Laporan Paulus Laratmase
–
BIAK, SUARA ANAK NEGERI – Kabupaten Biak Numfor dinilai menjadi salah satu contoh daerah yang memiliki situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di Provinsi Papua. Kondisi ini menjadi salah satu alasan Pemerintah Provinsi Papua melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) memilih Biak Numfor sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tahun Anggaran 2026.
Baca juga: Jelas Bukan Bung Hatta
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Elpius Hugi, S.Pd., M.A., menjelaskan bahwa Biak Numfor memiliki pengalaman positif dalam menjaga stabilitas keamanan sehingga dapat menjadi contoh bagi kabupaten lain di Papua, bahkan bagi daerah lain di Indonesia.
Menurut Elpius, situasi Biak yang semakin kondusif memberikan ruang bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk datang, beraktivitas, dan membangun kehidupan sosial tanpa dibayangi kekhawatiran terhadap gangguan keamanan.
“Kenapa kami memilih Biak? Karena Biak merupakan salah satu contoh daerah yang paling aman. Kalau dahulu ada pandangan bahwa Biak memiliki persoalan keamanan, sekarang kita melihat Biak sudah aman. Setiap orang bisa datang ke Biak,” ungkap Elpius ketika menjelaskan alasan pemilihan Kabupaten Biak Numfor sebagai lokasi kegiatan.
Baca juga: Amelia Fitriani, Puisi Esai, dan Ketika Sastra Mencari Kehidupan di Luar Buku
Ia mengatakan, penyelenggaraan fasilitasi FKDM menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat kewaspadaan nasional melalui langkah-langkah pencegahan dini terhadap berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG).
Pencegahan Lebih Penting daripada Penanganan Konflik
Elpius menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunggu sampai muncul persoalan besar atau konflik di tengah masyarakat baru kemudian mengambil tindakan. Sebaliknya, kewaspadaan dini harus dibangun secara berkelanjutan melalui keterlibatan masyarakat dalam mengenali, mengamati, dan melaporkan perkembangan situasi di lingkungan masing-masing.
“Pencegahan dini itu harus dilakukan. Masyarakat harus terus diingatkan. Jangan sampai terjadi masalah besar terlebih dahulu, baru kemudian kita memberikan perhatian. Kalau sudah terjadi, berarti kita terlambat,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat mempunyai kedudukan penting dalam sistem kewaspadaan dini karena berada langsung di tengah lingkungan sosial dan lebih cepat mengetahui perubahan situasi yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.
Bahkan, Elpius menggambarkan masyarakat sebagai mata, telinga, dan kepala pemerintah. Artinya, masyarakat merupakan sumber informasi penting bagi pemerintah untuk mengetahui berbagai perkembangan dan gejala awal persoalan di lapangan.
“Masyarakat ini adalah mata, kepala, dan telinganya pemerintah. Mereka harus selalu memperbarui informasi mengenai kejadian-kejadian yang terjadi saat ini maupun tanda-tanda persoalan yang mungkin akan muncul. Informasi itu menjadi bagian penting yang harus disampaikan kepada pemerintah,” jelasnya.
FKDM Harus Hadir hingga Tingkat Kampung
Lebih lanjut, Elpius menjelaskan bahwa keberadaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat harus dibangun secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik atau kecamatan, hingga kelurahan dan kampung atau desa.
Dengan struktur ini, informasi mengenai perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan keamanan di tengah masyarakat diharapkan dapat terdeteksi lebih cepat dan disampaikan melalui mekanisme koordinasi yang bertanggung jawab.
Kehadiran FKDM di setiap tingkatan pemerintahan menjadi penting agar pemerintah tidak kehilangan informasi mengenai dinamika masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang beragam.
Kabupaten Biak Numfor sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan adat, budaya, dan keberagaman masyarakat membutuhkan sistem komunikasi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta seluruh elemen warga.
Karena itu, FKDM diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi penyampaian informasi, tetapi juga membangun kepercayaan, memperkuat komunikasi sosial, dan menjadi bagian dari upaya penyelesaian persoalan secara damai.
Biak sebagai Inspirasi Membangun Papua yang Damai
Pemilihan Biak Numfor sebagai lokasi fasilitasi FKDM memiliki pesan yang lebih luas, yakni pentingnya menjadikan pengalaman daerah yang kondusif sebagai pembelajaran bersama bagi pembangunan Papua.
Keamanan bukan semata-mata tanggung jawab aparat TNI-Polri ataupun pemerintah daerah. Keamanan merupakan hasil kerja bersama yang membutuhkan kesadaran, kepedulian, dan partisipasi aktif masyarakat.
Dalam sambutan tertulis Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, S.I.K., S.H., M.H., yang dibacakan pada pembukaan kegiatan, ditegaskan bahwa menjaga keamanan dan kedamaian Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat.
Gubernur juga mengingatkan bahwa FKDM harus menjadi perekat sosial, jembatan komunikasi, dan mitra pemerintah dalam mengidentifikasi serta mencegah potensi konflik. Setiap informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta, objektif, terverifikasi, dan melalui mekanisme yang bertanggung jawab.
Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua, yaitu “Terwujudnya Transformasi Papua yang Cerdas, Sejahtera dan Harmoni (Papua CERAH).”
Melalui kegiatan fasilitasi FKDM Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Provinsi Papua berharap terbangun sistem kewaspadaan dini yang semakin kuat, mulai dari tingkat masyarakat hingga pemerintah daerah.
Pada akhirnya, Biak Numfor diharapkan tidak hanya dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi kabupaten lain dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai, menjaga persaudaraan, serta mencegah konflik melalui komunikasi dan kepedulian bersama.
“Sebab, kedamaian tidak cukup hanya dijaga ketika keadaan sudah aman. Kedamaian harus dirawat setiap hari melalui kewaspadaan, kebersamaan, dan kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah,” tutup Kepala Kesbangpol Provinsi Papua, Elpius Hugi.
