KUATNYA VISI INDONESIA, TAPI PROBLEMA DI EKSEKUSI
Oleh : Denny JA
Di Papua, Christina Bano menerima sepiring Makan Bergizi Gratis. Jarak ribuan kilometer dari Jakarta mendadak terasa dekat ketika Prabowo menceritakan kisahnya.
Baca juga: KETIKA PEMBACA PUISI JADI GUBERNUR
Di hadapan Christina, negara tidak hadir sebagai istana, kementerian, atau angka anggaran. Negara hadir sebagai makanan yang memberinya tenaga untuk belajar dan bermimpi.
Saya membayangkan anak itu membuka makanannya. Ia mungkin tidak mengetahui betapa rumit birokrasi yang bekerja agar makanan tersebut akhirnya tiba di hadapannya.
Ia juga mungkin tidak mengetahui bahwa namanya kelak disebut Presiden Republik Indonesia dalam pidato besar menjelang peringatan kemerdekaan bangsanya yang ke-81.
Baca juga: Puisi Nuyang Jaimee
Namun justru ketidaktahuan itulah yang menyentuh saya. Anak seperti Christina tidak membutuhkan teori tentang negara. Ia hanya membutuhkan negara yang sungguh-sungguh bekerja.
Satu piring makanan kemudian menjadi lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia menjadi metafora tentang janji republik kepada mereka yang lahir jauh dari pusat kemakmuran.
Tetapi kisah Christina sekaligus melahirkan pertanyaan yang lebih sulit: sanggupkah niat baik tetap baik setelah melewati anggaran besar, birokrasi panjang, dan kepentingan manusia?
Di situlah, bagi saya, pidato Prabowo menemukan pertanyaan terpentingnya. Bukan seberapa besar negara mampu bermimpi, melainkan seberapa baik negara mampu bekerja.
-000-
Saya mendengar pidato Prabowo menyambut Proklamasi 2026 bukan sekadar sebagai laporan setelah 21 bulan pemerintahan. Saya mendengarnya sebagai sebuah manifesto tentang negara.
Setelah lebih dari tiga dekade mengamati politik Indonesia melalui riset dan survei, saya belajar membedakan popularitas sebuah gagasan dengan keberhasilan sebuah kebijakan.
Saya berkali-kali melihat rakyat mencintai sebuah gagasan ketika diumumkan, kemudian kecewa bukan karena gagasannya keliru, tetapi karena implementasinya tak memenuhi harapan.
Saya juga belajar sesuatu yang lebih mendasar. Dalam politik, pemimpin dapat mengubah arah dengan sebuah keputusan. Tetapi mengubah kenyataan membutuhkan institusi yang bekerja.
Karena pengalaman panjang itulah saya mendengar pidato Prabowo dengan dua telinga sekaligus: telinga seorang warga yang berharap dan seorang peneliti yang bertanya.
Harapan membuat saya menangkap besarnya visi. Pengalaman membuat saya bertanya tentang detail, institusi, insentif, data, pengawasan, dan manusia yang kelak menjalankannya.
Dari pidato yang panjang itu, saya menangkap tiga gagasan besar. Ketiganya memperlihatkan dengan cukup jelas filsafat pemerintahan yang sedang dibangun Prabowo.
-000-
Negara Harus Mampu Menentukan Nasib Ekonominya Sendiri
Gagasan pertama adalah kedaulatan ekonomi. Indonesia tidak cukup hanya memiliki kekayaan. Indonesia harus mempunyai kemampuan menguasai dan menciptakan nilai dari kekayaan tersebut. Indonesia harus berdaulat tak hanya soal pangan, tapi juga soal energi, dan budaya.
Swasembada pangan, B50, hilirisasi, Danantara, bank emas, koperasi, pengawasan ekspor, restrukturisasi BUMN, semuanya tumbuh dari akar pemikiran yang kurang lebih sama.
Indonesia terlalu lama mengalami paradoks negara kaya: memiliki sumber daya berlimpah, tetapi sebagian nilai tambah terbesar justru tercipta atau dinikmati di tempat lain.
