oleh Reiner Emyot Ointoe
–
„Tanpa adanya sekutu dari penduduk lokal Indonesia, tidak mungkin Belanda bisa memenangkan Perang Jawa.” — Peter Carey(78), Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785–1855(KPG 2011).
Mencuatnya isu Londo Ireng — resminya rekutmen kolonial terhadap pribumi nusantara menjadi tentara(Hulptroepen) — memicu lagi penelusuran sejarah atas sepak terjang pribumi umumnya pada era kolonialisme.
Salah satunya, ihwal Perang Jawa(Java Oorlog 1825-1830) terkait partisipasi orang Minahasa dalam sejarah kolonialisme awal abad-19.
Peran tentara Minahasa sebagai hulptroepen dalam Perang Jawa membuka sebuah refleksi historis tentang bagaimana kolonialisme Belanda membentuk aliansi yang ambivalen antara pusat kekuasaan dan daerah-daerah yang dianggap loyal.
Mengutip versi David Henley(63), Profesor Indonesian Contemporary Studies di Universitas Leiden, Belanda, dalam Nationalism and Regionalism in a Colonial Context: Minahasa in the Dutch East Indies(1993) mencatat bahwa sejak awal abad ke‑19, pemuda Minahasa direkrut secara sistematis sebagai pasukan pembantu kolonial.
Mereka dikirim ke Jawa untuk menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro dalam Java Oorlog, dan dalam catatan arsip kolonial, kontingen Minahasa tampil sebagai pasukan yang disiplin, tangguh, serta efektif di medan sulit.
Konon, pasukan itu mencapai hingga 15.000 personil, menurut kalkulasi Peter Carey.
Namun, baru sekitar 1.500 orang Minahasa direkrut pada 1829, terdiri dari prajurit dan kuli, dipimpin oleh kapitein lokal yang mewakili berbagai walak.
Di antaranya, Tololiu Hermanus Willem Dotulong, Jacob Kawilarang, Benjamin Thomas Sigar dan dari Ambon serta Gorontalo, putra Raja Gorontalo, Hasan Monoarfa.
Namun Belanda menilai Minahasa sebagai wilayah sekutu yang setia, hingga menjadikan mereka tulang punggung militer kolonial bersama pasukan Ambon dan lainnya.
Hal ini juga, ikut memicu munculnya isu politik kolonial bahwa Minahasa sebagai provinsi ke-12(twelve province) Hindia Belanda.
Dikutip Henley mengatakan:
“Integrasi kolonial di Minahasa lebih mendalam daripada di tempat lain di Hindia Belanda, menggabungkan agama Kristen, dinas militer, dan pendidikan untuk menghasilkan identitas regional yang setia sekaligus berbeda di dalam Hindia Belanda.”
Menurut perkiraan saya, Minahasa sama sekali bukan daerah dengan sistem kerajaan — meski terpusat, banyak raja-raja dan kerajaan membentuk budaya feodalisme di banyak daerah lainnya — yang lebih mudah mengalami konversi ke dalam Kekristenan yang dipasok dari Eropa(Belanda).
Karena itu, dalam strategi Benteng Stelsel Jenderal De Kock, pasukan Minahasa ditempatkan di garis depan untuk pengepungan benteng Diponegoro.
Keterlibatan mereka bahkan tercatat dalam operasi yang berujung pada penangkapan Diponegoro di Magelang pada 1830.
Dengan kata lain, Henley menambahkan:
“Orang-orang Minahasa menjadi elit bawahan di antara para prajurit, direkrut ke dalam KNIL, setia kepada negara kolonial namun memiliki hak istimewa secara sosial dibandingkan dengan kelompok-kelompok pribumi lainnya.”
Sejak itu, reputasi Minahasa sebagai sumber prajurit loyal dan berani menguat, bertahan hingga masa KNIL dan kemudian TNI sejak pra dan paska kemerdekaan RI.
Henley menekankan bahwa istilah “Londo Ireng“(Belanda Hitam) — meski bukan itu yang dikatakan — lebih merupakan label populer di Jawa untuk menyebut tentara pribumi berseragam Belanda.
Sementara, ia sendiri lebih konsisten menggunakan istilah hulptroepen atau “subaltern elite of soldiers.”
Istilah “subaltern elite of soldiers” ini dipakai David Henley untuk merujuk pada paradoks kolonial: prajurit pribumi yang secara sosial politik dan budaya berada di posisi subordinat(subaltern).
