Penulis: Yohanis Rumaropen
–
SUARA ANAK NEGERI | BIAK–PAPUA, 19 Mei 2026 — Zacharias L. Mailoa, S.T., M.M. resmi dilantik sebagai Pejabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Biak Numfor oleh Bupati Biak Numfor, Markus Oktovianus Mansnembra, S.H., M.M., dalam upacara khidmat yang digelar di Gedung Negara ’01 Biak pada Senin, 18 Mei 2026. Pelantikan tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh adat, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan masyarakat.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan pertimbangan administratif dan persetujuan dari Gubernur Papua selaku wali administratif dalam kerangka otonomi khusus, guna memastikan kontinuitas kepemimpinan birokrasi selama masa transisi
Dalam keterangannya usai pelantikan, Zacharias Mailoa menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Bupati serta persetujuan dari Gubernur.
“Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan amanah ini, dan atas persetujuan Bapak Gubernur, sehingga hari ini saya resmi dilantik,” ujarnya.
Sebagai pejabat struktural tertinggi di lingkungan pemerintah daerah setelah kepala daerah, Mailoa menegaskan bahwa tugas utamanya adalah mendukung pelaksanaan seluruh program strategis sesuai visi-misi Bupati Biak Numfor. Ia menekankan pentingnya penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor sebagai fondasi efektivitas birokrasi modern.
“Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekda, saya akan membantu Bupati dalam semua program strategis—baik nasional maupun daerah—dengan membangun sinergi bersama OPD, Forkopimda, BUMN/BUMD, swasta, dan seluruh pemangku kepentingan,” tegasnya.
Mailoa secara eksplisit menyebut sejumlah program prioritas yang menjadi fokus kerja kolaboratif, antara lain: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan, dan Sekolah Rakyat. Menurutnya, keberhasilan program-program tersebut tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada integrasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan peran media sebagai mitra kritis.
“Saya berharap dukungan teman-teman wartawan. Mari kita diskusikan dan saling memberi masukan agar program yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” katanya.
Selain aspek program, Mailoa juga menempatkan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai prioritas utama dalam agenda reformasi birokrasi. Ia mengakui bahwa meski telah terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat kehadiran dan kinerja ASN, tantangan dalam konsistensi penerapan regulasi masih perlu dituntaskan secara sistematis.
Sebagai langkah operasional, Mailoa menyatakan akan segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) serta para pimpinan OPD untuk memastikan penerapan aturan kehadiran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Ia juga menegaskan komitmen terhadap penerapan kerja kantor khusus setiap Jumat bagi pejabat insidental (insolon), serta pelaporan rutin bulanan kepada Gubernur Papua terkait capaian disiplin ASN.
Seusai dilantik, Pj. Sekda berkomitmen untuk mempercepat sinergi kebijakan, memperkuat akuntabilitas birokrasi, dan memastikan bahwa setiap program pembangunan benar-benar berpihak pada masyarakat akar rumput—khususnya nelayan, petani, anak-anak, dan kelompok rentan di wilayah Biak, Numfor, dan Supiori.
Di penghujung keterangannya, Pj. Sekda kembali menegaskan komitmennya untuk bekerja maksimal dalam membantu Bupati dan Wakil Bupati mewujudkan tata kelola pemerintahan yang disiplin, responsif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Disiplin pegawai menjadi prioritas utama dan ini adalah perintah langsung dari Bapak Bupati yang harus kami jalankan demi pelayanan pemerintahan yang lebih baik,” tutupnya.
Pelantikan Zacharias Mailoa sebagai Pj. Sekda Biak Numfor terjadi dalam konteks penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah otonomi khusus Papua, di mana stabilitas birokrasi sementara menjadi penopang utama kelangsungan program pembangunan hingga terselenggaranya proses seleksi definitif. Dalam kerangka itu, peran Pj. Sekda tidak hanya teknokratis, tetapi juga strategis-administratif: menjaga momentum kebijakan sambil mempersiapkan transisi kepemimpinan yang berkelanjutan.
