Oleh: Yohanis Rumaropen
–
BIAK NUMFOR, 13 April 2026 — SANNews| Kinerja fiskal Pemerintah Kabupaten Biak Numfor sepanjang Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan capaian indikator pembangunan yang positif. Namun, di balik capaian tersebut, struktur keuangan daerah masih menghadapi tantangan mendasar berupa rendahnya kemandirian fiskal dan dominasi belanja rutin birokrasi.
Baca juga: Mengelola Waktu dengan Efektif untuk Kehidupan yang Lebih Produktif
Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Biak Numfor dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 yang dipimpin Ketua DPRK, Daniel Rumanasen, Senin (13/4/2026).
Bupati Biak Numfor, Markus O. Mansnembra, SH.,M.M dalam nota pengantarnya menyampaikan bahwa realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 mencapai Rp 1,25 triliun untuk belanja, atau sebesar 87,50 persen dari pagu anggaran. Sementara itu, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp 1,23 triliun atau 89,78 persen dari target.
Ketergantungan Tinggi pada Transfer Pusat
Baca juga: Peran Teknologi dalam Transformasi Sistem Hukum Modern
Secara struktural, pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp 1,09 triliun atau 90,57 persen dari total pendapatan. Sebaliknya, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar Rp 38,09 miliar atau 79,75 persen dari target.
Kondisi ini, secara akademik, mencerminkan rendahnya derajat kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan tersebut dinilai berpotensi membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pembangunan yang lebih adaptif dan kontekstual.
“Struktur fiskal seperti ini menunjukkan bahwa kapasitas daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas, sehingga diperlukan strategi diversifikasi sumber pendapatan,” demikian salah satu catatan dalam analisis pembahasan LKPJ.
Belanja Operasi Dominan, Belanja Modal Terbatas
Dari sisi pengeluaran, komposisi belanja menunjukkan dominasi belanja operasi yang mencapai Rp 1,00 triliun atau 92,88 persen. Sementara itu, belanja modal yang berkaitan langsung dengan pembangunan infrastruktur hanya sebesar Rp 65,40 miliar atau 83,07 persen.
Secara teoritis, dominasi belanja operasi mencerminkan tingginya beban rutin birokrasi, yang dalam jangka panjang dapat mengurangi kapasitas fiskal untuk investasi publik. Padahal, belanja modal memiliki peran strategis dalam menciptakan efek pengganda terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Meski demikian, tingkat serapan anggaran yang mendekati target menunjukkan adanya efisiensi administratif dalam pelaksanaan anggaran.
Indikator Pembangunan Mengalami Peningkatan
Di tengah keterbatasan struktur fiskal, sejumlah indikator makro pembangunan menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,48 poin, naik 0,71 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan menjadi 3,29 persen dari sebelumnya 2,28 persen. Sementara itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp 48 juta per jiwa.
Pada sektor kesehatan, capaian juga cukup signifikan dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup menjadi 71,21 tahun serta keberhasilan mencapai Universal Health Coverage (UHC). Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan bahkan mencapai 108,22 persen.
Secara analitis, peningkatan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah tetap mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Tata Kelola Pemerintahan Mendapat Pengakuan
Dari aspek tata kelola, Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memperoleh sejumlah pengakuan eksternal. Di antaranya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama enam tahun berturut-turut serta peringkat pertama se-Provinsi Papua dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh KPK.
Selain itu, penghargaan Universal Health Coverage (UHC), revitalisasi bahasa daerah, serta program Kampung Nelayan Modern (KALAMO) turut memperkuat capaian kinerja pemerintah daerah.
Pengakuan ini menunjukkan adanya peningkatan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Perlu Reorientasi Kebijakan Fiskal
Ketua DPRK Daniel Rumanasen menegaskan bahwa LKPJ bukan saja laporan administratif, melainkan dokumen evaluatif yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan ke depan.
Pembahasan LKPJ dijadwalkan berlangsung hingga 18 April 2026 dan akan menghasilkan rekomendasi strategis yang berorientasi pada perbaikan kualitas belanja serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Secara keseluruhan, kinerja fiskal Biak Numfor tahun 2025 dapat dikategorikan stabil dengan capaian pembangunan yang progresif. Namun, tantangan struktural berupa rendahnya PAD dan dominasi belanja operasi menuntut adanya reorientasi kebijakan fiskal ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.
Tanpa langkah tersebut, pembangunan daerah berisiko berjalan dalam pola yang stagnan, dengan ketergantungan yang terus berlanjut pada pemerintah pusat.
