oleh: Johanis Kopong
Forum Publik BMKG 2026, Stakeholder Didorong Perkuat Sinergi Kebencanaan
Baca juga: GIBRAN TIDAK PERLU MUNDUR SEBELUM MEMBUKTIKAN KEBENARAN
Saumlaki | suaraanaknegeri.com – Kamis, 12 November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat dan Stasiun Meteorologi Mathilda Batlayeri menggelar Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 di Ruang Lolat, 3 Koki Resto, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid, yakni luring dan daring, tersebut menjadi ruang komunikasi antara BMKG dan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika, khususnya dalam mendukung keselamatan masyarakat serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Forum tersebut dihadiri Kepala Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat, Netty Yufita Baru, S.Si., M.Si., Kepala Stasiun Meteorologi Mathilda Batlayeri, Sudarmono, S.Tr.Met., serta perwakilan pemerintah daerah, instansi vertikal, unsur pertahanan dan keamanan, akademisi, lembaga masyarakat, dan insan pers.
Baca juga: SMAN 2 MANOKWARI WAKILI PAPUA BARAT AJANG NASIONAL O2SN CABANG BULU TANGKIS
Sejumlah peserta juga mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting, di antaranya perwakilan BPBD Kabupaten Kepulauan Aru, BPBD Kabupaten Maluku Tenggara, dan BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya. Berdasarkan daftar peserta, kegiatan ini melibatkan 24 orang dari berbagai instansi dan lembaga.
Dalam sambutan pembuka, Sudarmono, S.Tr.Met. menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan bersama oleh dua unit pelayanan BMKG di Saumlaki, yakni Stasiun Meteorologi Mathilda Batlayeri dan Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat.
Ia menerangkan, Stasiun Meteorologi memberikan pelayanan informasi prakiraan cuaca, kondisi atmosfer, dan informasi pendukung keselamatan transportasi. Sementara itu, Stasiun Geofisika menangani pelayanan informasi kegempaan, aktivitas petir, serta berbagai informasi geofisika lainnya.
Menurutnya, forum ini penting untuk memperoleh masukan langsung dari para pengguna layanan agar BMKG dapat memahami kebutuhan masing-masing instansi dan masyarakat.
“Karena bagaimanapun juga ada hal-hal yang di luar prediksi kami. Ada hal-hal yang tidak kami mengerti terhadap kebutuhan masing-masing instansi. Oleh karena itu, pentingnya sinergi dengan semua stakeholder,” ungkap Sudarmono dalam sambutannya.
Ia berharap, berbagai usulan dan masukan yang disampaikan peserta dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan BMKG. Selain itu, kerja sama dengan instansi pemerintah, media massa, dan kalangan akademisi juga diharapkan dapat diperkuat melalui kolaborasi yang berkelanjutan.
BMKG Paparkan Produk Informasi Cuaca dan Pelayanan Data
Pada sesi pemaparan materi, Monica Afiah Syahrini, S.Tr.Met., menjelaskan berbagai produk layanan informasi yang disediakan Stasiun Meteorologi Mathilda Batlayeri.
Materi tersebut mencakup pengenalan layanan BMKG, dasar hukum pelayanan, jenis produk informasi, media penyebarluasan informasi, mekanisme permohonan data, hingga ketentuan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Monica menjelaskan bahwa informasi meteorologi memiliki peran penting, tidak hanya untuk mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga dalam meningkatkan keselamatan dan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem.
Sejumlah produk informasi yang disediakan meliputi prakiraan cuaca harian, prakiraan musim, prakiraan tinggi gelombang laut, potensi kebakaran hutan dan lahan, peringatan dini cuaca ekstrem, informasi titik panas atau hotspot, serta informasi sebaran asap.
Informasi tersebut juga mendukung kebutuhan operasional transportasi udara dan laut, termasuk pelayanan informasi kondisi cuaca di bandara serta prakiraan tinggi gelombang untuk kegiatan pelayaran.
Selain layanan informasi rutin, BMKG menyediakan data khusus sesuai kebutuhan pengguna, seperti data kecepatan angin, suhu udara, curah hujan, dan titik panas dalam periode tertentu.
Untuk mempermudah akses masyarakat, informasi BMKG dapat diperoleh melalui aplikasi Info BMKG, kanal WhatsApp, media sosial resmi, serta kerja sama penyebarluasan informasi melalui media massa.
Monica juga menjelaskan bahwa permohonan data dapat dilakukan dengan mendatangi kantor pelayanan BMKG maupun melalui mekanisme yang telah disediakan. Untuk permohonan tertentu, pengguna diwajibkan melengkapi surat pengantar dari pimpinan lembaga, perusahaan, atau instansi terkait.
Sementara itu, mahasiswa yang membutuhkan data untuk kepentingan pendidikan dan penelitian nonkomersial dapat memperoleh fasilitas tarif nol rupiah sesuai ketentuan yang berlaku, dengan memenuhi persyaratan administrasi.
