Oleh: joko
http://suaraanaknegeri.com | Saumlaki, 4 Juli 2026 – Optimisme terhadap masa depan Kabupaten Kepulauan Tanimbar kembali mengemuka menjelang dimulainya pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN) Blok Masela. Di tengah beragam pandangan yang berkembang, tokoh pemuda Desa Lermatang, Simon Rangkoly, menilai kehadiran proyek gas raksasa tersebut telah membawa perubahan nyata bagi masyarakat bahkan sebelum memasuki tahap operasi.
Dalam wawancara bersama media ini, Sabtu (4/7/26), Simon mengatakan perubahan ekonomi suatu daerah tidak dapat dilepaskan dari perubahan struktur ekonomi masyarakat, terutama melalui peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.
Baca juga: Wisatawan Internasional Apresiasi Tour Padaido dan Tema "Elok Alamku, Pesona Budayaku" di FBMW 2026
Menurutnya, manfaat kehadiran PSN Blok Masela telah mulai dirasakan masyarakat Desa Lermatang.
“Berbicara mengenai mengubah wajah ekonomi suatu daerah berarti berbicara mengenai perubahan struktur ekonomi. Sederhananya, peningkatan pendapatan per kapita masyarakat akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Menurut saya, masyarakat justru sudah merasakan dampak nyata kehadiran PSN Blok Masela,” ujarnya.
Ia mencontohkan perubahan wajah Desa Lermatang dalam satu dekade terakhir sebagai bukti nyata.
Baca juga: Wisatawan Internasional Apresiasi Tour Padaido dan Tema "Elok Alamku, Pesona Budayaku" di FBMW 2026
“Jika dibandingkan sepuluh tahun lalu, Desa Lermatang sudah sangat jauh dari kata kumuh. Kami hadir dan berdiri saat ini dengan wajah desa yang tidak kalah megah dibanding desa-desa penyangga ibu kota kabupaten.”
Simon juga mengapresiasi berbagai program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Menurutnya, program tersebut menunjukkan komitmen pembangunan yang berorientasi pada masyarakat bahkan sebelum Blok Masela mulai berproduksi.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada investor ataupun pemerintah pusat.
“Apakah pembangunan hanya sebatas janji? Itu adalah andil kita bersama, baik Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun masyarakat hukum adat untuk memastikan pembangunan berjalan sebagaimana mestinya.”
Persiapan Daerah Dinilai Masih Lambat
Menanggapi kesiapan daerah menghadapi beroperasinya Blok Masela, Simon menilai Pemerintah Daerah bersama DPRD memiliki tanggung jawab utama dalam menyiapkan regulasi serta kebijakan yang melindungi kepentingan masyarakat lokal.
Menurutnya, persoalan tenaga kerja perlu dipandang secara proporsional berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.
“Tidak bisa serta-merta menyamaratakan seluruh pekerja. Harus dibedakan antara tenaga teknis dan administrasi. Spesifikasi kemampuan dasar pekerja menjadi poin penting yang menentukan seberapa besar peluang tenaga kerja lokal dapat terakomodasi.”
Meski demikian, ia menilai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar belum maksimal dalam mempersiapkan daerah menyongsong proyek strategis nasional tersebut.
Ia menyoroti sejumlah indikator, mulai dari lambatnya penyusunan regulasi perlindungan masyarakat hukum adat, proses penetapan status tanah adat yang baru dilakukan setelah izin penggunaan kawasan diterbitkan, hingga belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Menurut saya Pemerintah Daerah terkesan sangat lamban mempersiapkan Tanimbar menyambut PSN Blok Masela.”
Sementara itu, terkait peluang usaha, Simon menilai keberhasilan memanfaatkan dampak ekonomi proyek sangat bergantung pada kesiapan dan kreativitas masyarakat.
“Peluang usaha berpulang kepada setiap individu masyarakat sejauh mana mampu memanfaatkan multiplier effect yang timbul karena hadirnya PSN.”
Menepis Anggapan Kutukan Sumber Daya
Simon juga menolak pandangan yang menyebut Blok Masela berpotensi menjadi kutukan sumber daya bagi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Menurutnya, proyek tersebut justru merupakan anugerah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana.
“Dengan tegas saya sampaikan bahwa PSN Blok Masela merupakan berkah bagi masyarakat Tanimbar secara umum dan Lermatang secara khusus.”
Ia menjelaskan bahwa secara yuridis Tanimbar bukan merupakan daerah penghasil migas karena posisi sumur gas berada jauh di wilayah laut lepas.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, kewenangan pengelolaan kawasan tersebut berada pada negara.
Simon juga menilai perubahan skema pengembangan dari offshore menjadi onshore menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di wilayah sekitar proyek.
“Dengan adanya perubahan skema dari offshore ke onshore merupakan bukti nyata keberpihakan negara kepada masyarakat.”
Menurutnya, apabila muncul kekhawatiran mengenai transparansi pengelolaan proyek, maka seluruh elemen daerah harus memperkuat fungsi pengawasan.
“Mari kita maksimalkan fungsi kontrol dan pengawasan dari Pemerintah Daerah, DPRD, serta masyarakat hukum adat Desa Lermatang.”
Groundbreaking Diharapkan Menjadi Awal Kebangkitan Ekonomi
Menutup wawancara, Simon berharap pelaksanaan groundbreaking pembangunan infrastruktur Blok Masela menjadi momentum kebangkitan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan mengesampingkan perbedaan dan bersama-sama mengawal pembangunan hingga proyek tersebut beroperasi.
“Harapan saya, semoga momen groundbreaking sebagai penanda awal pembangunan infrastruktur Blok Masela merupakan penanda awal kebangkitan ekonomi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.”
Lebih jauh, ia menegaskan kesiapan masyarakat Desa Lermatang untuk menjadi bagian dari pembangunan nasional dengan menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif.
“Mari bergandeng tangan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam mengawal pembangunan hingga beroperasinya PSN Blok Masela. Kami masyarakat Lermatang membuka diri dan siap menyediakan iklim investasi yang aman dan hangat untuk Tanimbar serta Negara Republik Indonesia.”
