BIAK NUMFOR — suaraanaknegeri.com| Konsep ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya diukur berdasarkan volume stok di gudang logistik, melainkan harus divalidasi melalui indikator aksesibilitas dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat. Menegaskan prinsip tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) periode 2024–2029, Lalita, S.H., M.H., melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Biak Numfor pada Senin (28/4/2026). Kegiatan ini difokuskan pada pengawasan mekanisme pasar dan penyerapan aspirasi terkait dinamika harga serta efektivitas distribusi pangan.
Kunjungan diawali dengan peninjauan di Pasar Darfur sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Di tengah aktivitas perdagangan komoditas sayuran, hasil bumi, dan kebutuhan pokok, Lalita melakukan dialog partisipatif dengan para pelaku usaha mikro, khususnya para pedagang sayur dan pinang. Interaksi ini bertujuan memperoleh data empiris mengenai fluktuasi harga, ketersediaan barang, serta berbagai tantangan operasional yang dihadapi sehari-hari.
“Saya hadir bukan semata-mata untuk memverifikasi data administratif, melainkan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan publik benar-benar menjangkau lapisan masyarakat terbawah,” ujar Lalita.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti beberapa aspek krusial: kesesuaian harga dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), ketersediaan beras dan minyak goreng bersubsidi, serta kemudahan akses masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dari hasil pendalaman informasi, teridentifikasi bahwa meskipun tren harga relatif stabil, terdapat beban struktural yang perlu mendapat perhatian, antara lain tingginya biaya logistik dan keterbatasan infrastruktur penunjang seperti akses air bersih serta fasilitas sanitasi yang belum memadai di area pasar.
Verifikasi Stok: Tinjau Gudang Logistik Bulog Biak
Setelah melakukan pemetaan kondisi di pasar, kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Wilayah Biak-Supiori. Di lokasi ini, legislator melakukan verifikasi langsung terhadap kapasitas penyimpanan dan volume stok komoditas strategis.
Lalita memantau ketersediaan beras medium, Cadangan Beras Pemerintah (CBP), serta minyak goreng kemasan subsidi yang siap didistribusikan. Selain itu, ia juga meninjau aspek manajemen penyimpanan, sistem keamanan gudang, dan efektivitas jalur distribusi yang diterapkan.
“Secara fisik, saya mengamati bahwa fasilitas gudang Bulog di Biak memiliki kapasitas yang memadai, tertata dengan baik, dan ketersediaan stok baik beras maupun minyak goreng subsidi dalam kondisi aman dan mencukupi,” paparnya. Kondisi ini dinilai sebagai fondasi vital dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah kepulauan.
Lalita juga menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bulog Wilayah Biak-Supiori, Armin Banjar, atas penerapan manajemen logistik yang responsif dan transparan, yang berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pangan di tingkat lokal.
Respons Kebijakan: Dari Observasi ke Rekomendasi Strategis
Seluruh temuan lapangan, baik dari sisi permintaan pasar maupun ketersediaan stok, akan dianalisis lebih lanjut untuk dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan strategis. Hal ini ditujukan guna penyempurnaan sistem distribusi dan perbaikan infrastruktur ekonomi rakyat.
Sebagai bentuk tindak lanjut konkret dan hasil kolaborasi dengan Bulog Pusat, Lalita mengumumkan penyaluran bantuan pangan afirmatif melalui skema Komite II DPD RI. Bantuan berupa ratusan paket beras ini akan didistribusikan secara bertahap ke wilayah Biak Barat, Biak Timur, dan Kabupaten Supiori.
Armin Banjar membenarkan kesiapan distribusi tersebut, dengan memastikan 300 paket beras telah siap dikirim. Sementara itu, penyaluran minyak goreng subsidi terus berjalan dengan strategi antisipasi pasokan tambahan dari Jayapura untuk menjamin kestabilan jangka panjang.
Pendekatan Terintegrasi dan Rencana Lanjutan
Lalita menegaskan bahwa intervensi pemerintah dirancang secara holistik dan lintas sektoral. Melalui sinergi dengan berbagai kementerian, mulai dari Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, hingga Kementerian Agama, dukungan yang diberikan mencakup aspek produktivitas (benih unggul, alat tangkap), perbaikan fasilitas umum (drainase pasar), hingga pemenuhan kebutuhan sosial-keagamaan.
Ke depannya, legislator ini juga merencanakan kunjungan lanjutan ke Kabupaten Supiori. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat di wilayah pesisir maupun pedalaman dapat terakomodasi secara komprehensif dalam formulasi kebijakan nasional.
“Kami terus melakukan upaya maksimal, mulai dari tingkat daerah hingga pusat, demi mewujudkan tata kelola sistem pangan yang benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
