Dipl.Oek Angelina Pattiasina Soroti Paradoks Kekayaan Minyak dan Kemiskinan Masyarakat Seram Timur
Laporan Paulus Laratmase
–
MALUKU — SUARA ANAK NEGERI|Kekayaan sumber daya alam belum otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil. Paradoks inilah yang kembali mengemuka dalam pembahasan mengenai Blok Bula di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku.
Baca juga: RUANG FISKAL SELUAS LAPANGAN FUTSAL
Dalam sebuah webinar, Angelina Pattiasina menyoroti perjalanan panjang eksploitasi minyak di Bula yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Menurutnya, sejarah panjang industri minyak di wilayah Maluku justru menyisakan pertanyaan besar: mengapa setelah lebih dari 100 tahun minyak dieksploitasi, masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam kemiskinan?
“113 tahun beroperasinya minyak di daerah sana itu membuat kepedihan yang luar biasa dalam hati saya,” demikian kegelisahan yang disampaikan Pattiasina dalam pemaparannya.
Pattiasina mengaku memiliki pengalaman langsung dengan kehidupan masyarakat di kawasan minyak. Sejak kecil hingga remaja, ia hidup di kawasan lapangan minyak Pangkalan Brandan. Ia membandingkan perkembangan industri minyak di Pangkalan Brandan dengan kondisi yang terjadi di Bula.
Baca juga: Perempuan Papua Bicara, UGM dan Kementerian Transmigrasi Petakan Jalan Menuju Kemandirian Ekonomi
Menurut dia, Pangkalan Brandan memperlihatkan bagaimana sebuah kawasan minyak dapat berkembang menjadi bagian penting dari sejarah industri perminyakan nasional hingga kemudian melahirkan fondasi bagi perkembangan Pertamina.
Namun, pertanyaan besarnya adalah: mengapa pengalaman serupa tidak dirasakan masyarakat Bula?
Bula memiliki sejarah panjang dalam industri perminyakan. Penemuan minyak di wilayah Bula tercatat sejak akhir abad ke-19 dan kegiatan eksploitasi berkembang pada periode berikutnya. Dalam perjalanan sejarahnya, pengelolaan sumber daya minyak di Bula juga mengalami pergantian penguasaan, mulai dari masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, hingga masuk ke dalam pengelolaan perusahaan-perusahaan minyak setelah Indonesia merdeka.
Pada masa BPM (Bataafsche Petroleum Maatschappij), hasil eksploitasi minyak Bula berada dalam sistem kolonial. Pattiasina menegaskan bahwa keuntungan sumber daya alam pada akhirnya tidak diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Maluku, melainkan menjadi bagian dari kepentingan ekonomi pemerintahan kolonial Belanda.
Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, pengelolaan sumber daya minyak juga berubah mengikuti kepentingan pendudukan Jepang, terutama untuk mendukung kebutuhan perang di kawasan Asia Timur Raya.
Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan minyak Bula kembali mengalami berbagai perubahan kelembagaan dan kontrak. Sejumlah perusahaan asing kemudian terlibat dalam operasi produksi melalui skema kontrak kerja sama.
Pattiasina melihat rangkaian sejarah sebagai cermin bahwa minyak Bula telah lama menjadi sumber nilai ekonomi, tetapi manfaat ekonomi itu belum sepenuhnya menjadi kekuatan kesejahteraan bagi masyarakat lokal.
Minyak Berlimpah, Masyarakat Tetap Bertanya
Kegelisahan semakin kuat ketika Pattiasina menggambarkan kondisi terkini. Ia menyebut bahwa operasi Blok Bula bahkan sempat menghadapi persoalan penghentian kegiatan dan terdapat 94 tenaga kerja yang disebut sempat tidak menerima pembayaran.
Situasi ini, menurut Angelina, menunjukkan bahwa persoalan Blok Bula tidak semata-mata berkaitan dengan berapa banyak minyak yang masih dapat diproduksi, tetapi juga menyangkut tata kelola sumber daya alam, keberlanjutan industri, kepastian investasi, perlindungan tenaga kerja, serta distribusi manfaat bagi masyarakat daerah penghasil.
“Maluku ini sangat kaya,” tegasnya.
Namun kekayaan Maluku, menurut Pattiasina, harus dijawab dengan pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang menikmati kekayaan itu dan seberapa besar masyarakat setempat memperoleh manfaat dari sumber daya yang berada di tanah mereka sendiri?
Bula Hanya Satu Bagian dari Kekayaan Seram Timur
Pattiasina juga mengingatkan bahwa pembahasan tentang Blok Bula tidak boleh dipisahkan dari potensi sumber daya energi lainnya di Seram Timur.
Ia menyebut sedikitnya terdapat tiga kawasan penting yang perlu mendapat perhatian, yakni Blok Bula, Blok Non-Bula, serta potensi Proyek Bula Karang Satu yang berkaitan dengan gas.
Artinya, persoalan Seram Timur tidak berhenti pada sejarah 113 tahun minyak Bula. Di depan mata masih terdapat potensi sumber daya energi yang besar.
Justru karena itu, menurut Pattiasina, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan harus belajar dari sejarah panjang Bula.
Jangan sampai eksploitasi sumber daya alam kembali berlangsung puluhan tahun, sementara masyarakat lokal tetap menjadi penonton di atas kekayaan tanahnya sendiri.
Dari Bula untuk Masa Depan Maluku
Kritik Pattiasina pada akhirnya mengarah pada pertanyaan mengenai model pembangunan sumber daya alam di Maluku.
Kekayaan minyak dan gas seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan jumlah barel minyak, volume gas, nilai investasi, penerimaan negara, atau produksi perusahaan. Ukuran keberhasilan juga harus dilihat dari perubahan nyata kehidupan masyarakat: pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang memadai, lapangan kerja, infrastruktur, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan perlindungan terhadap lingkungan.
Sebab, daerah penghasil tidak boleh hanya dikenang ketika sumber daya alamnya dibutuhkan.
Seram Timur membutuhkan lebih dari hanya eksploitasi migas. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa kekayaan alam yang berada di wilayah mereka benar-benar menjadi jalan menuju kesejahteraan.
Sejarah Bula selama lebih dari satu abad seharusnya menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, perusahaan, dan masyarakat Maluku.
Jangan sampai 113 tahun minyak hanya menghasilkan sejarah panjang tentang eksploitasi, sementara kemiskinan masyarakat menjadi cerita yang tidak pernah berakhir.
Kini, ketika potensi minyak dan gas baru masih terbuka di Seram Timur, pertanyaan yang paling penting bukan lagi sekadar “berapa besar cadangan yang dapat dieksploitasi?”
Tetapi:
“Setelah lebih dari satu abad minyak Bula, kapan masyarakat Seram Timur benar-benar menikmati kekayaan dari tanah mereka sendiri?”
Pertanyaan itulah yang semestinya menjadi agenda utama pembangunan energi Maluku ke depan.
