Oleh: johanis kopong
Baca juga: Di Balik Layar BMKG Saumlaki, Ancaman Gempa Dipantau Setiap Hari
Di tengah tantangan geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dr. Elna Sitoursisme Anakotta menegaskan pelayanan kesehatan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kota. Pemerataan tenaga kesehatan, penguatan layanan primer, akses rujukan, dan ketepatan data menjadi pekerjaan yang harus dijawab hingga pulau-pulau terluar.
http://suaraanaknegeri.com | Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Selasa, 28 Juli 2026 – Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, dr. Elna Sitoursisme Anakotta, Sp.M., M.H., menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di Maluku tidak boleh berhenti di pusat-pusat perkotaan. Di tengah bentang laut, jarak antarpulau, keterbatasan tenaga kesehatan, serta tantangan akses rujukan, negara dituntut memastikan layanan yang bermutu benar-benar hadir hingga desa, dusun, dan wilayah terluar.
Pesan itu disampaikan Elna dalam seminar bertema “Sinergi Membangun Fondasi Kesehatan untuk Pembangunan Berkelanjutan” yang digelar Medika Prakarsa Indonesia bersama INPEX Masela Ltd. dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar di Aula Hotel Galaxy, Saumlaki, Selasa, mulai pukul 08.00 WIT.
Baca juga: Bank BRI Memantapkan Diri sebagai Salah Satu Bank Terbesar di Dunia
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah, tenaga kesehatan, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan tersebut, Elna menempatkan kesehatan bukan sekadar sebagai urusan teknis Dinas Kesehatan.
Menurutnya, kesehatan merupakan fondasi yang menentukan kualitas pendidikan, produktivitas masyarakat, pertumbuhan ekonomi, serta kemampuan daerah menghadapi perubahan pembangunan.
“Kesehatan bukan hanya urusan sektor kesehatan. Kesehatan merupakan fondasi bagi pendidikan, produktivitas dunia usaha, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Elna.
Pernyataan itu sekaligus membawa perhatian pada persoalan mendasar yang masih dihadapi Maluku sebagai provinsi kepulauan: bagaimana memastikan pelayanan kesehatan yang tersedia di atas kertas benar-benar dapat dijangkau masyarakat ketika mereka membutuhkan pertolongan.
Sebab, di wilayah yang dipisahkan oleh laut, keberadaan fasilitas kesehatan belum selalu berarti akses telah tersedia. Jarak, cuaca, biaya perjalanan, keterbatasan transportasi, dan ketersediaan tenaga medis dapat menentukan apakah seorang pasien memperoleh pelayanan tepat waktu atau justru menghadapi keterlambatan.
Tantangan Kesehatan di Tengah Lautan
Elna mengakui Maluku memiliki kekayaan budaya, sumber daya alam, serta potensi pembangunan yang besar. Namun, potensi tersebut berjalan beriringan dengan persoalan geografis yang tidak sederhana.
“Provinsi Maluku adalah provinsi kepulauan yang memiliki karakteristik budaya, kekayaan alam, dan potensi pembangunan yang luar biasa. Namun, di balik potensi itu, kita menghadapi tantangan yang besar dan tidak ringan, yaitu bagaimana mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat Tanimbar,” ujarnya.
Bagi masyarakat di wilayah kepulauan, kesehatan tidak hanya berkaitan dengan tersedianya puskesmas atau rumah sakit.
Kesehatan juga menyangkut kemampuan warga menempuh perjalanan menuju fasilitas pelayanan, memperoleh obat, bertemu tenaga kesehatan, serta mendapatkan rujukan ketika kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Karena itu, pemerataan pelayanan tidak cukup diukur dari jumlah fasilitas yang telah dibangun.
Pemerataan harus terlihat dari kemampuan sistem menjawab kebutuhan masyarakat di lokasi yang paling jauh, termasuk ketika cuaca buruk, transportasi terbatas, atau tenaga kesehatan belum tersedia secara menetap.
Malaria dan Dengue Belum Boleh Dianggap Selesai
Dalam pemaparannya, Elna menyebut hingga semester pertama 2026, Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih mencatat 351 kasus malaria, termasuk 34 kasus indigenous yang menunjukkan penularan lokal masih terjadi.
Data tersebut menjadi penanda bahwa upaya pengendalian belum dapat dikendurkan, terutama apabila target eliminasi malaria pada 2030 ingin dicapai.
“Penularan lokal masih terjadi dan upaya eliminasi harus terus kita perkuat apabila kita ingin mencapai target eliminasi pada tahun 2030,” katanya.
Sementara itu, hingga Juli 2026 tercatat tiga kasus infeksi dengue dengan satu kasus kematian.
Jumlah kasus yang relatif kecil, menurut Elna, tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan.
