Penulis: Yohanis Rumaropen
–
SUPIORI – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Di tengah meningkatnya kerentanan geologis dan hidrologis di wilayah kepulauan Papua, Gubernur Papua, Matius Derek Fakhiri, melakukan kunjungan darurat ke Kampung Ramadori dan Pantai Yendoker, Distrik Supiori Timur, pada Jumat (22/5/2026). Kunjungan ini bertujuan meninjau langsung dampak longsor jalan raya Korido yang terjadi sejak akhir 2025 serta abrasi pantai progresif yang mengancam permukiman warga, dua fenomena bencana yang mencerminkan tantangan nyata terhadap ketahanan infrastruktur dan keberlanjutan permukiman di wilayah pesisir.
Didampingi Bupati Supiori,HERONIMUS MANSOBEN, S.IP.,M.Si.jajaran OPD provinsi dan kabupaten, serta instansi teknis terkait, Gubernur menegaskan bahwa respons cepat terhadap bencana bukan hanya urusan teknis, melainkan bentuk pertanggungjawaban negara terhadap hak dasar warga atas keselamatan, mobilitas, dan akses layanan publik.
Di Kampung Ramadori, Gubernur menyaksikan kondisi jalan raya Korido—arteri utama penghubung antar kampung—yang mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah dan curah hujan ekstrem. Kerusakan infrastruktur ini telah mengganggu mobilitas sosial-ekonomi masyarakat, memperlambat distribusi logistik, menghambat akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan risiko keselamatan warga yang terpaksa menggunakan jalur alternatif berbahaya.
“Jalan ini bukan sekadar aspal dan batu, tapi urat nadi kehidupan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Supiori. Provinsi Papua akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Supiori dan Balai Pelaksana Jalan Nasional untuk mempercepat perbaikan struktural sekaligus melakukan mitigasi geoteknis guna mencegah longsor susulan,” tegas Gubernur.
Baca juga: Pemda Supiori Meninjau dan Menyerahkan Bantuan kepada Korban Diare Massal
Masyarakat setempat menyambut positif komitmen tersebut, sekaligus menyampaikan harapan agar penanganan tidak bersifat sementara, melainkan berbasis kajian geospasial dan perubahan iklim jangka panjang.
Usai Ramadori, Gubernur melanjutkan peninjauan ke Pantai Yendoker, lokasi yang dalam dua tahun terakhir mengalami erosi pantai signifikan akibat kombinasi gelombang laut intensif, kenaikan muka air laut, dan hilangnya vegetasi penahan alami seperti mangrove. Abrasi telah mengikis garis pantai hingga mendekati permukiman, mengancam rumah warga, fasilitas umum, dan ekosistem pesisir.
Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur langsung memerintahkan tim teknis gabungan dari Dinas PUPR, DLH, dan BMKG Papua untuk segera melakukan kajian multidimensi—meliputi hidrografi, morfologi pantai, dan proyeksi iklim—guna merancang solusi berlapis: mulai dari pembangunan breakwater dan revetment sebagai respons jangka pendek, hingga restorasi ekosistem mangrove dan zonasi tata ruang pesisir sebagai strategi adaptasi jangka panjang.
“Abrasi di Yendoker adalah peringatan dini. Kita tidak bisa lagi membangun tanpa mempertimbangkan risiko iklim. Keselamatan masyarakat adalah prioritas mutlak,” ujarnya.
Kunjungan Gubernur tidak hanya bernilai teknokratis, tetapi juga simbolik: ia merepresentasikan kehadiran negara di wilayah terdampak bencana, sekaligus memperkuat prinsip pembangunan berketahanan bencana (disaster-resilient development) yang menjadi salah satu pilar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Papua 2023–2028.
Masyarakat Supiori menyatakan bahwa kehadiran langsung pimpinan provinsi memberikan rasa aman dan keyakinan bahwa suara mereka didengar. Mereka berharap hasil peninjauan segera ditindaklanjuti dengan alokasi anggaran konkret, desain teknis partisipatif, dan mekanisme pemantauan yang melibatkan warga.
Di balik kerusakan yang ditinggalkan alam, tersirat pula semangat ketangguhan lokal yang selaras dengan filosofi “memanusiakan alam, mengalamikan manusia”. Dan melalui langkah responsif ini, Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya: membangun bukan hanya untuk kemajuan fisik, tetapi untuk keadilan ekologis, keamanan eksistensial, dan masa depan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Papua—dari pedalaman hingga ujung pesisir.
