Suasana ruang rapat di kantor Persatuan Guru Republik Indonesia tampak hangat namun penuh keseriusan. Beberapa tokoh pendidikan duduk mengelilingi meja besar sambil membawa catatan dan dokumen penting. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan diskusi mendalam mengenai berbagai persoalan guru yang hingga hari ini masih menjadi perhatian utama di lapangan.
Dalam pertemuan tersebut, hadir jajaran pengurus dan perwakilan guru yang ingin menyampaikan langsung berbagai aspirasi kepada pihak terkait, khususnya mengenai Tunjangan Profesi Guru (TPG), sertifikasi guru, serta implementasi Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Diskusi ini terasa semakin penting karena dilakukan bersama Kapuslapdik Kemendikdasmen yang selama ini memiliki peran strategis dalam penyaluran berbagai tunjangan kepada guru dan tenaga kependidikan.
Bagi para guru, persoalan TPG bukan hanya soal angka dan nominal uang semata. TPG adalah bentuk penghargaan negara terhadap profesi guru yang telah mengabdikan diri mencerdaskan kehidupan bangsa. Sayangnya, dalam praktik di lapangan, masih banyak guru yang menghadapi keterlambatan pencairan, data yang tidak sinkron, hingga persoalan administratif yang membuat hak mereka tertunda berbulan-bulan.
Baca juga: Fakultas Hukum UNCRI Gelar Ujian Skripsi dengan Beragam Isu Aktual Hukum dan Adat
Dalam forum tersebut, para peserta menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini dirasakan guru di daerah. Ada guru yang sudah memenuhi syarat sertifikasi tetapi belum juga mendapatkan haknya. Ada pula guru yang datanya berubah secara tiba-tiba di sistem sehingga tunjangan mereka tertahan. Bahkan beberapa tenaga kependidikan juga mengeluhkan kurangnya kejelasan informasi mengenai mekanisme penyaluran bantuan dan tunjangan.
Diskusi berlangsung sangat terbuka. Para peserta tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga memberikan masukan konstruktif agar sistem penyaluran tunjangan semakin baik, transparan, dan berpihak kepada guru. Mereka berharap Kemendikdasmen dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar persoalan data guru tidak terus berulang setiap tahun.
Salah satu topik yang cukup banyak dibahas adalah implementasi Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026. Surat edaran tersebut menimbulkan berbagai tafsir di lapangan. Banyak guru yang masih bingung terhadap pelaksanaan teknisnya, terutama yang berkaitan dengan beban kerja, validasi data, hingga konsekuensinya terhadap pencairan tunjangan profesi.
Baca juga: Hari Pendidikan Versi Anak Sekolah
Para peserta berharap pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih jelas dan merata kepada seluruh sekolah. Sebab, sering kali aturan pusat dipahami berbeda-beda oleh daerah. Akibatnya, guru menjadi korban kebingungan administratif. Ada sekolah yang menerapkan aturan secara ketat, sementara sekolah lain memiliki interpretasi berbeda.
Dalam diskusi itu juga disampaikan bahwa guru saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Mereka tidak hanya dituntut mengajar dengan baik, tetapi juga harus menguasai teknologi, membuat administrasi digital, mengikuti berbagai pelatihan, hingga menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang sangat cepat.
Karena itu, para peserta meminta agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi psikologis dan kesejahteraan guru. Jangan sampai guru justru lebih sibuk mengurus administrasi dibandingkan mempersiapkan pembelajaran untuk murid-muridnya.
Kapuslapdik yang hadir dalam pertemuan tersebut mendengarkan berbagai masukan dengan serius. Banyak catatan penting yang disampaikan langsung oleh perwakilan guru dan pengurus organisasi profesi. Mereka berharap hasil diskusi ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.
Pertemuan ini juga menjadi bukti bahwa dialog antara pemerintah dan guru sangat diperlukan. Selama ini, banyak kebijakan dibuat tanpa mendengar langsung suara guru di lapangan. Padahal, guru adalah pihak yang paling memahami realitas pendidikan sehari-hari.
Dalam suasana penuh keakraban, diskusi berjalan cukup panjang. Beberapa peserta menyampaikan harapan agar proses sertifikasi guru dibuat lebih sederhana dan tidak memberatkan. Banyak guru senior yang sebenarnya sangat kompeten, tetapi kesulitan mengikuti berbagai prosedur administratif yang berubah-ubah.
Selain itu, persoalan validasi data di sistem digital juga menjadi perhatian utama. Kesalahan kecil dalam data sering kali berdampak besar terhadap pencairan hak guru. Karena itu, dibutuhkan sistem yang lebih stabil, cepat, dan mudah dipahami oleh operator sekolah maupun guru.
Para peserta juga berharap pemerintah lebih memperhatikan tenaga kependidikan yang selama ini turut membantu jalannya pendidikan di sekolah. Mereka memiliki peran penting dalam administrasi dan pelayanan pendidikan, tetapi sering kali belum mendapatkan perhatian yang setara.
Bagi Omjay dan para pegiat pendidikan lainnya, pertemuan seperti ini sangat penting untuk membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan guru. Guru tidak ingin hanya menjadi objek kebijakan. Guru ingin didengar, diajak berdiskusi, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan.
Omjay percaya bahwa pendidikan yang baik lahir dari kebijakan yang berpihak kepada guru dan murid. Ketika guru diperhatikan kesejahteraannya, diberikan kepastian haknya, dan didukung pengembangan profesionalnya, maka mereka akan mampu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak Indonesia.
Diskusi di PB PGRI hari itu mungkin hanya berlangsung beberapa jam. Namun makna dan harapannya jauh lebih besar dari sekadar pertemuan formal. Di ruangan itulah berbagai suara guru dari seluruh Indonesia disampaikan dengan penuh harapan.
Harapan agar TPG dapat cair tepat waktu.
Harapan agar sertifikasi guru lebih manusiawi.
Harapan agar aturan pendidikan tidak membingungkan.
Harapan agar guru benar-benar dihargai sebagai pilar utama bangsa.
Karena sesungguhnya, ketika guru diperhatikan dengan baik, masa depan pendidikan Indonesia juga akan menjadi lebih baik.
