pasien telah tiba di fasilitas kesehatan, hambatan administrasi diharapkan tidak lagi menjadi alasan tertundanya pelayanan.
“Kalau masih sampai dua minggu, masyarakat tentu banyak yang komplain. Karena itu, sekarang prosesnya dipercepat,” ujar Elna.
Kemudahan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun, aktivasi BPJS yang cepat belum menjadi jawaban tunggal atas seluruh persoalan kesehatan di wilayah kepulauan.
Di balik kemudahan administrasi, masih terdapat kebutuhan untuk memastikan tenaga kesehatan tersedia, fasilitas pelayanan mampu menangani pasien, obat dapat tiba tepat waktu, dan sistem rujukan berjalan tanpa mengabaikan kondisi geografis masyarakat.
Kesehatan Tidak Boleh Berhenti di Pusat Kota
Sebelumnya, dalam seminar bertema “Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan”, Elna menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat dirasakan masyarakat, bukan hanya di kawasan perkotaan, tetapi juga hingga wilayah terluar.
Seminar tersebut diselenggarakan oleh Medika Prakarsa Indonesia bersama INPEX Masela Ltd. di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, Selasa, 28 Juli 2026, mulai pukul 08.00 WIT.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku dan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyelenggarakan seminar ini sebagai bagian dari pengendalian malaria dan dengue di Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” kata Elna.
Ia mengatakan Maluku sebagai provinsi kepulauan memiliki kekayaan alam, budaya, serta potensi pembangunan yang besar. Namun, karakter geografis tersebut juga menghadirkan tantangan dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas.
“Kita menghadapi tantangan yang besar dan tidak ringan, yaitu bagaimana pelayanan kesehatan dapat merata, berkualitas, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tanimbar,” ujarnya.
Menurut Elna, kesehatan tidak hanya menjadi urusan sektor kesehatan. Kesehatan merupakan fondasi bagi pendidikan, produktivitas dunia usaha, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan yang berkualitas hanya dapat terwujud apabila masyarakatnya sehat,” katanya.
Data Bukan Sekadar Angka
Dalam sambutannya, Elna mengungkapkan bahwa hingga semester pertama 2026, Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mencatat 351 kasus malaria. Kondisi tersebut menunjukkan penularan lokal masih terjadi dan upaya eliminasi perlu terus diperkuat menuju target tahun 2030.
Sementara itu, hingga Juli 2026 tercatat tiga kasus infeksi dengue dengan satu kasus kematian.
Meski jumlah kasus dengue yang tercatat relatif kecil, Elna menilai satu kematian tetap menjadi peringatan bahwa kewaspadaan tidak boleh menurun.
“Bagi saya, data tersebut bukan sekadar angka,” katanya.
“Di balik setiap kasus, ada seorang anak yang tidak dapat bersekolah, seorang ayah atau ibu yang kehilangan produktivitas, dan sebuah keluarga yang berharap pelayanan kesehatan hadir tepat waktu.”
Karena itu, ia menekankan bahwa kebijakan kesehatan harus disusun berdasarkan data, sementara intervensi perlu diarahkan secara tepat sesuai kebutuhan masyarakat.
“Setiap kebijakan yang kita ambil harus berbasis data, intervensinya harus tepat sasaran, dan setiap langkah harus dilaksanakan melalui kolaborasi yang kuat,” ujarnya.
Monev Tiga Bulanan dan Evaluasi Capaian
Dalam wawancara, Elna menjelaskan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menjalankan fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi atau monev terhadap pelaksanaan program kesehatan di kabupaten dan kota.
Pemantauan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan. Dalam kondisi efisiensi anggaran, sebagian proses monitoring dilakukan secara daring, meski kunjungan langsung tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan.
“Kami melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan. Karena efisiensi, ada yang dilakukan secara daring dan ada juga yang kami lakukan secara langsung,” kata Elna.
