#pppk #guru #infoguru
–
JAKARTA — SUARA ANAK NEGERI|Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikbudristek, Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd., menyoroti praktik sejumlah yayasan atau sekolah swasta yang tidak lagi memberikan honorarium kepada guru setelah mereka menerima tunjangan sertifikasi.
Nunuk menegaskan bahwa tunjangan sertifikasi guru pada dasarnya merupakan bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan membantu memenuhi kebutuhan hidup guru. Tunjangan tersebut bukan dimaksudkan sebagai pengganti kewajiban yayasan atau sekolah dalam memberikan honorarium bulanan.
“Banyak sekolah swasta yang memanfaatkan sertifikasi guru supaya yayasan atau sekolahnya tidak memberikan honor kepada guru. Padahal sertifikasi itu tunjangan untuk membantu hidup guru,” ujar Nunuk.
Ia menyoroti kondisi guru swasta yang berpotensi dirugikan akibat kebijakan internal yayasan yang justru menjadikan tunjangan sertifikasi sebagai alasan untuk menghentikan pembayaran honorarium.
Baca juga: KATA SEKARANG: ILMU
Karena itu, diperlukan perhatian dan pengawasan terhadap praktik tersebut agar hak-hak guru tetap terpenuhi. Pengelola yayasan juga diharapkan tidak mengabaikan tanggung jawabnya terhadap kesejahteraan tenaga pendidik.
Di sisi lain, pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan operasional bagi sekolah swasta melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bahkan, alokasi penggunaan Dana BOS untuk pembayaran honorarium di sekolah swasta dapat mencapai 40 persen sesuai ketentuan yang berlaku.
Nunuk menjelaskan bahwa Dana BOS tidak hanya dapat digunakan untuk kebutuhan operasional sekolah, tetapi juga dapat dialokasikan untuk membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan.
“Pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan dengan pemberian dana BOS untuk sekolah swasta bahkan sampai 40 persen. Salah satu penggunanya dapat juga untuk membayarkan honor bagi guru dan tendik (tenaga kependidikan) yang ada di sekolah swasta selain untuk operasional,” jelasnya.
Melalui kebijakan tersebut, pengelola yayasan dan sekolah swasta diharapkan tetap menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan honorarium yang layak kepada guru dan tenaga kependidikan.
Dengan demikian, tunjangan sertifikasi tetap menjadi hak tambahan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, bukan alasan bagi yayasan untuk menghilangkan kewajiban pembayaran honorarium kepada para pendidik.
.
