Elza Peldi Taher
–
Semalam saya bertindak sebagai host dalam webinar peluncuran dua buku Perkumpulan Penulis Indonesia (Satupena): Mengikhlaskan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional, dengan banyak catatan dan Sumatra Menangis. Di layar Zoom malam itu, wajah-wajah penulis muncul satu per satu. Ada yang berbicara dengan nada akademik yang tenang. Ada yang terdengar emosional ketika nama Soeharto disebut. Ada pula yang mencoba mengambil posisi di tengah, menjaga jarak dari pujian maupun kutukan. Saya merasakan sejak awal bahwa webinar itu bukan sekadar peluncuran buku. Ia seperti cermin kecil tentang bagaimana bangsa ini masih terus berdebat dengan masa lalunya sendiri.
Baca juga: Batu: Nyanyian dari Tengkorak yang Retak
Dua buku itu sama-sama penting. Sumatra Menangis berbicara tentang luka ekologis, tentang banjir besar yang melanda Sumatra dan hubungan manusia dengan alam yang semakin rusak. Sedangkan buku tentang Soeharto berbicara tentang luka sejarah dan tafsir atas kekuasaan.
Sejak awal saya sudah mengkritik judul buku Mengikhlaskan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Sayang sekali, kritik itu tidak sempat dibahas panjang karena waktu webinar yang terbatas. Padahal menurut saya, justru di situlah letak persoalan paling menarik.
Saya merasa judul itu tidak tepat. Bahkan problematik. Mengapa? Karena isi buku itu sendiri sesungguhnya tidak tunggal. Ada tulisan yang mendukung Soeharto menjadi pahlawan nasional. Ada yang menolak keras. Ada pula yang netral dan mencoba lebih reflektif. Artinya, buku itu sebenarnya adalah ruang dialog dan arena perdebatan sejarah. Tetapi judulnya justru sudah mengambil posisi lebih dulu.
Baca juga: MENGGALI ENERGI DENGAN LEBIH SEDIKIT MANUSIA DAN EMPAT TAHAP ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Kata mengikhlaskan seolah menyiratkan bahwa persoalan Soeharto tinggal soal penerimaan psikologis. Seakan-akan masyarakat hanya diminta berdamai secara emosional terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah selesai diputuskan sejarah. Padahal belum tentu demikian. Judul itu seperti ingin menutup perdebatan sebelum perdebatan benar-benar dimulai. Ia menggiring pembaca kepada satu kesimpulan moral: bahwa menerima Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah sikap yang dewasa, sementara menolak berarti belum “ikhlas”. Di sinilah kelemahan paling mendasar judul itu.
Sebab penolakan terhadap Soeharto bukan sekadar persoalan emosi. Ia lahir dari fakta sejarah yang nyata: pembungkaman demokrasi, kontrol terhadap pers, penculikan aktivis, kekerasan politik, hingga persoalan korupsi dan oligarki kekuasaan yang tumbuh pada zamannya. Maka ketika kata ikhlas digunakan, seolah-olah luka sejarah cukup diselesaikan dengan terapi batin. Padahal sejarah bukan pengajian motivasi. Sejarah memerlukan keberanian menghadapi kenyataan, termasuk kenyataan yang pahit.
Lebih jauh lagi, kata ikhlas memiliki nuansa religius yang luhur dalam budaya kita. Ia biasanya dipakai untuk menerima takdir Tuhan, bukan menerima keputusan politik yang masih kontroversial. Karena itu, penggunaan kata tersebut terasa problematik dan manipulatif secara psikologis.
Sejarah sering kali bekerja secara ironis. Sejarah tidak selalu memilih orang yang bersih. Sejarah lebih sering memilih orang yang pengaruhnya terlalu besar untuk diabaikan.
Napoleon Bonaparte dikenang sebagai pembaru besar Eropa meski perang-perangnya menelan jutaan korban. Mustafa Kemal Atatürk dihormati sebagai bapak Turki modern meskipun banyak dikritik karena otoritarianisme dan sekularisme kerasnya. Bahkan Winston Churchill tetap dipuja sebagai penyelamat Inggris dalam Perang Dunia II walaupun bayang-bayang kolonialismenya terus dipersoalkan. Sejarah memang aneh. Ia sering kali lebih mengingat orang yang membangun dibanding orang yang sepenuhnya bersih.
Dan dalam konteks Indonesia, sulit menolak fakta bahwa Soeharto telah meninggalkan jejak besar dalam pembangunan negara ini. Pada masanya, Indonesia mengalami stabilitas politik yang panjang, pertumbuhan ekonomi yang kuat, pembangunan infrastruktur besar-besaran, serta lahirnya kelas menengah baru. Jutaan orang desa merasakan perubahan konkret dalam hidup mereka pada masa itu.
Ketika rakyat kecewa pada demokrasi yang gaduh, korupsi yang tak selesai, harga hidup yang makin berat, dan elite politik yang terasa makin jauh dari rakyat, masa lalu mulai tampak lebih indah daripada kenyataannya dulu. Karena itu, boleh jadi—suka atau tidak—pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto pada akhirnya akan menjadi semacam “keharusan sejarah”. Bukan karena semua orang sepakat. Bukan karena semua lukanya sudah selesai. Tetapi karena pengaruhnya terhadap arah perjalanan Indonesia terlalu besar untuk dihapus dari narasi kebangsaan.
Tetapi di titik inilah kita juga harus sadar: sejarah tidak pernah sepenuhnya netral. Sejarah sangat tergantung pada siapa yang menulisnya. Sangat tergantung pada semangat politik yang sedang berkuasa. Hari ini, suasana politik nasional memang cenderung lebih ramah terhadap warisan Soeharto. Banyak elite kekuasaan sekarang memiliki kedekatan historis maupun emosional dengan era Orde Baru. Maka tidak mengherankan jika muncul dorongan kuat untuk memulihkan citra Soeharto, termasuk melalui wacana pahlawan nasional.
George Orwell pernah mengatakan: “Who controls the past controls the future.” Siapa yang menguasai masa lalu, akan menguasai masa depan. Dan memang, sejarah sering kali menjadi arena perebutan tafsir.
Jika suatu hari kekuatan politik yang lebih progresif atau lebih kiri kembali dominan, bukan tidak mungkin narasi tentang Soeharto kembali berubah. Bahkan gelar pahlawan nasional pun secara teoritis bisa dipersoalkan ulang. Sebab sejarah bukan kitab suci yang sekali ditulis lalu selesai. Ia adalah arena tafsir yang terus bergerak mengikuti perubahan zaman dan perubahan kekuasaan.
Karena itu, mungkin kritik terbesar terhadap judul Mengikhlaskan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional justru terletak di sana: ia terdengar terlalu final untuk sesuatu yang sebenarnya belum final. Ia seperti ingin mengakhiri percakapan, padahal sejarah selalu membuka percakapan baru.
Dan mungkin memang begitulah nasib tokoh besar dalam sejarah: mereka tidak pernah benar-benar selesai diperdebatkan. Sebab yang dipertarungkan bukan hanya nama seseorang, tetapi juga arah ingatan sebuah bangsa tentang kekuasaan, pembangunan, luka, dan masa lalunya sendiri.
Pada akhirnya, sejarah memang bukan ruang untuk mencari manusia suci. Sejarah hanyalah ruang panjang tempat bangsa-bangsa mencoba berdamai dengan masa lalunya, meski mereka tahu, damai itu tak pernah benar-benar selesai.
Pondok Cabe Udik 8 Mei 2026
Elza Peldi Taher
