Penulis: Yohanis Rumaropen
–
BIAK NUMFOR – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, 22 Mei 2026 — Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Papua melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor pada Jumat (22/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
Baca juga: TMMD ke-128 Resmi Ditutup di Sansudi, Amanat Pangdam Dibacakan oleh Kasdam XVII/Cenderawasih
Rombongan Pemerintah Provinsi Papua disambut oleh Bupati Biak Numfor, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan OPD, serta masyarakat di kawasan Kota Karang Panas, Biak. Kehadiran pemerintah provinsi di daerah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat di wilayah otonomi khusus Papua.
Dalam dialog bersama pemerintah daerah dan masyarakat, Gubernur menegaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami datang untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di Biak Numfor, mendengar kebutuhan masyarakat tanpa perantara, dan memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran,” ujar Gubernur Fakhiri.
Baca juga: Pemda Supiori Meninjau dan Menyerahkan Bantuan kepada Korban Diare Massal
Menurutnya, pembangunan di Papua harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berpijak pada kondisi lokal, baik dari aspek geografis, sosial-budaya, maupun potensi ekonomi daerah. Karena itu, pemantauan langsung di lapangan dinilai penting agar kebijakan pembangunan tidak berhenti pada perencanaan administratif semata, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Dalam forum dialog tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, di antaranya percepatan pembangunan infrastruktur jalan antarkampung, rehabilitasi fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan di wilayah pesisir, pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata bahari, hingga penyediaan lapangan kerja dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda asli Papua.
Warga juga menyoroti pentingnya penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya yang selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi masyarakat Biak Numfor. Namun demikian, sektor tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait infrastruktur pasca-panen dan akses distribusi pasar.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur menyatakan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam penyusunan prioritas APBD tahun mendatang, termasuk melalui skema dana otonomi khusus dan dana bagi hasil.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan dari menara gading. Harus ada umpan balik dari bawah agar kebijakan tidak elitis,” tegasnya.
Selain membahas agenda pembangunan, Gubernur juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta membangun sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan aparat keamanan demi terciptanya iklim pembangunan dan investasi yang kondusif.
Kunjungan kerja tersebut dijadwalkan berlangsung selama dua hari dengan agenda peninjauan sejumlah proyek infrastruktur strategis, kunjungan ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pertemuan bersama tokoh adat dan pemuda di Biak Numfor.
Kehadiran langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Papua mendapat sambutan positif dari masyarakat. Banyak warga menilai bahwa kunjungan lapangan semacam ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk hadir lebih dekat dengan rakyat sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih terbuka antara masyarakat dan pemerintah.
Melalui pendekatan pembangunan yang berbasis data lapangan dan partisipasi masyarakat, diharapkan proses pembangunan di Biak Numfor dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai semangat otonomi khusus Papua yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.