Prabowo ingin membalik hubungan tersebut. Kekayaan alam harus menjadi kapasitas industri, teknologi, pekerjaan, devisa, pembiayaan pembangunan, dan akhirnya kesejahteraan rakyat Indonesia sendiri.
Ini bukan nasionalisme ekonomi yang hendak mengunci Indonesia dari dunia. Investasi asing, teknologi, perdagangan, dan pasar global tetap memperoleh tempat penting dalam strateginya.
Yang ingin diubah adalah posisi Indonesia dalam hubungan itu. Kita tidak boleh selamanya menjadi pemasok bahan mentah sekaligus konsumen produk bernilai tambah tinggi.
Karena itu hilirisasi dalam pidato Prabowo sebenarnya bergerak lebih jauh daripada pembangunan smelter. Ia menuju pembangunan kemampuan industri nasional dan penguasaan teknologi.
Danantara bahkan dibayangkan dapat membeli perusahaan asing yang memiliki teknologi, intellectual property, pasar, dan manajemen yang dibutuhkan untuk mempercepat transformasi industri Indonesia.
Jika berhasil, Indonesia bergerak dari resource nationalism menuju industrial capability building. Kita tidak hanya mempertahankan kekayaan, tetapi membangun kemampuan menghasilkan kekayaan baru.
Kemerdekaan 1945 dengan demikian memperoleh makna ekonomi kontemporer: kemampuan sebuah bangsa untuk semakin menentukan sendiri arah, ketahanan, dan masa depan ekonominya.
Namun kedaulatan ekonomi pun tunduk pada hukum state capacity yang sama. Danantara mengelola aset ratusan miliar dolar; skala tersebut menuntut tata kelola setara sovereign wealth fund kelas dunia, bukan sekadar holding BUMN yang diperbesar.
Hilirisasi nikel telah memperlihatkan pelajaran awal: nilai ekspor melonjak, tetapi persoalan lingkungan, keselamatan kerja, dan distribusi manfaat bagi masyarakat lingkar tambang belum sepenuhnya terjawab.
Karena itu ujian kedaulatan ekonomi bukan hanya seberapa cepat smelter dibangun atau seberapa besar Danantara mengakuisisi, melainkan apakah tata kelola, transparansi, dan mitigasi risikonya tumbuh setara dengan ambisinya.
-000-
Kemerdekaan Harus Dapat Dirasakan Rakyat
Gagasan kedua lebih menyentuh sisi moral pemerintahan Prabowo: keberhasilan negara tidak boleh berhenti pada statistik, tetapi harus menjadi pengalaman konkret dalam kehidupan rakyat.
Pertumbuhan ekonomi dapat tinggi. Investasi dapat mencetak rekor. BUMN dapat menghasilkan keuntungan. Tetapi seluruh angka kehilangan kemegahannya ketika rakyat masih hidup tanpa kesempatan.
Karena itu Prabowo berulang kali mengubah angka menjadi manusia: petani, nelayan, pengemudi, anak miskin, pelajar Papua, keluarga tanpa rumah, dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
MBG, Sekolah Rakyat, renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan, rumah, jembatan desa, air bersih, koperasi, semuanya ditempatkan dalam satu filsafat kesejahteraan yang sama.
Saya merasakan sisi Prabowo yang paling kuat justru di sini. Ada kepekaan yang nyata terhadap mereka yang hidup jauh dari pusat kekuasaan.
Kemiskinan dalam kerangka ini bukan sekadar kekurangan uang. Ia juga kekurangan gizi, pendidikan, kesehatan, jaringan sosial, kesempatan, bahkan kemampuan membayangkan masa depan berbeda.
Karena itu keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu yang sama kepada semua orang. Keadilan kadang menuntut negara memberi lebih kepada mereka yang tertinggal.
Sekolah Rakyat adalah contoh paling eksplisit. Kemiskinan orang tua tidak boleh menjadi hukuman seumur hidup yang otomatis diwariskan kepada anak-anak mereka.
Di sinilah demokrasi memperoleh ukuran substantif. Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintah, tetapi kesejahteraan rakyat menentukan apakah legitimasi tersebut menghasilkan sesuatu yang bermakna.