“Walaupun jumlah kasus terlihat relatif kecil, kematian adalah pengingat bahwa kewaspadaan tidak boleh pernah berkurang,” ujarnya.
Elna menekankan bahwa data kesehatan tidak boleh diperlakukan hanya sebagai angka dalam laporan.
Di balik setiap kasus terdapat kehidupan masyarakat yang terdampak, keluarga yang kehilangan produktivitas, serta kebutuhan terhadap pelayanan yang harus tersedia tepat waktu.
“Bagi saya, data tersebut bukan sekadar angka. Di balik setiap kasus, ada seorang anak yang tidak dapat bersekolah, ada seorang ayah dan ibu yang kehilangan produktivitas, serta ada keluarga yang berharap pelayanan kesehatan hadir tepat waktu,” kata Elna.
Karena itu, setiap kebijakan harus berbasis data, intervensi harus tepat sasaran, dan pelaksanaan program harus didukung kolaborasi yang kuat.
“Setiap kebijakan yang kita ambil harus berbasis data, intervensinya harus tepat sasaran, dan setiap langkah harus dilaksanakan melalui kolaborasi yang kuat,” ujarnya.
Monev Daring dan Pertanyaan tentang Realitas Lapangan
Dalam sesi wawancara bersama sejumlah wartawan, Elna menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Maluku menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan kebijakan kesehatan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai target.
Pemantauan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atau monev secara berkala setiap tiga bulan.
Namun, kebijakan efisiensi anggaran membuat sebagian proses pemantauan dilakukan melalui sistem daring. Di sisi lain, pemantauan langsung tetap dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kemampuan.
“Kami melakukan monitoring dan evaluasi setiap tiga bulan. Karena adanya efisiensi, sebagian dilakukan melalui daring, tetapi ada juga yang kami lakukan secara langsung,” kata Elna.
Indikator capaian menjadi dasar untuk menilai apakah sebuah program berjalan sesuai target.
Apabila capaian belum maksimal atau target pemerintah provinsi dan Kementerian Kesehatan tidak terpenuhi, hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan.
“Kalau kami melihat indikator capaian tidak maksimal dan target dari provinsi maupun Kementerian Kesehatan tidak tercapai, berarti kami harus mengevaluasi. Itu yang kemudian menjadi perhatian dan prioritas kami,” ujarnya.
Namun, bagi wilayah kepulauan, pemantauan berbasis laporan dan pertemuan daring menghadirkan pertanyaan tersendiri: sejauh mana angka capaian telah menggambarkan kondisi pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat di pulau-pulau terluar?
Laporan program dapat menunjukkan persentase, tetapi pengalaman masyarakat sering kali ditentukan oleh hal yang lebih mendasar: apakah dokter tersedia, obat dapat diperoleh, kapal dapat berlayar, dan pasien dapat tiba di fasilitas rujukan sebelum kondisi memburuk.
Karena itu, monev tidak hanya dituntut mengukur pencapaian administrasi, tetapi juga harus mampu membaca kesenjangan antara target kebijakan dan realitas pelayanan di lapangan.
TB, Stunting, HIV, dan Ancaman Penyakit Menular
Elna mengatakan sejumlah program prioritas pemerintah pusat harus terus dikejar, termasuk pengendalian tuberkulosis atau TB, stunting, HIV/AIDS, serta penyakit menular lainnya.
Beberapa indikator program ditetapkan dengan target capaian tinggi, bahkan di atas 90 persen.
“Program seperti TB, stunting, dan HIV/AIDS merupakan program prioritas pusat. Indikator capaian tertentu harus berada di atas 90 persen. Contohnya, cakupan penemuan kasus TB harus terus dikejar,” katanya.
Menurut Elna, penemuan kasus secara dini merupakan kunci untuk mencegah penularan yang lebih luas.
Dalam penanganan TB, pemeriksaan tidak boleh hanya berhenti pada pasien yang telah ditemukan.
Orang-orang yang tinggal serumah dan memiliki kontak erat juga perlu diperiksa untuk memutus rantai penularan.
“Kalau satu kasus TB ditemukan, bukan hanya pasiennya yang diperiksa. Orang-orang di dalam rumah dan lingkungan sekitarnya juga harus diperiksa,” ujarnya.
Elna juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat laporan kematian akibat malaria di Maluku.
Namun, kondisi tersebut tidak boleh membuat sistem kesehatan mengurangi kewaspadaan.
“Tidak ada kasus kematian malaria. Tetapi kalau penyakit itu dibiarkan, tidak ada evaluasi, dan penemuan kasus tidak dilakukan secara dini serta cepat, dampaknya bisa menjadi lebih besar,” katanya.
