JAKARTA, SUARA ANAK NEGERI| Persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini memasuki wilayah yang jauh lebih serius daripada sekadar perdebatan mengenai dokumen pendidikan.
Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan putusan yang berkaitan dengan status pendidikan Gibran, muncul pertanyaan mendasar: apakah kedua putusan tersebut dapat menjadi dasar konstitusional untuk memberhentikan Gibran dari jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme pemakzulan?
Pertanyaan ini tidak sederhana. Di satu sisi, terdapat putusan pengadilan yang mempersoalkan bukti kelulusan pendidikan setingkat SMA dan membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang pernah digunakan Gibran. Di sisi lain, tidak satu pun dari kedua putusan tersebut secara eksplisit menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden atau memerintahkan pemberhentiannya.
Baca juga: Senayan Mulai Panas, 25 Anggota DPR Teken Usulan Pemakzulan Gibran!
Di antara dua kenyataan hukum itulah kini berkembang dua tafsir konstitusional. Tafsir pertama membuka kemungkinan pemakzulan, sedangkan tafsir kedua memandang bahwa persoalan cacat persyaratan pencalonan tidak otomatis dapat dijadikan alasan pemberhentian setelah seseorang dilantik.
Perbedaan tafsir ini kemudian bertemu dengan dinamika politik di DPR yang mulai mengarah pada upaya pemakzulan Gibran.
Untuk memahami persoalannya, kita perlu terlebih dahulu membedakan secara cermat apa yang sebenarnya diputuskan MK dan MA.
Baca juga: JOKOWI PRODUK GAGAL REFORMASI: NEGERI TANPA HALUAN, PRESIDEN TANPA PERTANGGUNGJAWABAN
Dua Putusan, Dua Akibat Hukum Berbeda
Pada 6 Oktober 2026, MK menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan sengketa hasil Pilpres 2024 dan persoalan persyaratan pendidikan Gibran. Namun, penting dicatat bahwa amar putusan MK adalah menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
Artinya, MK tidak mengeluarkan putusan yang membatalkan pencalonan Gibran, membatalkan penetapan KPU, ataupun menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden.
Meskipun demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan bahwa tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang membuktikan Gibran telah menamatkan pendidikan setingkat SMA. Dokumen seperti certificate of attendance dinilai hanya membuktikan keikutsertaan dalam proses pembelajaran, bukan kelulusan.
Perbedaan antara amar putusan dan pertimbangan hukum ini sangat penting. Putusan MK memang final dan mengikat, tetapi akibat hukum langsung dari amar tersebut adalah tidak diterimanya permohonan. Penilaian mengenai bukti pendidikan Gibran merupakan bagian dari pertimbangan hukum, bukan amar yang secara eksplisit menetapkan dirinya tidak memenuhi syarat menjadi Wakil Presiden.
Dengan demikian, tidak tepat apabila dikatakan MK telah memutuskan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden. Namun, juga tidak tepat jika pertimbangan MK mengenai bukti pendidikannya diabaikan begitu saja.
Perkembangan berikutnya datang dari Mahkamah Agung. Pada 30 Oktober 2026, MA melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan gugatan Subhan terhadap Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud. MA menyatakan batal Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan Gibran dan mewajibkan pejabat terkait mencabutnya.
Berbeda dengan putusan MK, putusan MA ini mempunyai konsekuensi hukum administratif yang konkret. Objek yang dinyatakan batal adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan, bukan ijazah SMA yang diterbitkan suatu sekolah. MA juga tidak membatalkan keputusan KPU mengenai penetapan pasangan calon terpilih ataupun pelantikan Gibran.
Namun, pembatalan tersebut membawa implikasi penting. Surat yang pernah menjadi dasar administratif penyetaraan pendidikan Gibran kini telah dinyatakan batal oleh pengadilan. MA juga menggunakan pertimbangan MK mengenai bukti pendidikan Gibran sebagai salah satu dasar dalam memutus perkara tersebut.
Dengan kata lain, terdapat dua perkembangan hukum yang saling berkaitan. MK menyampaikan penilaian mengenai tidak ditemukannya bukti kelulusan setingkat SMA dari dokumen pendidikan luar negeri yang dipersoalkan, sedangkan MA membatalkan surat keterangan penyetaraan yang menjadi objek sengketa.
Kendati demikian, kedua putusan tersebut belum menghasilkan satu kesimpulan hukum yang secara eksplisit menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan menjadi Wakil Presiden.
