Penulis: Yohanis Rumaropen
–
BIAK NUMFOR – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 3 Juni 2026 — Sebagai respons strategis terhadap insiden ledakan Unexploded Ordnance (UXO) atau bom sisa Perang Dunia II di wilayah Kabupaten Biak Numfor, Bupati Biak Numfor, Markus Octovianus Mansnembra.,S.H., M.M.,secara resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 000.1.10/12/VI/Sed/2026 tentang Kewaspadaan Terhadap Benda yang Diduga Bahan Peledak. Dokumen kebijakan ini ditetapkan pada 3 Juni 2026 dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), menandakan urgensi dan validitas hukum dari instruksi tersebut.
Paradigma Manajemen Risiko: Preventif dan Prosedural
Surat Edaran ini berfungsi sebagai instrumen manajemen risiko berbasis komunitas (community-based risk management) untuk meminimalisir potensi korban jiwa akibat ketidaktahuan masyarakat terhadap karakteristik benda berbahaya warisan konflik masa lalu. Bupati Mansnembra mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk adheren (patuh) terhadap tiga protokol keamanan utama:
1. Larangan Interaksi Fisik: Masyarakat dilarang keras untuk menyentuh, memindahkan, membuka, membongkar, atau membawa benda yang diduga merupakan bahan peledak, amunisi, mortir, granat, atau residu perang lainnya. Intervensi fisik tanpa keahlian teknis (technical expertise) memiliki probabilitas tinggi memicu detonasi tidak sengaja.
Baca juga: UNIPAR HADIR LEBIH DEKAT DI SITUBONDO, BANGUN SEMANGAT GENERASI MUDA MELANJUTKAN KULIAH
2. Mekanisme Pelaporan Terstandar: Apabila menemukan, mengetahui keberadaan, atau memiliki benda mencurigakan, masyarakat diinstruksikan untuk segera melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat (Polsek atau Polres Biak Numfor). Hal ini memastikan bahwa penanganan objek dilakukan oleh unit khusus seperti Tim Jihandak (Jadwal Handak) yang memiliki kompetensi dan peralatan protektif yang memadai.
3. Literasi Informasi dan Kepatuhan Sipil: Masyarakat diminta untuk menjaga kewaspadaan kolektif, menahan diri dari penyebaran informasi yang belum terverifikasi (hoax mitigation), serta mengikuti arahan operasional dari aparat keamanan dan pemerintah setempat.
Signifikansi Kebijakan dalam Konteks Keamanan Wilayah
Penerbitan SE ini mencerminkan komitmen Pemda Biak Numfor dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang responsif (responsive governance). Dengan adanya panduan jelas, pemerintah berupaya memutus mata rantai kecelakaan akibat UXO melalui edukasi massal dan penegakan prosedur keselamatan.
“Keamanan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas absolut. Instruksi ini bukan sekadar larangan, melainkan bentuk perlindungan negara terhadap warga dari ancaman laten sisa sejarah yang masih terkubur di tanah kita,” implikasi dari semangat Surat Edaran tersebut.
Melalui digitalisasi dokumen menggunakan sertifikat elektronik BSSN, Pemda Biak Numfor juga menunjukkan adaptasi terhadap tata kelola administrasi modern yang transparan, akuntabel, dan sulit dipalsukan, sehingga memudahkan diseminasi informasi yang sah kepada publik.
Masyarakat diharapkan dapat menginternalisasi instruksi ini sebagai bagian dari kesadaran kolektif untuk menciptakan lingkungan yang aman (safe environment) dan mendukung upaya sterilisasi wilayah yang sedang dilakukan oleh TNI-Polri bersama instansi terkait.
