Albertus M. Patty
–
JAKARTAN, SUARA ANAK NEGERI|Ada sesuatu yang ironis dalam dinamika politik kita. Mereka yang dahulu dengan penuh semangat mendukung pasangan Prabowo-Gibran, bahkan membenarkan berbagai kontroversi yang menyertai pencalonan Gibran, kini justru tampil sebagai pihak yang paling bersemangat menuntut pemakzulannya. Seolah-olah mereka sedang berteriak, “Salibkan dia! Salibkan dia!”
Ironi ini memperlihatkan ambiguitas yang serius dalam praktik demokrasi kita. Pertanyaan terpenting di sini adalah ini. Apakah mereka sungguh-sungguh sedang memperjuangkan keadilan dan memperbaiki demokrasi? Ataukah mereka sekadar sedang menghitung ulang keuntungan politik, lalu mencari cara untuk menyelamatkan diri dari konfigurasi kekuasaan yang mulai bermasalah?
Dinamika Demokrasi
Tentu saja, tuntutan pemakzulan terhadap Gibran tidak dapat dilepaskan dari persoalan yang menyertai pencalonannya sejak awal. Pencalonan Gibran sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024 telah menimbulkan kontroversi serius, terutama berkaitan dengan perubahan persyaratan usia melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang sarat persoalan etik, serta kritik mengenai dinasti politik dan konflik kepentingan.
Dengan demikian, krisis legitimasi yang muncul sekarang bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Ia memiliki akar dalam proses politik dan hukum yang sejak awal mengundang pertanyaan tentang integritas demokrasi.
Dinamika ini dapat dibaca sebagai bagian dari proses berdemokrasi. Ya, sistem demokrasi memungkinkan kekuasaan terus-menerus ditantang, dikoreksi, dan bahkan digantikan. Demokrasi tidak memberikan kekebalan kepada siapa pun yang sedang memegang jabatan. Ketika legitimasi kekuasaan dipersoalkan, masyarakat memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban.
Dalam pengertian itu, tuntutan pemakzulan Gibran dapat dilihat sebagai sisi positif demokrasi. Ia menunjukkan bahwa kekuasaan bukan sesuatu yang absolut dan bahwa tekanan publik dapat menjadi mekanisme koreksi terhadap elite. Vilfredo Pareto dalam Circulation of Elites menyebut dinamika ini sebagai sirkulasi elite.
Tetapi, ini yang penting, Pareto juga mengingatkan bahwa jangan berharap terlalu banyak dengan adanya sirkulasi elite politik. Menurut Pareto, sirkulasi ini tidak selalu identik dengan transformasi demokrasi. Elite baru dapat mengambil alih kekuasaan tanpa mengubah watak oligarkis sistem yang diwarisinya. Bangsa ini sudah mengalaminya. Meski kekuasaan Orde Baru tumbang, lalu berganti menjadi Orde Reformasi, tetapi dominasi elite dan watak oligarkisnya tetap berlanjut.
Dengan demikian, tuntutan pemakzulan ini juga bisa saja dibaca sebagai kalkulasi politik, bukan transformasi politik. Elite dan partai-partai yang dahulu ikut mendukung pencalonan Gibran kini berpotensi mengambil jarak, seolah-olah mereka tidak memiliki tanggung jawab atas proses yang telah berlangsung. Gibran dijadikan pusat kesalahan, sementara para aktor yang dahulu ikut menopang pencalonannya berusaha tampil sebagai ‘the saints,” laskar pembela demokrasi.
Politik Kambing Hitam
Inilah bahaya politik yang disebut oleh Rene Girard dalam The Scapegoat sebagai proses peng-kambing hitam-an. Satu orang dikorbankan untuk menyelamatkan banyak orang. Satu figur diturunkan, tetapi sistem yang memungkinkan persoalan itu terjadi tetap dipertahankan. Elite berganti posisi, tetapi budaya politiknya tidak berubah.
Padahal, jika pencalonan Gibran sejak awal mengandung persoalan serius, tanggung jawab politik tidak seharusnya dibebankan hanya kepada Gibran. Partai-partai, elite, dan aktor institusional yang ikut mendukung atau membenarkan proses tersebut juga harus berani melakukan evaluasi dan mempertanggungjawabkan peran mereka. Tidak cukup bagi mereka untuk berteriak “Salibkan dia!” sambil melupakan bahwa mereka pernah ikut mengangkatnya.
Oleh karena itu, kita jangan terlalu berharap banyak. Sejarah akan membuktikan apakah yang terjadi ini sekedar sirkulasi elite atau transformasi politik. Sirkulasi elite hanya mengganti orang yang berkuasa. Transformasi politik mengubah sistem, memperbaiki institusi, membangun akuntabilitas, dan memastikan bahwa kekuasaan tidak lagi dikuasai oleh kepentingan segelintir orang.
Demokrasi tidak boleh menjadi panggung bagi elite yang terus-menerus berganti posisi demi mempertahankan kekuasaan. Demokrasi harus menjadi ruang bagi rakyat, terutama korban ketidakadilan yang dirampas tanahnya atau yang terpaksa harus menghirup asap tebal di Kalimantan sana, untuk mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan substantif.
Pengunduran diri atau pemakzulan Gibran, jika berlangsung melalui mekanisme konstitusional, dapat menjadi momentum penting bagi demokrasi Indonesia. Tetapi momentum ini akan kehilangan maknanya jika hanya menghasilkan pergantian figur tanpa perubahan sistem. Jangan sampai mereka yang dahulu ikut memaku salib kini berdiri di bawahnya sambil mengklaim diri sebagai pembela kebenaran.
Pertanyaan kita bukan sekadar: apakah Gibran harus turun? Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah mereka yang dahulu ikut membangun kekuasaan yang bermasalah memiliki keberanian untuk mempertanggungjawabkan perannya, ataukah demokrasi kita sekali lagi hanya menjadi panggung bagi elite untuk saling mengorbankan demi menyelamatkan diri?
Bandung,
12 Nov. 2026