Akan tetapi, dalam struktur militer kolonial Belanda mereka justru membentuk lapisan elite yang berperan penting dalam kontrol politik dan keamanan.
Dengan demikian, orang Minahasa bukan sekadar rakyat jajahan, melainkan bagian dari struktur kolonial yang diandalkan.
Tradisi militer ini memberi mereka posisi istimewa dalam struktur kolonial, dan secara khusus membuka akses pendidikan dan karier militer.
Hal ini pun, sekaligus menimbulkan dilema identitas ketika nasionalisme Indonesia mulai tumbuh di awal abad-20, khusus politik etis seperti ditulis Robert van Niel dalam „Munculnya Elit Modern Indonesia“(2009).
Lebih lanjut, dikatakan Minahasa bukan sekadar daerah koloni Hindia Belanda, melainkan wilayah yang dijadikan model integrasi kolonial, dengan rakyatnya diposisikan sebagai elite bawahan yang berperan penting dalam struktur kolonial.
Dengan demikian, Perang Jawa juga meninggalkan jejak sosial di Minahasa melalui pengasingan tokoh Jawa seperti Kiai Modjo dan pengikutnya ke Tondano, yang melahirkan komunitas Jawa Tondano(Jaton).
Tak hanya itu. Juga, pengasingan(exile) Pangeran Diponegoro di Manado(1830-1833) dan Muhammad Shahab alias Peto Syarif, Malin Basa, Tuanku Imam Bonjol(1772-1864) asal Sumatra di Lota Kali, Pineleng Minahasa.
Kehadiran komunitas ini memperkaya pluralitas budaya dan agama di Minahasa, sekaligus menegaskan bahwa perang tidak hanya menghasilkan pergeseran politik, tetapi juga interaksi sosial yang panjang.
Refleksi atas peran Minahasa dalam Java Oorlog memperlihatkan paradoks kolonialisme.
Di satu sisi memberi privilese dan reputasi militer, di sisi lain menempatkan Minahasa sebagai alat kekuasaan kolonial.
Atau, Henley menunjukkan bahwa relasi kolonial Belanda–Minahasa sejak abad ke‑19 bersifat ambivalen.
Di satu sisi memberi status elite melalui militer, pendidikan, dan agama; di sisi lain tetap menempatkan Minahasa sebagai “subaltern” dalam struktur kolonial.
Kelak, karena Minahasa satu-satunya wilayah di jazirah Sulawesi yang tak punya tradisi raja dan kerajaan, mudah diajak kerjasama.
Padahal, sejak 1808-1809 atau setahun setelah perang Tondano(Moraya) Minahasa pecah melawan kolonialisme Belanda, Herman Willem Daendels menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1808–1811, sebelum Inggris merebut Jawa dari kekuasaan Franco‑Belanda.
Warisan ini masih terasa dalam sejarah militer Indonesia, di mana Minahasa dikenal sebagai daerah penghasil perwira dan prajurit.
Sejarah ini, sebagaimana dicatat Henley, menunjukkan bagaimana kolonialisme membentuk identitas ganda yang terus bergema dalam ingatan kolektif masyarakat Minahasa.
Selain itu, Minahasa membentuk identitas regional dan nasionalisme dalam konteks kolonial Belanda, dengan fokus pada transformasi sosial akibat kultivasi kopi, misi Kristen, pendidikan Barat, serta posisi istimewa Minahasa dalam struktur kolonial.
Akhirnya, Henley menekankan bahwa Minahasa bukan sekadar bagian dari gerakan nasional Indonesia, melainkan memiliki bentuk nasionalisme regional yang unik.
Ia pun menunjukkan bagaimana Minahasa menjadi “subaltern elite” dalam kolonialisme, dengan akses pada pendidikan, militer dan Kekristenan, sekaligus menghadapi dilema identitas ketika nasionalisme Indonesia mulai tumbuh ketika itu.
#coverlagu:
„Si Patokaan” adalah lagu rakyat Minahasa, Sulawesi Utara, yang diinterpretasi ulang oleh Dwiki Dharmawan (piano) dan Ferdinand Soputan (kolintang) dalam album The Sounds from Minahasa.
Versi mereka menonjolkan dialog musikal antara piano modern dan instrumen tradisional kolintang, sekaligus menghidupkan kembali makna lagu tentang kasih sayang seorang ibu kepada anak yang merantau.
#credit foto arsip kolonial beredar di medsos.
