oleh: Nuyang Jaimee
JAKARTA, 12 Agustus 2026 — Perjuangan Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM) memasuki tahap berikutnya. Setelah melakukan sejumlah pertemuan, diskusi, aksi unjuk rasa dan unjuk karya, termasuk Jumat Aksi Seni (JAS), FPS-TIM mendatangi Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB untuk mengantarkan surat petisi kepada Gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: Seminari Adalah Jantung Masa Depan Gereja
Agenda tersebut menjadi bagian dari rangkaian gerakan FPS-TIM dalam menyuarakan keberlangsungan ekosistem kesenian di Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dinilai semakin menghadapi persoalan komersialisasi, akses ruang seni, tata kelola, serta hubungan antara kepentingan kebudayaan dan pengelolaan kawasan.
Dari Keresahan Menjadi Gerakan
FPS-TIM lahir dari keresahan sejumlah seniman dan pekerja seni terhadap perkembangan TIM setelah revitalisasi. Keresahan tersebut tidak berhenti pada persoalan fisik bangunan, tetapi menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: untuk siapa TIM dibangun dan siapa yang seharusnya memperoleh manfaat dari keberadaan pusat kesenian tersebut?
Baca juga: Sekda Brampi: Tak Ada “Orang Dalam” dalam Seleksi Kepala Sekolah
Dalam maklumat FPS-TIM disebutkan bahwa TIM dipandang sebagai ruang kebudayaan yang lahir dari peluh, keberanian, dan imajinasi para seniman serta masyarakat. Karena itu, keberadaan TIM tidak semestinya diperlakukan semata sebagai kawasan dengan nilai ekonomi, melainkan sebagai ruang publik kebudayaan dan laboratorium seni.
Kritik FPS-TIM terutama diarahkan pada kecenderungan komersialisasi ruang seni. Tarif sewa ruang yang dinilai semakin membebani, akses seniman dan komunitas independen yang dianggap semakin terbatas, serta kecenderungan pengelolaan yang lebih berorientasi pada angka ekonomi menjadi bagian dari persoalan yang disuarakan.
FPS-TIM juga mempersoalkan kondisi ketika bangunan dan fasilitas TIM telah berubah secara fisik setelah revitalisasi, tetapi ruang untuk tumbuhnya aktivitas seni justru dinilai semakin sempit.
Dari Pertemuan, Diskusi hingga Aksi
Perjalanan gerakan kemudian berkembang melalui berbagai pertemuan dan konsolidasi seniman. Forum-forum tersebut menjadi ruang untuk mengumpulkan persoalan, menyusun sikap, dan menentukan bentuk aksi yang dapat menyampaikan kritik secara terbuka.
Gerakan tidak hanya dilakukan melalui demonstrasi. Seni digunakan sebagai bahasa perlawanan. Dalam rangkaian aksi, seniman membawa poster, melakukan karnaval, menggelar mimbar bebas, berdiskusi, dan melakukan unjuk karya. Bentuk-bentuk tersebut memperlihatkan bahwa persoalan TIM tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pengelolaan gedung, tetapi sebagai persoalan kebudayaan yang menyangkut hak masyarakat seni terhadap ruang ekspresi.
Puncaknya dalam rangkaian terakhir adalah Jumat Aksi Seni (JAS) pada 7 Agustus 2026. Dalam JAS, aksi dilakukan melalui karnaval di kawasan TIM dan selasar Gedung Ali Sadikin. Peserta membawa poster-poster perlawanan serta sebuah keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”. Simbol tersebut digunakan untuk menyampaikan kritik terhadap kondisi TIM yang dinilai telah kehilangan sebagian ruh dan keberpihakannya kepada kehidupan kesenian.
Aksi kemudian berlanjut di depan hotel di kawasan TIM. Persoalan hotel menjadi salah satu isu penting karena bangunan yang dalam perjalanan revitalisasi pernah dikaitkan dengan konsep Wisma Seniman kemudian hadir sebagai fasilitas hospitality yang dipersoalkan keberpihakannya terhadap seniman.
Namun JAS tidak berhenti pada aksi jalanan.
Karpet Merah Menjadi Ruang Dialog
Setelah aksi, para seniman menggelar diskusi publik sambil ngopi di pelataran TIM. Karpet merah dibentangkan dan poster-poster perlawanan tetap dipasang di sekitar ruang diskusi.
Di ruang inilah persoalan TIM dibicarakan lebih jauh. Diskusi tidak hanya mempertanyakan komersialisasi hotel, tetapi juga berkembang pada persoalan tata kelola TIM, posisi seniman, serta kepercayaan terhadap lembaga-lembaga kesenian yang berada dalam ekosistem pengambilan kebijakan kebudayaan Jakarta.
