Penulis: Yohanis Rumaropen
–
BIAK – PAPUA | SUARA ANAK NEGERI, Gubernur Papua, Mathius Derek Fakhiri, bersama Wakil Gubernur Papua, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Biak Numfor pada Jumat (22/5/2026) dalam rangka monitoring dan evaluasi program pembangunan sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Kedatangan rombongan Pemerintah Provinsi Papua disambut oleh Bupati Biak Numfor, Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, pimpinan OPD, serta perwakilan masyarakat di Kota Karang Panas, Biak.
Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah provinsi untuk memperkuat tata kelola pembangunan partisipatif di wilayah otonomi khusus, sekaligus memastikan bahwa alokasi anggaran dan kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pertemuan tatap muka dengan jajaran Pemda dan warga, Gubernur menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di daerah bukanlah agenda seremonial, melainkan bentuk akuntabilitas politik dan administratif terhadap rakyat.
“Kami datang untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan di Biak Numfor, mendengar kebutuhan masyarakat tanpa perantara, dan memastikan bahwa setiap program pemerintah berjalan tepat sasaran,” ujar Gubernur Fakhiri.
Baca juga: TMMD ke-128 Resmi Ditutup di Sansudi, Amanat Pangdam Dibacakan oleh Kasdam XVII/Cenderawasih
Ia menekankan bahwa pendekatan pembangunan di Papua harus berbasis realitas lokal, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, sosial-budaya, serta potensi ekonomi daerah. Dalam konteks itu, monitoring lapangan menjadi instrumen kritis untuk menghindari distorsi antara perencanaan di atas kertas dan implementasi di lapangan.
Sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan secara terbuka dalam forum dialog, mencakup:
– Percepatan peningkatan infrastruktur jalan penghubung antarkampung;
– Rehabilitasi fasilitas pendidikan dan peningkatan akses guru berkualitas;
– Penguatan layanan kesehatan primer, terutama di wilayah pesisir;
– Pemberdayaan ekonomi berbasis kelautan dan pariwisata bahari;
– Penyediaan peluang kerja dan pelatihan keterampilan bagi generasi muda asli Papua.
Masyarakat juga menyoroti pentingnya penguatan sektor perikanan tangkap dan budidaya, yang dinilai sebagai tulang punggung ekonomi Biak Numfor, namun masih menghadapi kendala infrastruktur pasca-panen dan akses pasar.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur menyatakan bahwa aspirasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan prioritas APBD Provinsi tahun berikutnya, khususnya dalam skema transfer dana otsus dan dana bagi hasil.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan dari menara gading. Harus ada umpan balik dari bawah agar kebijakan tidak elitis,” tegasnya.
Di samping aspek teknis pembangunan, Gubernur juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas sosial, persatuan antarkomponen masyarakat, dan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, serta aparat keamanan sebagai prasyarat utama bagi iklim investasi dan pelayanan publik yang kondusif.
Kunjungan kerja ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, dengan agenda meliputi peninjauan proyek infrastruktur strategis, kunjungan ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pertemuan terbatas dengan tokoh adat dan pemuda.
Kehadiran langsung Gubernur dan Wakil Gubernur mendapat respons positif dari masyarakat Biak Numfor. Banyak warga menilai bahwa kunjungan lapangan semacam ini merepresentasikan komitmen nyata pemerintah untuk hadir di tengah rakyat, sekaligus membuka ruang komunikasi dua arah yang selama ini kerap terhambat oleh jarak administratif dan birokrasi.
Dengan pendekatan monitoring berbasis data lapangan dan aspirasi partisipatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan—selaras dengan semangat otonomi khusus yang menempatkan rakyat Papua sebagai subjek, bukan objek, pembangunan.