Ketika Rujukan Bergantung pada Ombak
Selain penyakit menular, Elna menaruh perhatian terhadap persoalan kematian ibu dan bayi.
Menurut dia, tantangan kesehatan di wilayah kepulauan tidak dapat dipisahkan dari persoalan akses.
“Kalau berbicara tentang daerah kepulauan, berarti akses pelayanan yang harus kita bicarakan. Untuk datang ke Saumlaki saja membutuhkan waktu, dan itu juga tergantung kondisi ombak, musim, serta berbagai faktor lainnya,” ujar Elna.
Di wilayah kepulauan, keterlambatan rujukan tidak selalu disebabkan oleh persoalan medis.
Jarak antarpulau, jadwal transportasi, kondisi cuaca, biaya perjalanan, dan keterbatasan sarana dapat menjadi bagian dari rantai persoalan yang menentukan keselamatan pasien.
“Kematian ibu dan bayi juga perlu diperhatikan. Di wilayah kepulauan, keterlambatan rujukan dapat menjadi persoalan yang serius,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesehatan tidak dapat hanya dibebankan kepada fasilitas pelayanan.
Sistem rujukan harus terhubung dengan transportasi, kesiapan tenaga medis, komunikasi antarfasilitas, serta dukungan pembiayaan yang memungkinkan pasien memperoleh pertolongan tanpa kehilangan waktu.
Pelayanan Primer Berhadapan dengan Kekurangan SDM
Elna menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah mengembangkan program Integrasi Layanan Primer untuk memperkuat pelayanan kesehatan dasar.
Program itu dinilai memiliki arah yang baik. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi persoalan kekurangan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan.
“Program pelayanan primer terintegrasi dari Kementerian Kesehatan sebenarnya sangat bagus. Tetapi bagaimana program itu bisa berjalan maksimal kalau kita masih kekurangan SDM kesehatan?” ujarnya.
Menurut Elna, tenaga kesehatan masih banyak terkonsentrasi di pusat kabupaten dan wilayah perkotaan.
Sementara itu, sejumlah puskesmas di desa dan wilayah terpencil belum memiliki dokter yang menetap.
“Kebanyakan tenaga kesehatan ingin berada di pusat kabupaten atau provinsi. Akibatnya, pemerataan belum terjadi. Di desa-desa masih ada puskesmas yang tidak memiliki dokter,” katanya.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas belum otomatis menjamin pelayanan berjalan maksimal.
Bangunan dapat tersedia, tetapi tanpa tenaga kesehatan yang cukup, layanan berpotensi tidak berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Maluku telah mengusulkan program penugasan khusus kepada pemerintah pusat.
Namun, Elna menilai pelayanan tidak dapat hanya bergantung pada kunjungan berkala.
“Yang diharapkan adalah dokter dapat menetap di tempat tugas. Kalau dokter hanya datang sesekali, pelayanan tidak akan berjalan maksimal,” ujarnya.
Menyiapkan Dokter dari Anak Maluku
Selain penugasan khusus, pemerintah mendorong program afirmasi beasiswa bagi mahasiswa kedokteran.
Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan tenaga medis yang berasal dari Maluku dan memiliki komitmen untuk kembali melayani daerah.
“Harapan kami, ke depan kita tidak terus bergantung pada dokter dari luar. Lulusan dari Maluku dapat disebarkan bukan hanya ke 243 puskesmas, tetapi juga ke sekitar 500-an pustu yang ada di Provinsi Maluku,” kata Elna.
Strategi tersebut diarahkan untuk membangun kemandirian SDM kesehatan dalam jangka panjang.
Namun, tantangan berikutnya bukan hanya menghasilkan dokter baru, melainkan memastikan mereka bersedia ditempatkan dan bertahan di wilayah yang memiliki keterbatasan akses serta fasilitas pendukung.
Ketersediaan insentif, tempat tinggal, sarana kerja, peluang pengembangan karier, dan jaminan keselamatan menjadi bagian dari faktor yang dapat menentukan keberlanjutan penugasan.
Tanimbar Mulai Membaik, Tetapi Pemerataan Tetap Diuji
Terkait ketersediaan dokter di Kepulauan Tanimbar, Elna menilai kondisi daerah tersebut mulai mengalami perbaikan.
Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki 14 puskesmas. Sebagian besar telah memiliki tenaga dokter, meskipun masih terdapat fasilitas yang belum memiliki dokter secara tetap.
Untuk mengatasi kekosongan, diterapkan pola pelayanan bergerak. “Kalau berbicara mengenai rasio, kondisi Tanimbar sudah lumayan baik. Ada 14 puskesmas dan sebagian besar sudah memiliki dokter. Memang masih ada yang belum, tetapi dilakukan pengaturan pelayanan secara bergerak,” ujarnya.