Akademi Jakarta (AJ) dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) menjadi bagian dari pembicaraan. Sejumlah seniman menyampaikan kekecewaan dan mempertanyakan sejauh mana kedua lembaga tersebut menjalankan fungsi representasi serta keberpihakannya terhadap kepentingan seniman dalam berbagai persoalan TIM.
Pertanyaan juga berkembang pada proses pemilihan anggota DKJ, mekanisme kelembagaan, komposisi komite, serta kesesuaian proses tersebut dengan ketentuan yang berlaku.
Dari diskusi tersebut muncul satu persoalan yang lebih besar: krisis kepercayaan terhadap tata kelola kebudayaan di TIM.
Hotel dan Persoalan Komersialisasi
Hotel menjadi salah satu simbol penting dalam kritik FPS-TIM. Persoalannya bukan semata keberadaan bangunan penginapan di kawasan TIM. Yang dipersoalkan adalah perubahan orientasi fasilitas yang semestinya menjadi bagian dari ekosistem kesenian menjadi fasilitas yang dinilai lebih dekat dengan logika komersial.
Bagi seniman, TIM seharusnya menyediakan ekosistem yang memungkinkan seniman berkarya, belajar, bertemu, berdiskusi, melakukan produksi, dan memperoleh akses terhadap fasilitas pendukung dengan biaya yang masuk akal.
Karena itu, muncul pertanyaan: ketika fasilitas dibangun di pusat kesenian, tetapi seniman justru kesulitan mengaksesnya karena persoalan tarif dan kebijakan komersial, untuk siapa sebenarnya fasilitas tersebut dibangun?
Pertanyaan tersebut menjadi salah satu dasar kritik terhadap arah pengelolaan TIM.
Tiga Tuntutan Utama FPS-TIM
Dalam Maklumat dan Petisi FPS-TIM, gerakan tersebut merumuskan tiga tuntutan utama.
Pertama, menolak Jakpro mengelola dan mengkomersialisasikan Taman Ismail Marzuki.
Kedua, mengembalikan tata kelola Taman Ismail Marzuki kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil.
Ketiga, mengembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian.
Dengan demikian, gerakan FPS-TIM tidak hanya menolak satu kebijakan tertentu.
Gerakan ini membawa agenda yang lebih luas mengenai arah masa depan TIM dan model tata kelola pusat kesenian Jakarta.
Mengapa Balai Kota?
Penyerahan petisi ke Balai Kota menjadi tahap penting karena persoalan yang disuarakan FPS-TIM berkaitan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap TIM.
Setelah kritik disampaikan melalui forum internal seniman, diskusi publik, aksi seni, mimbar bebas dan berbagai bentuk ekspresi di kawasan TIM, suara tersebut kini dibawa langsung kepada pemerintah.
Pada Rabu, 12 Agustus 2026 pukul 14.00 WIB, FPS-TIM mendatangi Balai Kota untuk mengantarkan surat petisi kepada kantor Gubernur DKI Jakarta.
Petisi tersebut menjadi dokumen sikap sekaligus bentuk pertanggungjawaban gerakan kepada pemerintah mengenai kegelisahan masyarakat seni terhadap kondisi TIM.
FPS-TIM membawa pesan bahwa persoalan TIM tidak boleh diselesaikan hanya melalui pendekatan pengelolaan aset dan bisnis. TIM adalah pusat kesenian yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan kebudayaan Jakarta dan Indonesia.
Karena itu, keputusan mengenai masa depan TIM harus mempertimbangkan seniman sebagai bagian utama dari ekosistemnya.
Perjuangan untuk Ekosistem yang Sehat
Gerakan FPS-TIM pada akhirnya bukan sekadar gerakan menolak. Ia merupakan usaha untuk mempertanyakan kembali arah pembangunan dan pengelolaan TIM setelah revitalisasi.
Bangunan boleh berubah. Teknologi boleh berkembang. Sistem pengelolaan boleh diperbarui. Namun perubahan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi dasar TIM sebagai ruang kebudayaan.
FPS-TIM menginginkan sebuah ekosistem yang memungkinkan seniman hidup dan berkarya, komunitas memiliki ruang, masyarakat memperoleh akses kebudayaan, serta kritik tetap memiliki tempat.
Dari ruang pertemuan, aksi jalanan, karnaval, keranda, poster, mimbar bebas, unjuk karya, hingga dialog di atas karpet merah, pesan yang dibawa tetap sama:
TIM bukan sekadar bangunan. TIM adalah ekosistem kebudayaan.
Dan perjuangan FPS-TIM adalah memastikan ekosistem tersebut tetap hidup.
