Pemkab dan DPRK Supiori Bahas Dua Raperda Strategis Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
–
SUPIORI – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 8 Juni 2026 — Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Supiori menggelar Rapat Kerja (Raker) Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pada Senin (8/6/2026). Agenda strategis ini difokuskan pada pembahasan mendalam terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) krusial yang menjadi fondasi penguatan tata kelola pemerintahan (good governance) dan reformasi birokrasi di wilayah tersebut.
Rapat yang berlangsung secara intensif ini dipimpin langsung oleh Dolfinus Derek Mansoben, sementara Bupati Supiori diwakili oleh Victorius Kafiar. Kehadiran unsur eksekutif juga diperkuat oleh Asisten I Sekretariat Daerah serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci, termasuk Kepala BPKAD, Kepala BAPPEDA, Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pemerintahan, dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal). Kolaborasi lintas sektor ini menunjukkan komitmen serius dalam memastikan substansi regulasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan implementatif.
Urgensi Harmonisasi Regulasi Kelembagaan dan Finansial
Dalam rapat tersebut, dua instrumen hukum yang menjadi fokus utama pembahasan adalah:
Baca juga: Biak Berdoa: Konsolidasi Spiritual Lintas Elemen untuk Kohesi Sosial dan Kemajuan Papua-Indonesia
1. Raperda Hak Inisiatif DPRK Supiori tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRK.Pembahasan ini bertujuan untuk menciptakan standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran legislatif. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan dapat mencegah tafsir ganda terkait tunjangan dan fasilitas pejabat publik, sekaligus meningkatkan profesionalisme kinerja anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
2. Raperda tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Supiori. Regulasi ini merupakan respons terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik dan efisiensi struktur birokrasi. Penataan ulang OPD dirancang untuk menghilangkan tumpang tindih kewenangan (overlap), mempercepat alur koordinasi antar-instansi, serta menyesuaikan beban kerja dengan sumber daya manusia yang tersedia. Hal ini sejalan dengan prinsip right-sizing dalam manajemen aparatur sipil negara.
Dampak Terhadap Efektivitas Birokrasi dan Pelayanan Publik
Melalui proses deliberasi yang ketat antara pihak eksekutif dan legislatif, kedua Raperda ini diharapkan dapat segera difinalisasi menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
“Finalisasi regulasi ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah fundamental untuk memperkuat landasan yuridis bagi operasional pemerintah daerah. Kami memastikan bahwa setiap pasal dalam Raperda telah melalui uji materiil dan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional,” ujar sumber dari tim legal drafting Pemkab Supiori.
Keberadaan regulasi yang kuat dan transparan diprediksi akan berdampak signifikan pada:
* Peningkatan Akuntabilitas: Transparansi dalam hak keuangan anggota dewan membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
* Efisiensi Birokrasi: Struktur OPD yang ramping dan jelas akan memangkas biaya operasional dan mempercepat responsivitas layanan kepada masyarakat.
* Kepastian Hukum: Memberikan pedoman baku bagi seluruh aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Penutup: Komitmen Menuju Supiori yang Maju
Rapat kerja ini menjadi bukti nyata sinergitas positif antara Pemkab dan DPRK Supiori dalam mendorong pembangunan daerah. Dengan menyelesaikan dua Raperda strategis ini, Kabupaten Supiori mengambil langkah konkret menuju tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Suara Anak Negeri akan terus memantau proses legislasi berikutnya hingga kedua Raperda ini resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPRK Supiori.
–
Editor ✍️: Anis Rumaropen
