Oleh: Benny Parapat| Aktivis dan Pemerhati Politik
–
Sebuah isu politik yang bergulir di ruang publik idealnya menemui titik akhir ketika ia menyentuh institusi hukum atau otoritas resmi yang memiliki validitas data. Namun, dalam kasus polemik ijazah Joko Widodo yang telah menyita perhatian publik selama beberapa tahun terakhir, rumus normatif tersebut tampaknya patah di tengah jalan. Alih-alih mendapatkan muara kebenaran yang hakiki, publik justru disuguhi drama ketidakpastian yang berlarut-larut.
Baca juga: MENGOREKSI ADAB KEMANUSIAAN KITA
Dialog imajinatif antara aktivis politik Benny Parapat dan tokoh bangsa Anies Baswedan yang beredar di ruang diskursus baru-baru ini, sejatinya merupakan cerminan dari kegelisahan kolektif masyarakat. Sebuah pertanyaan mendasar menyeruak: mengapa menyelesaikan sebuah pembuktian administratif begitu rumit di negeri ini?
Krisis Transparansi dan Beban Sejarah UGM
Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyandang reputasi global, Universitas Gadjah Mada (UGM) memegang kunci utama untuk mengakhiri kegaduhan ini. Sayangnya, pendekatan komunikasi publik yang dipilih sejauh ini dinilai kurang taktis. Pernyataan lisan atau narasi pembenaran tanpa disertai penunjukan dokumen otentik (pertinggal sejarah) secara transparan ke hadapan publik justru menjadi bahan bakar baru bagi munculnya teori-teori skeptisisme.
Situasi kian keruh pasca-keputusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak banding UGM atas putusan Komisi Informasi Publik (KIP). Secara hukum, penolakan ini memberikan pesan simbolis yang kuat: ada kewajiban moral dan legal yang menuntut keterbukaan informasi. Ketika institusi akademik terkesan “enggan” membuka data yang diminta oleh mandat informasi publik, publik secara otomatis akan meraba-raba di dalam gelap, memelihara asumsi, dan memperlebar jurang polarisasi antara “Fakta” dan “Hoaks”.
Baca juga: AMARDINO
Gagapnya Hukum dan Politik Saling Kait
Mengapa aparat penegak hukum dan sistem peradilan kita seolah kehilangan taji dan pegangan yang kuat dalam menyelesaikan polemik ini? Jawabannya terletak pada beban politik yang terlampau besar yang saling terkait di sekeliling isu ini. Kasus ini bukan lagi sekadar perkara perdata atau urusan administrasi kampus, melainkan telah bermutasi menjadi komoditas politik yang sensitif.
Ketika hukum bergerak di bawah bayang-bayang kekuasaan, ia cenderung melambat, hati-hati, bahkan terkesan gagap. Dampaknya, penyelesaian yang diharapkan menjadi clear and clean justru jauh api dari panggang.
Kesimpulan
Membiarkan polemik ini menggantung tanpa kepastian hukum dan pembuktian data yang sahih adalah sebuah kerugian besar bagi iklim demokrasi kita. Isu ini akan terus menjadi “bom waktu” yang sengaja dirawat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pragmatis. Solusi dari kebuntuan ini sebenarnya sederhana, namun menuntut satu hal mahal: niat baik (goodwill). Pihak-pihak terkait, terutama UGM dan otoritas negara, harus berani mengambil langkah progresif dengan membuka data secara terang benderang, bukan lagi sekadar berlindung di balik narasi retoris. Hanya dengan keterbukaan berbasis bukti otentik, hoaks dapat ditumpas, kebenaran hakiki dapat ditegakkan, dan energi bangsa ini tidak lagi habis terkuras dalam labirin polemik yang tak menentu.
