“Paradoks Jalan Kemakmuran”
Oleh Agung Marsudi
_
Baca juga: Reformasi: 28 Tahun Buka Praktik Demokrasi Zombie
Di balik gemuruh narasi resmi tentang “capaian” menuju Indonesia Emas 2045, tersimpan realitas yang pahit, getir, dan semakin sulit ditutupi. Dua tahun pemerintahan Prabowo cukuplah menjadi cermin, bahwa rakyat dipaksa membaca garis tangan sendiri, menebak-nebak jalan kemakmuran yang ditawarkan—antara ambisi yang nyaring dan kegelisahan yang mengendap. Program diluncurkan, anggaran digelontorkan, infrastruktur dibangun. Namun rasa ketidakpastian justru makin menghantui, seolah-olah negara sibuk memoles panggung sementara panggung itu sendiri telah retak.
Catatan ini ditulis dari balik jendela kereta api, sepuluh jam perjalanan Solo–Jakarta, di tengah suasana perayaan kemerdekaan yang masih menggema. Di puncak kekuasaan, situasi politik nasional digambarkan “terkendali”. Di halaman rumah rakyat, yang disodorkan justru paradoks kemakmuran yang telanjang bulat terpampang.
Program andalan seperti MBG (Makan Bergizi Gratis) dan KOPDES (Koperasi Desa) diklaim menjangkau jutaan orang. Angka resmi dipamerkan dengan bangga. Namun rakyat disuguhi menu lain: kebocoran yang sistematis. Di sejumlah daerah, hanya sekitar 65 persen dana yang benar-benar sampai ke penerima yang dituju. Sisanya menguap di celah birokrasi yang kaku, kapasitas daerah yang timpang, transparansi yang minim, dan kesenjangan antara penyelenggara pusat dengan pelaksana lapangan. Dua program populis yang digadang-gadang sebagai wajah kepedulian negara justru tersandung persoalan klasik yang sudah terlalu sering diulang: kebocoran, inefisiensi, dan ketidakjujuran dalam pengelolaan.
Baca juga: 20 BESAR ANGGOTA DPR RI TERKAYA
Kontrol negara yang makin menguat di hampir seluruh lini pembangunan dipromosikan sebagai kekuatan. Di sisi lain, ia justru memelihara risiko yang lebih besar: penumpukan kekuasaan tanpa akuntabilitas yang sepadan, penyempitan ruang koreksi, dan tumbuhnya masalah ikutan yang lebih pelik.
Kepercayaan yang terus terkikis
Rilis lembaga survei menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara—presiden, DPR, partai politik, hingga peradilan—terus menurun sejak 2024. “Rakyat tidak lagi mengharapkan kesempurnaan,” kata seorang direktur lembaga survei. “Mereka mengharapkan kejujuran. Dan mereka merasa tidak mendapatkannya.” Kalimat itu lebih tajam daripada sekadar angka. Ia menunjuk langsung pada krisis legitimasi yang semakin sulit disangkal.
Kesenjangan generasi yang menganga
Kaum muda—yang akan menjadi setengah dari jumlah pemilih pada 2029—menunjukkan skeptisisme yang dalam terhadap seluruh lembaga mapan. “Kami mendengar janji yang sama dari wajah-wajah yang sama,” kata seorang pemimpin mahasiswa di Yogyakarta. “Di mana gagasan baru? Di mana perwakilan kami?” Pengangguran pemuda tetap bertahan di atas 18 persen. Lulusan terampil terus bermigrasi dengan laju yang meningkat. Bonus demografi yang digembar-gemborkan bisa berubah menjadi beban demografi jika generasi muda tidak melihat tempatnya di masa depan bangsa ini.
Penutup
UI: Uncertain Indonesia bukan ramalan kegagalan. Ia adalah penilaian jujur—bahkan pedas—terhadap kondisi hari ini. Bangsa ini belum pernah sekaya sumber dayanya, semuda penduduknya, atau sepenting posisinya di dunia. Namun bangsa ini juga belum pernah menghadapi tantangan yang saling berkelindan begitu kompleks—ekonomi, politik, sosial—di tengah perubahan global yang bergerak tanpa ampun.
Hasil akhirnya belum ditentukan. Tidak ada yang terjamin. Justru di situlah intinya. Masa depan Indonesia menjadi tak pasti karena ia masih sedang ditulis—oleh setiap warga negara, setiap hari. Ketidakpastian itu bukan kelemahan. Ia adalah undangan yang keras: untuk berpartisipasi, untuk bertanya, untuk membangun, dan untuk peduli.
Indonesia yang tak pasti hari ini—karena ceritanya belum selesai. Esok hari, ia bisa menjadi tak terhentikan, jika kita memilih bergandengan tangan, bahu-membahu, dan menolak berpangku tangan di tengah paradoks yang terus dipelihara. Tak ada yang mustahil. Bersama kita bisa. Bersatu kita digdaya—asalkan kejujuran tidak lagi menjadi barang langka.
Solo, 31 Agustus 2026
