JAKARTA, SUARA ANAK NEGERI|Kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka babak baru dalam konfigurasi politik pemerintahan Prabowo Subianto.
Jika benar-benar terealisasi dan diproses secara konstitusional, peristiwa ini bukan sekadar pergantian orang di kursi RI-2. Ia berpotensi mengubah peta koalisi, membuka jalan bagi rekonsiliasi Gerindra dan PDI Perjuangan (PDIP), sekaligus mengubah keseimbangan kekuasaan di eksekutif dan legislatif.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi pada 11 November membenarkan kabar bahwa Gibran mundur. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana.
Namun, perlu dibedakan antara niat mundur, penyampaian surat, dan berakhirnya jabatan secara resmi. Gibran sendiri sebelumnya menyatakan Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum. Karena itu, perkembangan administratif dan konstitusionalnya masih harus dicermati.
Jika kekosongan jabatan Wakil Presiden benar-benar terjadi, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, Prabowo memegang peran penting dalam menentukan dua nama yang akan dipilih MPR. Presiden tidak dapat langsung menunjuk seseorang menjadi Wakil Presiden, tetapi memiliki ruang politik yang besar dalam menentukan kandidat.
Baca juga: KASUS IJAZAH SMA GIBRAN: DUA TAFSIR HUKUM YANG MEMBUKA JALAN MENUJU PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN
Gibran sebagai Faktor Sensitif
Di sinilah peluang munculnya aliansi Garuda-Banteng menjadi menarik. Selama ini, PDIP berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo, meskipun dalam sejumlah agenda politik dan kebijakan terdapat kesamaan sikap dengan pemerintah.
Hubungan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri juga memiliki sejarah panjang. Keduanya pernah berada dalam kontestasi politik yang keras, tetapi bukan tanpa pengalaman bekerja sama.
Gibran selama ini menjadi salah satu faktor sensitif dalam hubungan kedua kubu. Ia merupakan putra Presiden ke-7 Joko Widodo, yang memiliki hubungan politik rumit dengan PDIP.
Jika Gibran tidak lagi berada di pemerintahan, salah satu ganjalan politik antara Prabowo dan Megawati mungkin berkurang. Namun, hilangnya satu ganjalan tidak otomatis berarti tercapainya kesepakatan.
Peluang PDIP masuk ke pemerintahan tentu terbuka, terutama jika Prabowo melihat perlunya memperluas basis dukungan politik dan memperoleh stabilitas yang lebih kuat. Sebaliknya, PDIP dapat melihat momentum ini sebagai kesempatan untuk memperoleh posisi strategis dalam pemerintahan tanpa harus mengorbankan seluruh identitas politiknya.
Pernyataan Prabowo yang menyampaikan terima kasih kepada PDIP dalam acara NasDem pada 11 November, meskipun PDIP bukan bagian dari koalisinya, dapat dibaca sebagai sinyal keterbukaan. Tetapi sinyal tersebut belum cukup untuk disebut sebagai kesepakatan koalisi.
Puan Maharani dan Ganjar Pranowo
Apakah kursi Wakil Presiden dapat diberikan kepada tokoh PDIP? Secara politik, nama Puan Maharani dan Ganjar Pranowo hampir pasti masuk dalam pembicaraan publik.
Puan memiliki posisi strategis sebagai Ketua DPR sekaligus putri Megawati. Ganjar memiliki pengalaman sebagai Gubernur Jawa Tengah dan pernah menjadi calon presiden dari PDIP pada Pemilu 2024. Keduanya mempunyai modal politik berbeda.
Namun, tidak ada jaminan bahwa PDIP akan memperoleh kursi RI-2. Prabowo dapat mengajukan dua nama dari berbagai latar belakang politik, sedangkan MPR yang akan memilih.
Nama dari partai lain, termasuk tokoh yang selama ini berada dalam lingkaran koalisi pemerintahan, tetap mungkin dipertimbangkan. Dengan demikian, masuknya PDIP ke pemerintahan dan terpilihnya kader PDIP sebagai Wakil Presiden merupakan dua kemungkinan yang berkaitan, tetapi tidak identik.
Jika Puan menjadi salah satu kandidat dan kemudian terpilih, dampaknya akan meluas hingga ke DPR. Kursi Ketua DPR yang ditinggalkannya harus diisi melalui mekanisme internal parlemen.
Dalam skenario politik tertentu, pergantian ini dapat membuka ruang negosiasi baru mengenai kepemimpinan DPR. Spekulasi tentang kemungkinan Gerindra memperoleh posisi Ketua DPR, misalnya, dapat muncul sebagai bagian dari tawar-menawar politik, tetapi sejauh ini belum dapat diperlakukan sebagai kesepakatan.
Masuknya PDIP juga dapat mendorong reorganisasi kabinet. Prabowo mungkin melakukan penyesuaian komposisi menteri untuk mengakomodasi kekuatan politik baru. Sejumlah kementerian strategis bisa menjadi objek negosiasi, meskipun keputusan pengangkatan dan pemberhentian menteri tetap berada di tangan Presiden.
Bagi pemerintahan, tambahan dukungan PDIP dapat memperkuat kemampuan meloloskan agenda legislasi dan kebijakan. Namun, konsekuensinya adalah semakin menyempitnya ruang oposisi formal.
Demokrasi dan Keseimbangan Kekuasaan
Di sinilah persoalan demokrasi menjadi penting. Jika Gerindra sebagai kekuatan utama pemerintah dan PDIP sebagai partai besar di luar koalisi akhirnya bergabung, sementara sebagian besar partai lain telah berada dalam pemerintahan, konsentrasi kekuasaan politik akan semakin besar.
Eksekutif dan legislatif berpotensi dikuasai oleh konfigurasi politik yang sama. Fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah dapat melemah apabila kepentingan partai-partai lebih banyak terikat pada stabilitas koalisi daripada kontrol terhadap kekuasaan.
Tetapi, bergabungnya PDIP tidak otomatis menghapus mekanisme checks and balances. Pengawasan tetap dapat dilakukan melalui fraksi-fraksi, lembaga peradilan, lembaga negara independen, pers, masyarakat sipil, dan kontrol publik.
Persoalannya adalah apakah institusi-institusi tersebut memiliki ruang dan keberanian yang cukup untuk menjalankan fungsi pengawasan ketika konsentrasi kekuasaan politik semakin besar.
Aliansi Garuda-Banteng, jika benar terbentuk, bisa menghadirkan pemerintahan yang lebih stabil dari sisi dukungan parlemen. Namun, stabilitas politik tidak selalu identik dengan kualitas demokrasi.
Pemerintahan yang kuat membutuhkan parlemen yang bukan hanya mampu menyetujui kebijakan, melainkan juga berani menguji, mengkritik, dan mengoreksi keputusan eksekutif.
Karena itu, pasca-Gibran, pertanyaan terpenting bukan semata-mata siapa yang akan menduduki kursi Wakil Presiden atau partai mana yang memperoleh tambahan kursi menteri.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah perubahan konfigurasi politik ini akan memperkuat efektivitas pemerintahan sekaligus mempertahankan keseimbangan kekuasaan.
Sebab, demokrasi justru diuji ketika hampir semua kekuatan politik memiliki alasan untuk berada di dalam pemerintahan, sementara suara yang mengawasi kekuasaan semakin sedikit. #
Jakarta, 12 November 2026. ***
