Penulis: Yohanis Rumaropen
–
SUARA ANAK NEGERI | SUPORI, 11 Mei 2026 — Lalita, S.H., M.H., selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dari Provinsi Papua dan Anggota Komite II DPD RI yang membidangi urusan pangan, pertanian, dan kesejahteraan rakyat, menyalurkan bantuan beras premium dari Perum Bulog kepada tiga kampung di Kabupaten Supiori. Bantuan diterima langsung oleh Kepala Kampung Sorendiweri, Wafor, dan Waryesi pada Senin (9/5/2026).
Baca juga: Gelar Pelatihan Menulis 3000 Puisi, Eka Teresia Bakar Semangat Literasi Guru dan Siswa
Penyaluran ini merupakan wujud konkret pelaksanaan fungsi DPD RI dalam menyerap aspirasi daerah, mengawasi kebijakan pangan nasional, dan memperkuat ketahanan pangan di wilayah 3TP (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Beras premium—yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), dipastikan higienis, dan didistribusikan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET)—disalurkan sebagai respons atas kondisi geografis kepulauan yang menyebabkan kerentanan pasokan, fluktuasi harga, dan ketergantungan logistik pada jalur laut.
“Sebagai wakil daerah di DPD RI, saya berkewajiban memastikan kebijakan pangan nasional menyentuh masyarakat di wilayah 3TP. Penyaluran ini bukan hanya distribusi barang, melainkan afirmasi atas hak konstitusional warga negara atas pangan layak dan terjangkau,” ujar Senator Lalita usai penyerahan di Kampung Sorendiweri.
Ia menegaskan distribusi dilakukan langsung dari gudang Bulog tanpa perantara, sesuai amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pemerintah, guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran.
Kepala Kampung Wafor, Yohanes Mansnembra, menyampaikan apresiasi mendalam. Menurutnya, bantuan ini menjadi penyangga kritis saat musim ombak tinggi yang menghambat distribusi logistik dari Biak maupun Jayapura.
“Harga beras di pasaran lokal kerap melonjak hingga dua kali lipat saat cuaca buruk. Kehadiran beras premium Bulog dengan harga stabil menjadi penyangga ketahanan pangan keluarga kami,” ungkapnya.
Senada, Paulus Simbiak, Kepala Kampung Waryesi, berharap intervensi serupa dikombinasikan dengan penguatan produksi lokal: penyediaan benih unggul, pelatihan pengolahan sagu dan umbi, serta pendampingan pengembangan lumbung pangan komunitas.
Menanggapi aspirasi tersebut, Senator Lalita menegaskan komitmennya mendorong kebijakan pangan berkelanjutan melalui fungsi legislasi dan penganggaran di DPD RI. Ia mengajak pemerintah daerah memanfaatkan dana otonomi khusus untuk membangun infrastruktur logistik pangan di tingkat kampung.
“Ketahanan pangan adalah hak dasar setiap warga negara. Di wilayah seperti Supiori, keempat pilar—ketersediaan, akses, stabilitas, dan pemanfaatan—harus dibangun secara holistik. Negara hadir tidak hanya mengirim bantuan, tetapi memastikan kemandirian pangan masyarakat,” pungkas Anggota Komite II DPD RI tersebut.