Layanan Geofisika dan Sistem Pemantauan Gempa
Materi berikutnya disampaikan oleh Deni Kurnia Eka Putra, S.Tr.Geof., bersama Kepala Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat, Netty Yufita Baru, S.Si., M.Si.
Dalam pemaparannya, Deni menjelaskan sejumlah perangkat dan sistem pemantauan yang digunakan BMKG untuk mendukung analisis aktivitas kegempaan dan fenomena geofisika.
Perangkat tersebut antara lain sistem SeisComP6 untuk analisis gempa bumi, sistem Indonesia Tsunami Early Warning System (InaTEWS) untuk pemantauan dan peringatan dini tsunami, lightning detector untuk mendeteksi aktivitas petir, serta intensity meter untuk mengetahui intensitas guncangan gempa berdasarkan skala MMI.
Selain itu, BMKG juga memiliki lightning detector network yang mulai dipasang pada awal November 2026 untuk memperkuat pemantauan aktivitas petir.
Deni memaparkan, berdasarkan data pemantauan selama Oktober 2026, tercatat sebanyak 168 kejadian gempa bumi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 161 kejadian merupakan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga 5, serta terdapat satu kejadian gempa bumi yang dirasakan.
Data kegempaan tersebut menjadi bagian penting dalam penyediaan informasi bagi pemerintah daerah dan masyarakat, terutama untuk mendukung upaya mitigasi serta meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik aktivitas gempa di wilayah Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya.
BMKG juga menjelaskan kegiatan edukasi kesiapsiagaan bencana melalui Sekolah Lapang Gempa Bumi (SLG), yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Pelayanan Geofisika, Survei, dan Kebutuhan Perencanaan Pembangunan
Dalam kesempatan yang sama, Netty Yufita Baru menjelaskan sejumlah bentuk pelayanan geofisika, termasuk penyediaan informasi kegempaan, informasi petir, pengamatan hilal, serta pelayanan data dan jasa konsultasi sesuai ketentuan PNBP.
Ia juga menyoroti pentingnya survei mikrozonasi atau pengukuran karakteristik tanah di suatu wilayah sebagai bagian dari upaya mendukung perencanaan pembangunan.
Menurut penjelasan BMKG, informasi karakteristik tanah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan kondisi geologi setempat, terutama untuk bangunan yang perlu memperhatikan risiko guncangan gempa.
Pelayanan tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah, lembaga pendidikan, peneliti, maupun pihak lain sesuai kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.
Netty juga menjelaskan bahwa permohonan data geofisika harus dilengkapi dokumen administrasi, seperti identitas pemohon, surat pengantar, dan bukti pembayaran apabila layanan yang diminta dikenakan tarif.
Khusus untuk kepentingan pendidikan dan penelitian nonkomersial, mahasiswa dapat memperoleh layanan data tanpa biaya sesuai ketentuan yang berlaku, dengan melengkapi surat pengantar dari kampus serta dokumen pendukung penelitian.
Ia menambahkan, waktu pelayanan informasi bergantung pada jenis data dan kebutuhan analisis. Informasi kejadian gempa bumi dapat disampaikan dalam waktu tertentu, sedangkan informasi yang membutuhkan kajian kondisi wilayah memerlukan proses lebih lanjut.
Stakeholder Sampaikan Masukan untuk Peningkatan Pelayanan
Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan penyampaian masukan dari para peserta.
Forum tersebut melibatkan unsur perguruan tinggi, TNI, BPBD, instansi transportasi, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, organisasi masyarakat, serta media massa.
Sejumlah pihak yang tercatat dalam agenda diskusi antara lain Universitas Lelemuku Saumlaki, Komandan Lanud IG Dewanto, BPBD Kabupaten Kepulauan Aru, BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya, UPBU Mathilda Batlayeri, UPP Kelas II Saumlaki, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia (MUI), AIRNAV, Camat Tanimbar Selatan, Dinas Perhubungan, RRI Saumlaki, TVRI, serta Media Suara Anak Negeri.
Unsur masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat juga turut diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi terkait kebutuhan pelayanan informasi BMKG.
Sesi diskusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjembatani kebutuhan pengguna layanan dengan kapasitas pelayanan BMKG, terutama dalam hal akses informasi, kecepatan penyampaian data, dukungan mitigasi bencana, serta koordinasi lintas sektor.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rekomendasi bersama sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan, sebelum ditutup oleh Kepala Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat, Netty Yufita Baru, S.Si., M.Si., serta diakhiri dengan doa dan foto bersama.
Melalui Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 ini, BMKG diharapkan semakin memperkuat keterbukaan pelayanan dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, sehingga informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung keselamatan masyarakat dan pembangunan di wilayah Kepulauan Tanimbar serta daerah sekitarnya.
(Sumber: Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat dan Stasiun Meteorologi Mathilda Batlayeri, materi Forum Komunikasi Publik Tahun 2026.)
