BIAK NUMFOR – SANNews| Di balik kemegahan retorika “transformasi digital”, sering kali tersembunyi jurang yang memisahkan mereka yang melek teknologi dan yang masih berjuang memahami cara menghidupkan laptop. Di Biak Numfor, jurang itu nyata, terutama bagi Orang Asli Papua (OAP) yang ingin ikut tender pemerintah, tapi terhambat bukan oleh niat, melainkan oleh layar yang asing dan dokumen yang rumit.
Namun, Senin pagi (27/4/2026), di Swiss-Belhotel Cendrawasih Biak, langkah kecil tapi bermakna diambil: Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SPSE versi 4.5 dibuka secara resmi oleh Yubelinus Usiyor, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Numfor, mewakili Bupati Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M. Acara ini bukan sekadar pelatihan teknis, ia adalah upaya menyeimbangkan timbangan: memberi senjata digital kepada mereka yang selama ini hanya bisa menonton dari pinggir.
“Ini bukan soal mau atau tidak mau,” kata Usiyor, suaranya tegas namun penuh empati. “Ini soal akses, pemahaman, dan pendampingan. Dan hari ini, kita mulai menutup celah itu.”
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Provinsi Papua dihadiri puluhan pelaku usaha OAP, pedagang kecil, pengusaha jasa, pemilik warung, dan UMKM lokal yang datang dengan harapan sederhana: bisa ikut tender tanpa harus malu karena tidak tahu cara unggah dokumen.
Yang menarik, tidak satu pun pimpinan OPD hadir dalam acara pembukaan. Tapi justru di situlah letak maknanya: ini bukan acara seremonial untuk pejabat, melainkan ruang belajar bagi rakyat—tempat di mana “klik” pertama bisa menjadi pintu menuju kontrak pemerintah senilai puluhan juta.
Perpres 108/2025: Janji Regulasi yang Menanti Ditebus
Usiyor mengingatkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2025 telah memberikan hak afirmatif kepada pelaku usaha yang berdomisili di lokasi pekerjaan termasuk OAP di Biak. Artinya, mereka bukan hanya boleh ikut, tapi harus diprioritaskan.
Baca juga: Kinerja Fiskal Biak Numfor 2025 Dinilai Stabil, Namun Kemandirian Daerah Masih Lemah
“Regulasinya sudah membela kita. Sekarang giliran kita membela diri sendiri dengan belajar, berani klik, dan percaya bahwa kita layak jadi mitra pemerintah,” ujarnya.
Namun, tanpa literasi digital, afirmasi hanyalah kata-kata indah di atas kertas. Itulah sebabnya Bimtek ini hadir: bukan untuk mengajari teori, tapi membimbing tangan-tangan yang gemetar saat pertama kali login ke SPSE.
“Libatkan Anakmu sebagai Admin”—Kearifan Lokal dalam Era Digital
Dalam sesi penyampaian materi, Sohna Musaad, Plt. Kepala BPBJ Provinsi Papua, justru memberi nasihat yang tak biasa dari pejabat birokrasi:
“Kalau Mama-Mama atau Bapak-Bapak masih kesulitan, libatkan anak atau cucu sebagai admin. Biarkan generasi muda jadi jembatan antara tradisi dan teknologi.”
Pesan ini menyentuh inti persoalan: digitalisasi tidak harus menghapus kearifan lokal, tapi bisa dirajut dengannya. Yang penting, prosesnya jujur, transparan, dan akuntabel.
BPBJ juga membuka pendampingan rutin setiap Kamis di Jayapura, tempat pelaku usaha bisa datang langsung, membawa laptop, dan belajar sampai lancar. Ini bukan pelatihan satu hari—ini komitmen jangka panjang.
Menuju Papua yang Tak Hanya Cerdas, Tapi Adil
Di akhir acara, Sohna menutup dengan harapan yang sederhana namun dalam:
“Kami tidak ingin OAP hanya jadi penonton dalam pembangunan daerahnya sendiri. Kami ingin mereka jadi pemain utama.”
Dan di ruang hotel kecil itu, di antara layar laptop yang menyala dan wajah-wajah penuh tekad, keadilan ekonomi digital mulai menampakkan wujudnya—bukan dalam bentuk anggaran besar, tapi dalam satu klik yang benar.