Tafsir Pertama: Ketidakpemenuhan Syarat Sejak Awal Dapat Menjadi Dasar Pemakzulan
Tafsir pertama berpijak pada prinsip bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan publik harus dipenuhi sejak seseorang mencalonkan diri. Seseorang tidak dapat memperoleh legitimasi jabatan apabila persyaratan hukum yang diwajibkan untuk memperoleh jabatan tersebut ternyata tidak terpenuhi.
Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu secara tegas mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.
Persyaratan ini bukan formalitas belaka. Ia merupakan ketentuan hukum yang wajib dipenuhi setiap calon. Karena itu, apabila dokumen yang digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut ternyata tidak sah, dan tidak ada bukti pendidikan lain yang memenuhi ketentuan, muncul persoalan mengenai validitas pemenuhan syarat pencalonan.
Di sinilah Pasal 7A UUD 1945 menjadi relevan. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Pendukung tafsir pertama dapat berargumentasi bahwa frasa “tidak lagi memenuhi syarat” tidak harus dimaknai sebatas seseorang kehilangan kualifikasi setelah dilantik. Frasa tersebut dapat ditafsirkan mencakup keadaan ketika seseorang ternyata sejak awal tidak memenuhi persyaratan wajib untuk memperoleh jabatan, tetapi fakta itu baru diketahui atau dibuktikan setelah pelantikan.
Logikanya, pelantikan tidak boleh menjadi sarana untuk menghapus cacat mendasar dalam pemenuhan persyaratan jabatan. Jika seseorang sejak awal tidak memenuhi syarat hukum untuk menjadi calon wakil presiden, bagaimana mungkin ia tetap dianggap memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan yang diperoleh melalui pencalonan tersebut?
Dalam konstruksi ini, putusan MK dan MA dapat digunakan sebagai bahan pembuktian untuk membangun pendapat DPR bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan konstitusional sebagai Wakil Presiden.
Namun, argumentasi tersebut masih harus membuktikan bahwa surat penyetaraan yang dibatalkan memang merupakan satu-satunya dasar pemenuhan syarat pendidikan Gibran dan tidak terdapat dokumen lain yang sah serta memenuhi ketentuan UU Pemilu.
Tafsir Kedua: Cacat Pencalonan Tidak Otomatis Menjadi Alasan Pemakzulan
Tafsir kedua mengambil posisi yang lebih hati-hati. Persoalannya bukan semata-mata apakah Gibran memenuhi persyaratan pendidikan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden, melainkan apakah ketidakpemenuhan persyaratan pada masa pencalonan dapat dijadikan alasan untuk memberhentikannya setelah ia dilantik.
Pasal 7A menggunakan frasa “tidak lagi memenuhi syarat”. Frasa ini dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang yang sebelumnya memenuhi persyaratan kemudian kehilangan kualifikasi untuk menduduki jabatan. Sementara itu, kasus Gibran menyangkut dugaan bahwa persyaratan tersebut sejak awal tidak pernah terpenuhi.
Perbedaan waktu dan konstruksi hukum ini bukan persoalan semantik belaka. Ia menyangkut batas kewenangan lembaga negara dan kepastian hukum bagi jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum.
Pihak yang menggunakan tafsir kedua dapat berargumentasi bahwa persoalan persyaratan pencalonan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum pemilu. Setelah tahapan pemilu berakhir dan pasangan terpilih dilantik, tidak setiap persoalan administratif dalam proses pencalonan dapat dibuka kembali melalui mekanisme pemakzulan.
Selain itu, putusan MA hanya membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut tidak menyatakan bahwa seluruh keputusan KPU dalam pencalonan Gibran otomatis batal. Tidak pula ada amar yang menyatakan Gibran harus kehilangan jabatan Wakil Presiden.
Dalam pandangan ini, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat untuk menghubungkan pembatalan keputusan administrasi pada 2026 dengan keabsahan jabatan yang diperoleh pada 2024.
Namun, tafsir kedua juga menghadapi pertanyaan yang tidak mudah dijawab: apakah berakhirnya tahapan pemilu dapat membuat persoalan pemenuhan persyaratan calon yang bersifat wajib menjadi tidak relevan lagi? Apakah pelantikan dapat menyembuhkan cacat hukum yang mendasar dalam proses memperoleh jabatan?
Kedua pertanyaan itu menunjukkan bahwa persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan satu pasal atau satu putusan pengadilan.
DPR dan Jalan Konstitusional Menuju Pemakzulan
Di tengah perbedaan tafsir tersebut, persoalan ijazah Gibran mulai bergerak ke wilayah politik parlemen.