Negara akhirnya memperoleh wajah manusia. Dan ukuran moral sebuah republik terlihat dari bagaimana kekuasaan memperlakukan manusia yang memiliki kekuasaan paling sedikit.
-000-
Dari Political Will Menuju State Capacity
Gagasan ketiga justru membawa kita kepada persoalan paling menentukan. Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan potensi. Yang sering kurang adalah kapasitas mengubah potensi menjadi hasil.
Kita mempunyai laut, mineral, energi, tanah, BUMN, pasar domestik, tenaga kerja, serta jutaan anak muda yang mampu menjadi modal transformasi bangsa.
Namun seluruh modal itu berhadapan dengan penyakit lama: birokrasi lamban, korupsi, data buruk, kebocoran, koordinasi lemah, inefisiensi, serta kepentingan kelompok yang mengakar.
Prabowo menawarkan political will yang kuat. Tetapi ilmu kebijakan publik mengingatkan bahwa political will tidak identik dengan state capacity.
State capacity adalah kemampuan negara mengumpulkan informasi, mengoordinasikan organisasi, mengelola sumber daya, menegakkan aturan, serta memastikan kebijakan benar-benar mencapai sasaran.
Seorang Presiden dapat mengubah arah pemerintahan dalam satu rapat. Tetapi keputusan itu kemudian harus melewati kementerian, badan, daerah, kontraktor, petugas, hingga warga.
Di setiap mata rantai itu, visi besar berhadapan dengan kemampuan manusia biasa. Di sanalah sejarah sesungguhnya sebuah kebijakan ditentukan.
Saya mengenali persoalan ini pula dari pengalaman berada di lingkungan korporasi besar. Keputusan ruang rapat tidak pernah otomatis menjadi kenyataan di lapangan.
Semakin besar organisasi, semakin panjang perjalanan antara keputusan dan hasil. Karena itu keberanian pemimpin harus berpasangan dengan kekuatan sistem yang menjalankan keberanian tersebut.
Dan justru di titik inilah saya melihat tantangan terbesar pemerintahan Prabowo.
-000-
MBG Sebagai Ujian
Makan Bergizi Gratis adalah contoh paling jelas untuk menguji hubungan antara gagasan besar, keberanian politik, kapasitas institusi, dan kualitas pelaksanaan.
Sulit membantah kekuatan moral gagasannya. Seorang anak tidak memilih dilahirkan miskin. Kekurangan gizi tidak boleh menentukan kapasitas otaknya sebelum kehidupan benar-benar dimulai.
Karena itu investasi gizi anak dapat dibaca sebagai investasi keadilan. Negara berusaha memperbaiki titik awal kehidupan yang sejak kelahiran memang tidak pernah sama.
Tetapi kebijakan publik mempunyai hukum yang keras: niat baik tidak memberikan kekebalan terhadap kegagalan administrasi, korupsi, kesalahan data, atau lemahnya pengawasan.
Pada Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan dan menahan sejumlah pejabat dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG, termasuk mantan pimpinan Badan Gizi Nasional.
Sepanjang paruh pertama 2026 pula, sejumlah insiden keracunan massal tercatat di berbagai daerah, melibatkan ribuan siswa dari Sukabumi, Cianjur, hingga sekolah-sekolah di Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.
Proses hukum harus dihormati dan asas praduga tidak bersalah tetap berlaku. Namun bagi institusi, munculnya perkara hukum dan insiden lapangan tersebut sudah merupakan alarm yang serius.
Evaluasi pelaksanaan juga memperlihatkan persoalan akurasi data penerima, kesiapan SPPG, keamanan pangan, kepatuhan prosedur, pengawasan, dan tata kelola yang memerlukan perbaikan.
Di sini kita harus adil. Masalah tersebut tidak membuktikan MBG sebagai gagasan gagal. Jutaan penerima dapat tetap memperoleh manfaat nyata dari program tersebut.
Tetapi keberhasilan juga tidak boleh dihitung hanya berdasarkan jumlah porsi. Angka besar dapat menghasilkan ilusi keberhasilan apabila kualitas di balik angka tidak diperiksa.