Menurut dia, indikator capaian menjadi dasar untuk menilai apakah program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kalau kami melihat indikator capaian tidak maksimal dan target provinsi maupun Kementerian Kesehatan tidak tercapai, berarti kami harus mengevaluasi. Itu yang kemudian menjadi perhatian dan prioritas kami,” ujarnya.
Program prioritas yang menjadi perhatian antara lain pengendalian tuberkulosis atau TB, penanganan stunting, HIV/AIDS, malaria, dengue, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi.
Elna mengatakan sejumlah indikator program prioritas nasional ditargetkan mencapai cakupan di atas 90 persen.
Capaian tersebut penting untuk memastikan kasus dapat ditemukan lebih awal dan tidak berkembang menjadi persoalan kesehatan yang lebih besar.
TB dan Risiko Gunung Es
Elna menilai pengendalian penyakit menular tidak dapat hanya mengandalkan pelayanan ketika pasien telah datang berobat.
Penemuan kasus secara aktif menjadi bagian penting untuk mencegah penularan meluas di lingkungan keluarga dan masyarakat.
“Kalau satu orang terkena TB, bukan hanya dia yang harus diperhatikan. Orang-orang di sekitarnya, termasuk keluarga dalam satu rumah dan lingkungan terdekat, juga harus diperiksa,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa penyakit menular dapat berkembang seperti fenomena gunung es apabila tidak ditemukan dan ditangani sejak dini.
“Kalau tidak ada evaluasi dan tidak ada penemuan kasus secara cepat, persoalannya bisa semakin besar,” ujar Elna.
Menurut dia, pengendalian malaria juga memerlukan kewaspadaan yang sama. Meski hingga saat ini tidak tercatat kematian akibat malaria di Tanimbar, upaya deteksi dini dan pengendalian tidak boleh mengendur.
“Kita bersyukur tidak ada kasus kematian malaria. Tetapi kalau dibiarkan dan tidak ada penemuan kasus secara dini, dampaknya bisa menjadi persoalan yang lebih besar,” katanya.
Akses Rujukan Masih Menjadi Tantangan
Selain penyakit menular, Elna menyoroti pentingnya penanganan kematian ibu dan bayi di wilayah kepulauan.
Menurut dia, persoalan akses menjadi faktor yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan kesehatan di Maluku.
“Kalau berbicara daerah kepulauan, berarti yang kita bicarakan adalah akses pelayanan. Orang mau datang ke Saumlaki saja membutuhkan waktu. Itu tergantung ombak, musim, dan berbagai kondisi lainnya,” ujarnya.
Keterlambatan rujukan dapat meningkatkan risiko bagi pasien, terutama ibu hamil, bayi, dan pasien dengan kondisi darurat.
Karena itu, kebijakan aktivasi BPJS pada hari yang sama menjadi salah satu kemajuan dalam mengurangi hambatan pelayanan. Namun, akses transportasi dan kesiapan sistem rujukan tetap membutuhkan perhatian.
Kemudahan administrasi akan lebih bermakna apabila pasien juga dapat menjangkau fasilitas kesehatan dalam waktu yang aman dan memperoleh layanan sesuai kebutuhan medisnya.
Puskesmas Terpencil dan Kekurangan Tenaga Kesehatan
Terkait penguatan puskesmas di wilayah terpencil, Elna mengatakan pemerintah telah mendorong penerapan Integrasi Layanan Primer atau ILP.
Namun, pelaksanaan program tersebut masih menghadapi persoalan keterbatasan dan belum meratanya sumber daya manusia kesehatan.
“Program pelayanan primer terintegrasi dari Kementerian Kesehatan sebenarnya sangat bagus. Tetapi bagaimana program itu bisa berjalan maksimal kalau tenaga kesehatan masih kurang dan belum merata?” katanya.
Ia mengatakan masih terdapat puskesmas di sejumlah wilayah yang belum memiliki dokter. Kondisi tersebut menjadi tantangan karena pelayanan kesehatan membutuhkan tenaga yang hadir secara langsung dan berkelanjutan.
