oleh: Johanis Kopong
Wilayah Tanimbar Rawan Bencana, BMKG Dorong Pemerataan Informasi hingga Desa Terpencil
Saumlaki | suaraanaknegeri.com – Jumat, 13 November 2026 – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat menegaskan pentingnya penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Meski sistem pemantauan gempa bumi saat ini beroperasi dengan baik, tantangan penyebaran informasi hingga wilayah kepulauan dan desa-desa terpencil masih menjadi perhatian.
Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat, Netty Yufita Baru, S.Si., M.Si., dalam wawancara eksklusif bersama media Suara Anak Negeri, di sela-sela kegiatan Forum Komunikasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan di Ruang Lolat, 3 Koki Resto, Saumlaki, Kamis (12/11/2026).
Sistem Pemantauan Berfungsi, Gempa Tidak Dapat Diprediksi
Netty menjelaskan, peralatan pemantauan gempa bumi atau seismologi yang dimiliki BMKG saat ini beroperasi dengan baik. Sistem tersebut memungkinkan petugas menerima informasi, menganalisis kejadian, serta mengetahui parameter gempa bumi.
Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti kapan dan di mana akan terjadi.
“Untuk kondisi saat ini, peralatan kami beroperasi dengan baik. Khusus peralatan gempa bumi seismologi, kami sudah menerima informasi dan bisa menganalisis serta mengetahui parameternya. Kendala yang kami hadapi adalah gempa bumi itu tidak dapat diprediksi. Jadi, kita hanya bisa meningkatkan kesiapsiagaan diri,” jelas Netty.
Berbeda dengan gempa bumi, informasi potensi tsunami dapat disertai estimasi waktu kedatangan gelombang setelah terjadi gempa yang berpotensi menimbulkan tsunami.
Karena itu, menurutnya, langkah paling penting yang dapat dilakukan adalah memperkuat edukasi, sosialisasi, dan pemahaman masyarakat agar mampu mengambil tindakan tepat ketika terjadi bencana.
Penyebaran Informasi ke Wilayah Kepulauan Masih Menjadi Tantangan
Sebagai daerah kepulauan dengan wilayah permukiman yang tersebar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki tantangan tersendiri dalam pemerataan informasi kebencanaan.
BMKG selama ini memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, termasuk grup WhatsApp, media sosial, serta kegiatan edukasi langsung melalui program Sekolah Lapang.
Namun, keterbatasan jangkauan program dan akses komunikasi di sejumlah wilayah menjadi kendala yang perlu diatasi melalui kerja sama lintas sektor.
Netty mengungkapkan bahwa BMKG terus membangun kemitraan dengan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar informasi kebencanaan dapat diteruskan hingga ke masyarakat di desa-desa dan pulau-pulau.
“Kami terus berinovasi agar informasi yang kami sampaikan dapat diterima masyarakat luas, terutama di daerah-daerah pedalaman. Mengingat daerah kita adalah daerah kepulauan, kami juga bermitra dengan perangkat daerah, dalam hal ini BPBD, untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah kepulauan,” ungkapnya.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan program pembinaan masyarakat melalui dana desa dengan melibatkan BMKG, sehingga edukasi kebencanaan tidak hanya bergantung pada program nasional.
Menurutnya, kebutuhan edukasi di tingkat desa terus meningkat, sementara jangkauan pelaksanaan program BMKG masih menghadapi keterbatasan karena harus menjangkau berbagai wilayah di Indonesia.
Masyarakat Tanimbar Dinilai Memiliki Kesadaran Kebencanaan
Di tengah berbagai tantangan tersebut, Netty menilai masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai karakteristik wilayahnya yang rawan gempa bumi dan tsunami.
Selain ancaman kegempaan, masyarakat juga menghadapi potensi abrasi, gelombang tinggi, dan cuaca ekstrem.