Pertanyaannya harus lebih keras: apakah makanan aman, gizinya benar, penerimanya tepat, mitranya transparan, anggarannya terlindungi, dan penyimpangan cepat ditemukan?
Bagi birokrasi, kesalahan mungkin tercatat sebagai persentase. Bagi seorang anak, satu porsi makanan bermasalah adalah seratus persen dari makan siangnya hari itu.
-000-
Mengapa Gagasan dan Eksekusi Dapat Berjarak?
Ada tiga penjelasan dari perspektif kebijakan publik yang membantu memahami mengapa tujuan MBG yang begitu kuat dapat menghadapi problem implementasi.
Pertama adalah scale before system. Skala program berkembang sangat cepat, sementara kapasitas organisasi, pengawasan, data, SDM, dan rantai pasok memerlukan waktu untuk matang.
MBG membutuhkan dapur layak, ahli gizi, pemasok terpercaya, sistem pembayaran, standar keamanan, audit, data penerima, logistik, serta mekanisme pengaduan yang bekerja bersamaan.
Ketika ekspansi mendahului kapasitas, kesalahan kecil ikut mengalami eskalasi. Risiko yang dapat dikelola pada seratus titik menjadi persoalan besar pada ribuan titik.
Kecepatan tetap diperlukan. Anak yang kekurangan gizi tidak dapat diminta menunggu birokrasi sempurna. Tetapi kecepatan harus mengikuti tingkat kesiapan institusi pelaksana.
Kebijakan yang matang bukan memilih antara cepat atau aman. Tantangannya adalah membangun sistem yang memungkinkan negara bergerak cepat justru karena pengaman sudah tersedia.
-000-
Kedua adalah governance gap. Anggaran besar dan jaringan operasi luas menghasilkan ribuan transaksi, pemasok, mitra, dapur, kontrak, serta keputusan administratif setiap hari.
Setiap titik pelayanan sekaligus merupakan titik risiko. Konflik kepentingan, favoritisme, mark-up, kelalaian, manipulasi data, bahkan korupsi dapat masuk melalui celah tersebut.
Karena itu besarnya pengawasan harus tumbuh setara dengan besarnya program. Anggaran raksasa memerlukan transparansi, audit digital, keterlacakan transaksi, dan akuntabilitas raksasa pula.
Kita sering membayangkan pengawasan sebagai rem pembangunan. Padahal pengawasan yang dirancang baik justru sabuk pengaman yang memungkinkan kendaraan melaju dengan percaya diri.
Program sosial juga memerlukan transparansi publik. Semakin mudah masyarakat mengetahui siapa mitra, berapa anggaran, dan bagaimana hasilnya, semakin sempit ruang penyimpangan.
-000-
Ketiga adalah implementation gap. Kebijakan nasional dirumuskan di pusat, tetapi nasib akhirnya ditentukan oleh ribuan keputusan kecil yang berlangsung jauh dari Jakarta.
Standar yang sama bertemu realitas berbeda di Papua, Jawa, Maluku, Sumatra, kota besar, pulau terpencil, sekolah padat, dan desa dengan logistik terbatas.
Di sinilah pelaksana lapangan menjadi sangat menentukan. Mereka bukan mesin. Mereka menafsirkan aturan sambil menghadapi keterbatasan waktu, informasi, tenaga, dan sumber daya.
Bayangkan seorang kepala SPPG di sebuah kabupaten yang harus menyiapkan ribuan porsi sebelum matahari terbit, dengan pemasok yang terlambat, ahli gizi yang merangkap tugas, dan tenggat yang tidak mengenal cuaca. Ia bukan koruptor dan bukan pahlawan. Ia manusia biasa yang setiap pagi memilih antara memenuhi standar dan memenuhi target.
Pada momen itulah nasib kebijakan nasional benar-benar diputuskan, jauh dari ruang rapat di Jakarta.
Karena itu standardisasi harus dipadukan dengan adaptasi lokal. Pusat menetapkan hasil minimum yang tidak boleh ditawar, sementara daerah menyesuaikan metode berdasarkan kondisi setempat.