Reuters pada 11 November 2026 melaporkan bahwa lebih dari 100 anggota DPR dari sejumlah partai politik telah menandatangani petisi yang mempersoalkan keterpenuhan persyaratan Gibran sebagai Wakil Presiden. Petisi tersebut direncanakan disampaikan kepada pimpinan DPR sebagai langkah awal mendorong proses pemakzulan.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan ijazah telah memasuki fase politik yang lebih konkret. Namun, dukungan terhadap petisi tidak sama dengan keputusan resmi DPR untuk mengajukan pendapat pemakzulan. Apalagi, jumlah penandatangan petisi belum memenuhi atau menggantikan persyaratan pengambilan keputusan konstitusional.
Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa proses pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus melalui tahapan yang ketat.
DPR terlebih dahulu harus membangun pendapat bahwa Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7A, termasuk tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden. Pendapat tersebut harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, dengan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Setelah itu, DPR mengajukan permintaan kepada MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk memberikan putusan.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat diteruskan ke MPR. MPR kemudian menyelenggarakan sidang untuk memutuskan apakah Wakil Presiden diberhentikan atau tidak. Keputusan pemberhentian membutuhkan kehadiran sekurang-kurangnya tiga perempat anggota MPR dan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir. Wakil Presiden juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan.
Dengan demikian, pemakzulan bukan keputusan politik yang dapat dilakukan hanya berdasarkan jumlah tanda tangan atau tekanan publik. Ada proses pembuktian hukum dan persyaratan konstitusional yang harus dipenuhi.
Hal yang menarik, dalam perkara pemakzulan inilah MK berpotensi menghadapi persoalan yang berbeda dari perkara sebelumnya. Jika sebelumnya MK memeriksa sengketa hasil Pilpres dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dalam mekanisme Pasal 7B MK harus memeriksa pendapat DPR mengenai terpenuhi atau tidaknya alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 7A.
Dengan kata lain, putusan MK sebelumnya tidak menutup kemungkinan adanya pemeriksaan konstitusional baru melalui jalur pemakzulan.
Ujian Konstitusi, Bukan Sekadar Pertarungan Politik
Pada akhirnya, kasus ijazah Gibran mempertemukan dua persoalan yang sama-sama penting dalam negara hukum: kepastian hukum atas hasil pemilihan umum dan keharusan setiap pejabat negara memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatannya.
Tafsir pertama menekankan bahwa seseorang yang sejak awal tidak memenuhi persyaratan wajib tidak semestinya dapat mempertahankan jabatan hanya karena telah dilantik. Tafsir kedua menekankan bahwa cacat dalam proses pencalonan tidak otomatis dapat dikonversi menjadi alasan pemakzulan, karena mekanisme pemberhentian pejabat negara memiliki persyaratan tersendiri.
Kedua tafsir itu mempunyai konsekuensi besar. Jika tafsir pertama diterima, putusan MK dan MA dapat menjadi fondasi penting bagi DPR untuk mengajukan pendapat pemakzulan. Sebaliknya, jika tafsir kedua yang digunakan, pembatalan surat penyetaraan pendidikan belum tentu cukup untuk membuktikan bahwa Gibran harus diberhentikan dari jabatannya.
Karena itu, pertanyaan yang harus dijawab bukan hanya apakah dokumen penyetaraan pendidikan Gibran sah atau tidak. Lebih jauh, harus dijawab apakah ketidakabsahan dasar administratif yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan dapat berakibat pada hilangnya legitimasi hukum seseorang untuk menduduki jabatan Wakil Presiden.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi MK, DPR, dan MPR.
Kasus ini juga menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Pemilihan umum memang memberikan mandat politik kepada seseorang untuk memegang jabatan publik. Namun, mandat politik tidak boleh dipisahkan dari persyaratan hukum yang mengatur cara memperoleh jabatan tersebut.
Kemenangan dalam pemilihan umum tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban untuk memenuhi persyaratan konstitusional. Sebaliknya, putusan yang membatalkan sebuah dokumen administratif juga tidak dengan sendirinya membatalkan mandat politik hasil pemilihan umum.
Di antara dua prinsip itulah perkara Gibran sekarang berada. Apakah berakhir dengan pemakzulan atau tidak, jawabannya tidak semata-mata ditentukan oleh konfigurasi kekuatan politik di DPR, tetapi juga oleh bagaimana konstitusi ditafsirkan dan ditegakkan.
Satu hal yang jelas: perkara ijazah Gibran telah berkembang menjadi ujian serius mengenai batas antara legitimasi elektoral, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban konstitusional seorang Wakil Presiden.
Jakarta, 11 November 2026
