Oleh Mila Muzakkar| Founder Generasi Literat
–
Dulu banget, kisah yang sering kita dengar itu begini: nenek atau orang tua di kampung kebanyakan jadi petani, tukang becak, sopir angkot, pedagang asongan, atau nganggur sambil sesekali kerja serabutan, karena pendidikannya kurang. Sebagian bahkan buta huruf. Nggak pernah merantau, nggak punya teman atau jaringan di kota kabupaten, provinsi, apalagi ibu kota.
Baca juga: UNCRI Jadi Pusat Penguatan HAM: KemenHAM Papua Barat Libatkan 150 Mahasiswa dalam Edukasi Strategis
Akhirnya mereka juga nggak punya ekspektasi besar. Nggak ada bayangan untuk jadi dosen, polisi, anggota partai, pegawai PEMDA, kementerian, apalagi presiden.
Makanya, orang tua kita suka kasi mantra yang terus diulang:
“Sekolah yang tinggi ya, Nak. Supaya kamu jadi orang sukses. Jangan kayak Ibu dan Bapak. Nggak sekolah, jadi hidup susah, miskin, dihina orang.”
Tapi Buk, Pak… mohon maaf.
Kenyataan di Indonesia sekarang nggak sesederhana itu.
Baca juga: Perkuat Sinergi Seni dan Adat, Wakil Bupati Usulkan Perubahan Nama Menjadi Dewan Kebudayaan
Setelah Ibu dan Bapak mati-matian nyekolahin kami, bahkan sampai kampus ternama di dalam dan luar negeri, setelah kami lulus S1, S2… kami justru nggak dibutuhkan di negeri ini.
Kami dibiarkan nganggur. Menjadi educated unemployment.
Di antara lebih dari tujuh juta pengangguran di Indonesia, anak muda usia 15–29 tahun (Gen Z dan Milenial akhir) jadi yang terbanyak (BPS, 2026). Lulusan SMA, SMK, bahkan sarjana.
Lalu, sebagian orang bikin label:
“Pantes nganggur. Anak muda sekarang malas, kurang effort, lemah, lebay. Kerjaannya cuma scrolling doang.”
Mereka nggak tahu, atau mungkin nggak mau tahu, bahwa 14 juta Gen Z di Indonesia punya kerja sampingan selain pekerjaan utama mereka. Bukan karena mereka rakus. Tapi karena mereka sadar: kalau nggak usaha lebih, ya nggak akan dapat lebih.
Nggak ada makan siang gratis.
Kerja sampingan itu juga jadi ruang untuk mengekspresikan passion yang nggak pernah anak muda dapat di tempat kerja utamanya.
Tapi di saat yang sama, kami juga melihat realita yang jauh lebih pahit.
Yang jadi bupati? Keluarganya bupati.
Yang jadi menteri? Yang punya partai, atau tim sukses saat pemilihan.
Yang jadi komisaris BUMN? Orang dekat, tim sukses, atau anak muda yang lagi viral.
Yang jadi wakil presiden? Anak mantan presiden.
Nggak semuanya berpendidikan tinggi.
Nggak semuanya berprestasi.
Nggak semuanya ahli di bidangnya.
Sebagian hanya lulusan SMA.
Ada yang sebelumnya driver ojek online.
Ada yang modalnya cuma rajin koar-koar di media sosial.
Modal utama mereka satu:
koneksi. “Ordal.” Balas jasa.
Sebagai anak muda yang sudah bersungguh-sungguh belajar dan peduli pada bangsa ini, kita jadi kecewa. Geram. Marah.
Kita merasa berjuang sendirian. Merasa gagal jadi “orang hebat” dalam definisi umum.
Sementara mereka—yang kita bayar dengan pajak—nggak memberi harapan.
Mempersempit akses dan kesempatan untuk berkembang.
Dan menyisakan rasa putus asa.
Tekanan ini akhirnya mengganggu kesehatan mental kita: cemas, stres berlebiih, depresi, berpikir untuk cabut dari dunia ini, dan akhirnya… sebagian benar-benar bunuh diri.
Jadi pertanyaannya:
di mana negara? Apa fungsinya?
Simpelnya, negara itu dibentuk supaya kita bebas dari penjajahan.
Kita sepakat menyerahkan sebagian “kekuasaan” kepada penyelenggara negara, supaya hidup kita diatur dengan adil dan bahagia.
Makanya presiden, menteri, kepala daerah, itu disebut pelayan negara. Tugasnya melayani rakyat.
Tapi kalau kehadiran negara justru nggak membuat kita merasa merdeka, tapi malah menderita, untuk apa negara itu ada?
Seharusnya, pelayan negara benar-benar bekerja untuk rakyat.
Dan salah satu kerjaan penting mereka adalah memberdayakan anak muda, kelompok terbesar yang akan menentukan arah Indonesia ke depan.
Minimal, ada tiga hal yang harus dilakukan.
Pertama, perbaiki sistem pendidikan.
Kurikulum harus nyambung dengan kebutuhan pasar hari ini.
Jangan lagi ada mismatch antara apa yang dipelajari bertahun-tahun dan apa yang dibutuhkan dunia kerja.
Kedua, ubah cara kita memahami arti “bekerja”.
Kerja itu bukan cuma duduk di ruangan, dari jam 9 sampai 5, dengan sistem top-down, dan macam-macam birokrasi dan administari yang ribet tapi nggak substansial.
Harus lebih fleksibel, dialogis, menantang inovasi, dan nggak terikat ruang dan waktu.
Dan pola kerja seperti ini tetap harus diakui sebagai “kerja” yang punya hak dan perlindungan dari negara.
Ketiga, lakukan pemerataan kesempatan kerja. Anak muda yang menganggur harus diberdayakan di sektor strategis.
Misalnya, dalam program yang mati-matian dipertahankan negara meski dengan berbagai masalah, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anak muda itu suka tantangan. Kasih mereka ruang untuk mengelola program itu dengan kreatif, efisien, dan tepat sasaran.
Nggak perlu lagi diserahkan ke tentara, polisi, anggota partai, anggota dan keluarga DPRD/DPRD, atau artis, yang sudah punya kuasa dan harta.
Mereka harus diajarin bersyukur. Merasa cukup. Juga diberi pemahaman bahwa keadilan dan kepedulian itu tujuan negara ini dibentuk.
Tiga hal di atas mungkin nggak langsung menyelesaikan semua masalah.
Tapi setidaknya bisa jadi awal untuk mengurangi pengangguran, dan menyelamatkan kesehatan mental anak muda.
Tapi kalau pelayan negara tetap menutup mata,
tetap menolak bermuhasabah (instrospeksi dan evaluasi)
dan terus membodohi anak muda,
masa kita mau diam saja?
Mau sampai kapan kita diajak bodoh,
dan dipaksa untuk tetap waras di sistem yang sakit?
18 April 2026