Kesalahan desain terbesar adalah membangun sistem yang hanya berhasil apabila setiap orang di dalamnya selalu kompeten, jujur, disiplin, dan mempunyai informasi sempurna.
Institusi justru diperlukan karena manusia dapat salah. Sistem yang baik membuat kesalahan cepat terlihat, mudah diperbaiki, dan sulit berkembang menjadi penyimpangan sistemik.
Solusinya bukan sekadar memperbesar program, melainkan memperkuat fondasinya. Bangun audit digital yang bekerja secara real-time, hadirkan pengawasan independen yang berakar pada komunitas lokal. Lalu biarkan kecepatan ekspansi mengikuti kesiapan nyata setiap daerah.
Sebab dalam kebijakan sebesar ini, keberanian bukan hanya soal melaju cepat, tetapi juga mengetahui kapan sistem telah cukup kuat untuk melangkah lebih jauh.
-000-
Kontra-Argumen yang Harus Didengar
Ada kritik terhadap kritik semacam ini. Program sebesar MBG mustahil menunggu sistem sempurna karena penundaan juga mempunyai biaya sosial bagi jutaan anak.
Argumen tersebut valid. Hampir semua kebijakan transformatif mengalami periode pembelajaran. Kekurangan pada fase awal tidak otomatis membuktikan bahwa kebijakan secara keseluruhan telah gagal.
Tidak adil pula menghakimi seluruh MBG hanya berdasarkan dugaan korupsi beberapa individu atau kegagalan pada sebagian dapur yang menjalankan program tersebut.
Tetapi justru karena penerimanya anak-anak, standar kehati-hatiannya harus lebih tinggi. Kesalahan tidak boleh dinormalisasi sebagai harga rutin yang harus dibayar demi kecepatan.
Jawaban terbaik pemerintah terhadap kritik bukan menyangkal kekurangan. Pemerintahan justru menjadi kuat ketika mampu mengubah kritik menjadi informasi untuk memperbaiki dirinya sendiri.
Pemimpin besar bukan hanya berani memulai kebijakan besar. Ia juga berani mengoreksi desainnya, menghukum penyimpangan, dan mengubah arah ketika bukti menuntut perubahan.
-000-
Dua Buku untuk Memperdalam Wawasan
Buku pertama adalah Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland, karya Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, University of California Press, 1973.
Pressman dan Wildavsky menunjukkan paradoks kebijakan publik: tujuan yang baik, anggaran tersedia, dan dukungan politik ternyata belum cukup menjamin hasil yang baik.
Implementasi membutuhkan rangkaian keputusan dari banyak aktor. Semakin panjang rantainya, semakin banyak titik tempat koordinasi dapat terputus atau tujuan awal mengalami distorsi.
Pelajaran tersebut sangat relevan bagi MBG. Instruksi Presiden harus melewati lembaga pusat, daerah, pengelola SPPG, pemasok, ahli gizi, sekolah, hingga akhirnya mencapai anak.
Pada setiap mata rantai terdapat kemungkinan keterlambatan, interpretasi berbeda, insentif menyimpang, keterbatasan kapasitas, bahkan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak dirancang oleh pembuat kebijakan.
Pesan terpenting buku ini sederhana tetapi mendalam: implementasi bukan tahap administratif setelah kebijakan. Implementasi sesungguhnya adalah bagian paling menentukan dari kebijakan itu sendiri.
-000-
Buku kedua adalah Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services, karya Michael Lipsky, Russell Sage Foundation, 1980.
Lipsky mengalihkan perhatian kita dari Presiden dan menteri kepada manusia yang berdiri di ujung paling bawah rantai negara: pelaksana pelayanan publik sehari-hari.
Mereka mempunyai diskresi karena peraturan pusat tidak mungkin mengantisipasi setiap situasi. Dalam praktiknya, merekalah yang ikut menentukan bagaimana kebijakan benar-benar dialami masyarakat.
