BIAK, SUARA ANAK NEGERI – Dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua menghimpun berbagai persoalan, kendala, serta masukan dari kabupaten dan kota di Papua. Hasil penjaringan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi untuk dibawa dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 di Jakarta.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Swiss-Bel, Jalan Imam Bonjol, Kabupaten Biak Numfor, Jumat (13/11/2026), menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Paizal Rachman, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi DPMPTSP Provinsi Papua, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengumpulkan berbagai permasalahan yang terjadi dalam pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), khususnya terkait implementasi perizinan berusaha berbasis risiko.
Baca juga: SELAMATKAN KAMI DARI PARA PENYELAMAT
“Tujuannya sebenarnya adalah untuk mengumpulkan berbagai persoalan yang terjadi di PTSP, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Istilahnya, bagaimana kita mempercepat perizinan usaha berbasis risiko. Berbagai masukan ini nantinya akan dibawa ke Rakornas tanggal 17 di Jakarta,” jelas Paizal.
Menurutnya, pembagian kewenangan perizinan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu dipahami secara tepat. Pemerintah provinsi menangani perizinan untuk jenis usaha yang menjadi kewenangan provinsi, terutama kegiatan usaha berskala besar, seperti perkebunan kelapa sawit, pertambangan, serta jenis usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, pelayanan perizinan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sejumlah layanan profesi dan usaha yang menjadi kewenangan daerah, dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: BLOK MASELA: KEADILAN HAK ADAT, KEPASTIAN HUKUM, DAN AKUNTABILITAS NEGARA
“Untuk UMKM, kewenangannya berada di kabupaten/kota. Sedangkan di provinsi, perizinan mencakup usaha-usaha berskala besar, seperti kelapa sawit, pertambangan, dan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pembagian kewenangan ini bukan dimaksudkan untuk membatasi pelayanan, melainkan memastikan setiap jenis perizinan diproses oleh instansi yang berwenang sehingga tercipta pelayanan yang berkualitas, cepat, dan transparan.
Masuka Daerah Menjadi Bahan Rekomendasi Rakornas
Lebih lanjut, Paizal mengatakan bahwa berbagai masukan dari kabupaten/kota sangat penting untuk mengetahui kondisi nyata pelayanan perizinan di daerah. Apabila ditemukan kekurangan, hambatan, atau persoalan dalam pelaksanaan perizinan berusaha, hal tersebut akan dihimpun dan disampaikan dalam Rakornas sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi.
“Rekomendasi-rekomendasi ini berasal dari kabupaten/kota. Misalnya, apabila ada kekurangan atau persoalan yang berkaitan dengan perizinan berusaha di daerah, semuanya akan kami sampaikan dalam Rakornas,” katanya.
Terkait keluhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pelayanan perizinan selama ini, Paizal menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima keluhan yang berarti. Ia juga memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Selama ini tidak ada keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha terkait perizinan. Semua pelayanan kami laksanakan dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Kegiatan penjaringan persoalan dan masukan dari daerah ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, berbagai hambatan yang mungkin muncul dalam penyelenggaraan PTSP dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi melalui kebijakan serta rekomendasi yang tepat.
Melalui forum tersebut, pemerintah juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko yang semakin efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun para pelaku usaha di seluruh wilayah Papua.
