Chris Rumarpen| Penulis
–
SUPIORI – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 25 Mei 2026 — Dalam rangka mengkonsolidasikan strategi pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi lokal, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Papua melanjutkan agenda kunjungan kerjanya di Kabupaten Supiori dengan menggelar forum tatap muka strategis bersama para kader Posyandu, Bunda PAUD, dan pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari visitasi ke PAUD Bunda Kasih di Kampung Waryesi, yang bertujuan memperkuat ekosistem pelayanan dasar bagi ibu, anak, dan pengrajin lokal.
Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh Bupati Supiori dan Wakil Bupati Supiori, yang menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program-program pemberdayaan masyarakat. Kehadiran pimpinan daerah ini mencerminkan adanya kolaborasi vertikal-horizontal antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta organisasi kemasyarakatan seperti PKK, yang berperan sebagai mitra strategis dalam implementasi kebijakan publik di tingkat akar rumput.
Dalam forum tersebut, Ketua TP-PKK Provinsi Papua menyoroti tiga pilar utama pembangunan kesejahteraan keluarga yang saling berkaitan:
1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA):
Peran kader Posyandu ditekankan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini stunting dan peningkatan akses layanan kesehatan primer. Secara epidemiologis, keterlibatan aktif kader Posyandu berkorelasi positif dengan penurunan angka kematian ibu dan anak, serta peningkatan status gizi balita.
2. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Para “Bunda PAUD” dinilai memiliki peran krusial dalam membangun fondasi neurologis dan karakter anak sejak dini. Investasi pada PAUD bukan sekadar kegiatan edukasi, melainkan strategi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas Papua yang kompetitif, berintegritas, dan resilien terhadap tantangan global.
3. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif:
Melalui Dekranasda, difokuskan pada pengembangan nilai tambah produk kerajinan lokal. Pendekatan ini bertujuan mengubah potensi budaya menjadi aset ekonomi melalui inovasi desain, standardisasi kualitas, dan akses pasar, sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan dan mengurangi disparitas pendapatan di wilayah kepulauan.
Dialog yang berlangsung dalam suasana konstruktif ini menghasilkan beberapa rekomendasi kebijakan, termasuk perlunya pelatihan berkelanjutan bagi kader, integrasi data kesehatan dan pendidikan berbasis digital, serta fasilitasi pemasaran produk kerajinan Supiori ke pasar nasional.
Keberhasilan forum ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan inklusif merupakan kunci dalam mengatasi tantangan pembangunan di Papua. Sinergi antara instrumen negara (pemerintah) dan modal sosial (PKK, kader, dan masyarakat) terbukti efektif dalam menerjemahkan kebijakan makro menjadi aksi nyata yang berdampak langsung pada kualitas hidup warga.
Sebagai penutup, rangkaian kegiatan ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi momentum penguatan tata kelola pemerintahan yang responsif gender dan berpihak pada masyarakat marginal. Dengan menjaga konsistensi kolaborasi ini, Kabupaten Supiori berpotensi menjadi model percontohan dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di wilayah Papua, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan, kesehatan yang baik, dan pendidikan berkualitas.
