Oleh Agung Marsudi
–
“28 tahun lalu, rakyat dan mahasiswa turun ke jalan melengserkan Pak Harto. Kini, 28 tahun sudah, kita menghadapi musuh yang super halus: demokrasi yang hidup — tapi sudah mati di dalamnya”
Baca juga: Puisi - Puisi Karya Leni Marlina dan Zulkifli Abdy
28 tahun Reformasi seperti tak cukup— kalau harus ditambah 4 tahun lagi berarti genap berusia 32 tahun, artinya usia reformasi akan seusia Orde Baru—sejak Soeharto turun, sejak pintu demokrasi dibuka lebar-lebar. Kita sudah merayakan kebebasan berpendapat, pemilihan umum yang bebas, pergantian kekuasaan yang damai. Namun di balik semua perubahan itu, ada satu kenyataan pahit yang tak bisa dipungkiri: lembaga-lembaga baru lahir menguras uang negara, KKN justru makin menggurita, penegakan hukum tak mampu menembus tembok, domino dominasi oligarki makin menjadi-jadi. Orang-orang yang dulu berjuang sudah mendapatkan jatah kursi.
Demokrasi yang dibangun berjalan, berbicara, dan bernapas — tapi jiwanya sudah tiada. Ia bergerak seperti demokrasi, terlihat seperti demokrasi — tetapi tidak lagi berfungsi untuk rakyat. Inilah yang disebut Demokrasi Zombie: bentuknya masih ada, hidupnya tampak, tapi roh kebebasan dan keadilannya sudah mati.
Kalau sudah begini; tak ada jalan lain kecuali melupakan jauh mimpi-mimpi. Reformasi telah gagal. Saatnya rakyat menagih janji reformasi itu kembali.
Baca juga: CAK NUR DAN KEBERANIAN MENJADI MUSLIM MODERN
Tanpa perubahan, kita hanya mengganti wajah. Reformasi hanya berhasil mengganti pemimpin. Pak Harto lengser, tapi gagal mengganti sistem. Mereka yang mengaku reformis justru berebut jabatan, haus kekuasaan. Kekuasaan dibagi, diperjualbelikan, di antara kelompok elit—saling bergantian.
Dulu suara rakyat ditekan dengan kekerasan, kini diredam dengan kebohongan, rekayasa narasi, dan pembungkaman kritik. Oposisi sosial dijadikan sekadar hiasan agar demokrasi terlihat berjalan.
Pergantian nama, pergantian wajah — tapi struktur kekuasaan yang tak tersentuh tetap sama. Demokrasi Zombie itu lahir ketika kita berpikir bahwa hanya dengan mengubah pemimpin, segalanya akan berubah. Padahal sistem yang menciptakan pemimpin itu. Kedaulatan rakyat diganti kedaulatan partai. Mereka mengkhianati cita-cita luhur para pendiri bangsa, dan tujuan bernegara bangsa.
Antar lembaga negara seperti saling menyandera. Kebijakan lebih banyak melayani kepentingan kelompok kaya daripada rakyat luas. Demokrasi sudah mati. Hanya bangunan yang berdiri. Hanya prosedurnya yang masih berjalan. Seperti zombie —demokrasi berjalan, tapi tak punya nyawa.
Di negeri Pancasila, rakyat malah kalah dan tak berdaya.
Solo, 30 Agustus 2026