Meski demikian, ketersediaan dokter bukan satu-satunya ukuran kualitas pelayanan.
Kemampuan puskesmas menangani kasus, ketersediaan obat, alat kesehatan, tenaga pendukung, layanan laboratorium, serta sistem rujukan tetap menjadi bagian penting dalam menilai kesiapan pelayanan.
Sebab, kehadiran dokter secara berkala belum tentu menjawab kebutuhan pasien yang datang dalam kondisi darurat di luar jadwal pelayanan.
Stunting Bukan Semata Urusan Dinas Kesehatan
Elna menegaskan penanganan stunting tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada sektor kesehatan.
Menurut dia, peran sektor kesehatan hanya menjadi salah satu bagian dari faktor yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.
“Peran sektor kesehatan dalam penanganan stunting hanya sekitar 30 persen. Sisanya berkaitan dengan lingkungan, kondisi rumah, sanitasi, air bersih, ketahanan pangan, dan faktor lainnya,” katanya.
Karena itu, penanganan stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektor.
Pemerintah daerah, dunia usaha, sektor pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media, serta masyarakat perlu terlibat dalam upaya pencegahan.
Pencegahan juga harus dimulai sejak masa kehamilan dan 1.000 hari pertama kehidupan.
“Pencegahan harus dilakukan sejak ibu hamil. Asupan gizi, kondisi kesehatan ibu, berat badan lahir, serta penyakit penyerta harus diperhatikan,” ujarnya.
Blok Masela dan Kesiapan Sistem Kesehatan
Dalam konteks pengembangan Proyek Blok Masela, Elna menilai penguatan sistem kesehatan perlu dilakukan sejak tahap awal.
Peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk dapat membawa perubahan sosial serta risiko kesehatan yang harus diantisipasi melalui penguatan surveilans, skrining, kesiapan fasilitas, dan ketersediaan tenaga kesehatan.
“Ketika aktivitas proyek semakin berkembang dan banyak orang datang, skrining harus diperkuat. Kita harus memastikan sistem kesehatan siap menghadapi perubahan tersebut,” katanya.
Elna menilai kerja sama dengan dunia usaha perlu diarahkan untuk memperkuat kapasitas daerah dan menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan data yang akurat.
“Kalau kita ingin bekerja sama dengan sektor usaha, kita harus memiliki data.
Data itu harus akurat dan menggambarkan kondisi nyata di lapangan,” ujarnya.
Data kesehatan, menurut dia, harus mampu menunjukkan persoalan hingga tingkat puskesmas, desa, dusun, dan wilayah dengan risiko tinggi.
“Data riil harus menunjukkan apa yang sedang terjadi saat ini, sampai ke desa-desa dan wilayah dengan risiko tinggi,” katanya.
Kesehatan Tidak Boleh Berhenti pada Laporan
Menutup sambutannya, Elna berharap seminar tidak berhenti sebagai agenda seremonial atau ruang pertukaran gagasan.
Ia berharap pertemuan tersebut melahirkan komitmen dan langkah nyata untuk memperkuat pengendalian malaria, dengue, serta berbagai persoalan kesehatan lainnya.
“Saya berharap seminar ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Semoga dari pertemuan ini lahir gagasan, komitmen, dan langkah nyata yang dapat kita laksanakan bersama,” ujarnya.
Pengendalian malaria dan dengue di Kepulauan Tanimbar, menurut Elna, diharapkan dapat menjadi contoh bagi wilayah kepulauan lainnya di Maluku.
Ia menegaskan bahwa kesehatan harus dipandang sebagai investasi pembangunan.
“Masyarakat yang sehat adalah modal utama untuk mewujudkan Maluku, khususnya Kepulauan Tanimbar, yang maju, mandiri, dan sejahtera,” katanya.
Dari Tanimbar, pesan Elna menegaskan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat hanya diukur dari jumlah program, besarnya anggaran, atau tingginya persentase capaian.
Di wilayah kepulauan, ukuran keberhasilan yang paling nyata adalah ketika masyarakat di pulau terjauh dapat memperoleh pertolongan tanpa kehilangan waktu karena jarak, cuaca, keterbatasan transportasi, kekurangan tenaga medis, atau hambatan administrasi.
Monev dapat mencatat angka. Target dapat menunjukkan persentase. Namun, pelayanan baru memperoleh makna ketika negara benar-benar hadir pada saat masyarakat membutuhkan.
Sebab, kesehatan yang merata bukan hanya soal membangun fasilitas di setiap wilayah.
Kesehatan yang merata adalah kepastian bahwa ketika sakit datang, layanan, tenaga medis, obat, dan sistem rujukan tidak berhenti di seberang laut.