Ia menyebut kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat dalam memahami kondisi alam menjadi salah satu faktor yang membantu meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
“Kalau melihat dari pandangan masyarakat wilayah Tanimbar, masyarakatnya sudah cukup memahami potensi gempa bumi dan tsunami. Mereka paham bahwa wilayah ini merupakan daerah aktif gempa bumi dan tsunami, sehingga sudah cukup sigap dalam menghadapi bencana tersebut,” katanya.
Meski demikian, ia menilai pembaruan informasi dari BMKG tetap diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi terkini mengenai kondisi kebencanaan.
Kajian Risiko Bencana Perlu Diperbarui dan Diperkuat
Dalam wawancara tersebut, Netty juga menyoroti pentingnya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sebagai dasar dalam menyusun langkah penanggulangan bencana di daerah.
Dokumen tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi tingkat risiko, wilayah rawan, serta kebutuhan penanganan bencana. Penyusunannya juga berkaitan dengan perencanaan tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang.
Menurutnya, dokumen kajian risiko bencana perlu diperbarui setiap lima tahun sekali melalui kolaborasi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan, termasuk BPBD dan BMKG.
“Dokumen kajian risiko bencana ini menjadi penting agar kami dapat mengetahui rencana penanggulangan bencana di suatu wilayah seperti apa. Kami juga bisa berkontribusi dalam kondisi tersebut,” jelasnya.
Ia menyebut sejumlah ancaman yang menjadi prioritas perhatian di wilayah Tanimbar, antara lain gempa bumi, tsunami, cuaca ekstrem, abrasi, dan gelombang tinggi.
Dengan adanya kajian risiko yang diperbarui, diharapkan perencanaan mitigasi dan penyampaian informasi kebencanaan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Sekolah Lapang BMKG dan Peluang Kerja Sama dengan Media
Sebagai bentuk nyata edukasi kebencanaan, BMKG secara rutin melaksanakan program Sekolah Lapang yang menjadi bagian dari kegiatan berskala nasional.
Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, kegiatan tersebut telah beberapa kali dilaksanakan. Pelaksanaan terakhir berlangsung di wilayah Tanimbar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sedangkan kegiatan berikutnya direncanakan kembali pada 2027. Namun, waktu dan lokasi pelaksanaannya masih akan ditentukan.
Netty menjelaskan, program tersebut bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami.
Selain edukasi langsung, BMKG juga membuka peluang memperkuat kerja sama dengan media lokal melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Menurutnya, media memiliki peran strategis dalam membantu mempercepat penyebaran informasi resmi BMKG kepada masyarakat.
“BMKG sangat bermitra baik dengan media, mulai dari pusat sampai daerah. Kami berharap kerja sama ini bisa terjalin, mungkin dengan adanya PKS yang dapat kami laksanakan bersama-sama, sehingga hubungan ke depan semakin baik, terutama berkaitan dengan layanan informasi BMKG di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar,” tutup Netty.
Penguatan Kolaborasi Menjadi Kunci
Pernyataan BMKG tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini.
Pemerataan informasi, pembaruan kajian risiko bencana, edukasi masyarakat, serta keterlibatan pemerintah daerah, BPBD, media, dan pemerintah desa menjadi bagian penting dalam membangun ketangguhan wilayah kepulauan.
Dengan karakteristik geografis Tanimbar yang memiliki potensi ancaman gempa bumi, tsunami, abrasi, dan cuaca ekstrem, penguatan koordinasi antarlembaga perlu terus dilakukan agar informasi kebencanaan tidak berhenti pada tingkat instansi, tetapi benar-benar diterima dan dipahami masyarakat hingga ke wilayah terluar.
(Sumber: Wawancara eksklusif Suara Anak Negeri bersama Kepala Stasiun Geofisika Maluku Tenggara Barat, Netty Yufita Baru, S.Si., M.Si., dan dokumen Forum Komunikasi Publik BMKG Tahun 2026.)