Dalam MBG, pengelola dapur, ahli gizi, sekolah, pemasok, serta petugas lokal ikut menentukan apakah kebijakan nasional berakhir sebagai makanan berkualitas atau sekadar target.
Lipsky menunjukkan bagaimana keterbatasan sumber daya dan tekanan target dapat melahirkan jalan pintas. Karena itu desain kebijakan harus realistis terhadap perilaku manusia.
Institusi yang matang tidak mengasumsikan semua orang sempurna. Ia menciptakan insentif, transparansi, pengawasan, umpan balik, dan koreksi ketika manusia melakukan kesalahan.
Di sinilah Lipsky bertemu dengan kisah Christina: negara akhirnya bukan apa yang dikatakan Presiden, melainkan apa yang dialami warga ketika bertemu pelaksana terakhirnya.
-000-
Dari Visi Menuju Warisan
Setelah mendengar pidato Prabowo, saya tetap membawa optimisme. Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani membayangkan sesuatu yang lebih besar daripada keadaan hari ini.
Terlalu banyak persoalan bangsa dibiarkan begitu lama sehingga kita akhirnya menganggapnya sebagai kodrat. Kepemimpinan diperlukan justru untuk menolak kepasrahan semacam itu.
Namun pengalaman panjang mengamati politik membuat saya percaya bahwa warisan seorang pemimpin tidak ditentukan oleh banyaknya gagasan yang ia umumkan ketika berkuasa.
Warisan lahir ketika gagasan tersebut berubah menjadi institusi yang terus bekerja bahkan setelah pemimpinnya tidak lagi berada di dalam ruangan tempat keputusan dibuat.
Karena itu tantangan Prabowo bukan memperkecil mimpinya. Indonesia justru memerlukan mimpi besar. Tantangannya adalah membangun institusi sebesar mimpi yang ingin diwujudkannya.
MBG tidak perlu kehilangan ambisinya karena menemukan masalah. Sebaliknya, masalah harus menjadi kesempatan membangun sistem yang lebih transparan, adaptif, profesional, dan terukur.
Taruhannya tidak kecil. Jika institusi tidak dibangun setara ambisi, MBG dapat berubah dari monumen keadilan menjadi monumen kebocoran; hilirisasi dapat berubah dari kedaulatan menjadi ketergantungan baru; Danantara dapat berubah dari mesin transformasi menjadi beban fiskal generasi berikutnya.
Sebaliknya, jika institusi tumbuh setara mimpi, 2029 dapat mencatat sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah republik: sebuah pemerintahan yang mewariskan bukan hanya program, tetapi kemampuan negara untuk terus menjalankan program tersebut tanpa bergantung pada siapa yang berkuasa.
Jika itu tercapai, Christina Bano bukan hanya menjadi kisah menyentuh dalam sebuah pidato. Ia menjadi ukuran apakah republik benar-benar mampu memenuhi janjinya.
Delapan puluh satu tahun setelah proklamasi, mungkin inilah makna kemerdekaan yang semakin dewasa: bukan hanya memiliki negara, tetapi memiliki negara yang mampu bekerja.
Dan akhirnya sejarah tidak akan bertanya seberapa besar negara bermimpi dari podium, tetapi apakah ketika Christina membuka makanannya di Papua, republik benar-benar hadir di dalamnya.
Sebab gagasan besar dapat menyalakan harapan, tetapi hanya negara yang mampu bekerja yang dapat mengubah harapan menjadi sejarah.***
Jakarta, 15 Agustus 2026
-000-
REFERENSI
Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky, *Implementation: How Great Expectations in Washington Are Dashed in Oakland*, University of California Press, 1973.
Michael Lipsky, *Street-Level Bureaucracy: Dilemmas of the Individual in Public Services*, Russell Sage Foundation, 1980.
-000-
Ratusan esai Denny JA mengenai filsafat hidup, political economy, sastra, agama dan spiritualitas, minyak dan energi, politik demokrasi, sejarah, positive psychology, catatan perjalanan, serta ulasan buku, film, dan lagu dapat dibaca di Facebook Denny JA’s World.
https://www.facebook.com/share/p/1D3E8JiuRu/?mibextid=wwXIfr