“Bagaimana program bisa berjalan maksimal kalau tenaga kesehatan juga tidak maksimal?” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan penugasan khusus tenaga kesehatan kepada pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah juga mendorong program afirmasi dan beasiswa bagi mahasiswa kedokteran, termasuk melalui pendidikan di Universitas Pattimura.
Harapannya, tenaga kesehatan yang berasal dari Maluku dapat kembali mengabdi dan ditempatkan di berbagai wilayah, termasuk puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan di pulau-pulau.
“Kami berharap ke depan tidak terus bergantung pada dokter dari luar. Anak-anak Maluku yang menempuh pendidikan kedokteran dapat kembali dan disebarkan untuk melayani masyarakat,” katanya.
Tanimbar Dinilai Mulai Mengalami Kemajuan
Elna menilai ketersediaan dokter di Tanimbar saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah wilayah kepulauan lainnya.
Dari 14 puskesmas yang ada, sebagian besar telah memiliki tenaga dokter. Untuk wilayah yang belum memiliki dokter tetap, pelayanan dilakukan melalui sistem penugasan bergerak atau mobile.
“Kalau berbicara kondisi Tanimbar saat ini, sudah lumayan. Ada 14 puskesmas dan sebagian besar sudah memiliki dokter. Untuk wilayah yang belum, pelayanan dilakukan secara mobile,” ujarnya.
Meski demikian, sistem pelayanan bergerak tetap memiliki keterbatasan karena tenaga medis tidak dapat berada setiap hari di satu lokasi.
Karena itu, kebutuhan terhadap tenaga kesehatan yang menetap masih menjadi bagian dari agenda penguatan pelayanan primer.
Kolaborasi Tidak Boleh Berhenti di Ruang Seminar
Elna menegaskan bahwa persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan oleh Dinas Kesehatan sendiri.
Pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, lembaga pendidikan, media, serta masyarakat perlu menjadi bagian dari upaya bersama.
“Kerja kesehatan bukan hanya kerja Dinas Kesehatan. Harus ada kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah, dunia usaha, tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan, media, dan masyarakat,” katanya.
Ia menilai masyarakat merupakan ujung tombak dalam upaya pencegahan penyakit.
Promosi kesehatan dan edukasi perlu diperkuat agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mencegah penyakit, serta segera memeriksakan diri ketika muncul gejala.
“Pengobatan itu penting, tetapi yang nomor satu adalah pencegahan. Promosi dan edukasi harus menjadi bagian utama yang terus dilakukan,” ujarnya.
BPJS Cepat, Sistem Harus Ikut Kuat
Kebijakan aktivasi BPJS pada hari yang sama menandai perubahan penting dalam upaya mempercepat akses pelayanan kesehatan di Tanimbar.
Bagi pasien yang datang dengan kepesertaan bermasalah, waktu tidak lagi semata-mata dihabiskan untuk menunggu penyelesaian administrasi.
Namun, bagi masyarakat kepulauan, pelayanan kesehatan yang cepat tidak hanya diukur dari seberapa singkat BPJS dapat diaktifkan.
Pelayanan juga ditentukan oleh kemampuan pasien mencapai fasilitas kesehatan, tersedianya dokter dan tenaga medis, kecukupan obat, kesiapan puskesmas, serta kelancaran sistem rujukan ketika kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Di wilayah yang dipisahkan laut dan dipengaruhi musim, waktu dapat menjadi bagian penting dari keselamatan.
Karena itu, percepatan layanan BPJS perlu berjalan bersama penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh.
Sebab, ketika seorang pasien telah menempuh perjalanan jauh menuju rumah sakit, pelayanan tidak seharusnya kembali tertunda hanya karena persoalan administrasi.
Kebijakan BPJS aktif pada hari itu membuka harapan baru. Tantangan berikutnya adalah memastikan harapan tersebut benar-benar diikuti layanan yang hadir, tenaga kesehatan yang tersedia, dan sistem yang mampu menjangkau masyarakat hingga pulau-pulau terluar.
