Oleh: joko
Sumber: kantahtanimbar
Baca juga: Wamen Ossy: ATR/BPN Harus Jadi Solusi Pembangunan Kaltim
http://suaraanaknegeri.com | Jakarta – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa sektor pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden. Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara pada kegiatan Akademi Politik yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Sabtu (13/6/2026).
Dalam paparannya, Ossy Dermawan menjelaskan bahwa keberhasilan berbagai program prioritas nasional sangat bergantung pada tata kelola pertanahan yang tertib, akurat, dan terintegrasi. Oleh karena itu, Kementerian ATR/BPN terus mempercepat pemetaan bidang tanah sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem data pertanahan yang lengkap dan dapat dimanfaatkan secara lintas sektor.
“Berbagai program prioritas nasional memerlukan dukungan tata kelola pertanahan yang baik. Karena itu, Kementerian ATR/BPN terus mempercepat pemetaan bidang tanah guna mewujudkan data pertanahan yang lengkap dan terintegrasi,” ujar Ossy Dermawan.
Baca juga: Menteri Nusron Usulkan Pagu ATR/BPN 2027 Rp10,6 Triliun
Menurutnya, pemetaan bidang tanah yang komprehensif menjadi fondasi utama dalam implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Melalui kebijakan tersebut, data spasial dan pertanahan dari berbagai kementerian,
lembaga, serta pemerintah daerah dapat diintegrasikan sehingga menghasilkan satu referensi data yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.
Ossy menilai, integrasi data pertanahan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengambilan kebijakan, tetapi juga mampu meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini kerap muncul, seperti tumpang tindih pemanfaatan ruang, sengketa kepemilikan tanah, hingga konflik agraria.
“Pemetaan yang lengkap menjadi fondasi bagi Kebijakan Satu Peta untuk mendukung integrasi data antarinstansi. Dengan data yang terintegrasi, potensi tumpang tindih pemanfaatan ruang, sengketa, dan konflik agraria dapat diminimalkan sehingga mendukung pembangunan nasional yang lebih terarah dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dalam forum yang diikuti mahasiswa tersebut, Wamen ATR/BPN juga menekankan pentingnya membangun kesadaran generasi muda terhadap isu-isu pertanahan sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Menurutnya, tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data merupakan salah satu prasyarat untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan investasi, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Kementerian ATR/BPN, lanjut Ossy, akan terus memperkuat digitalisasi layanan pertanahan dan percepatan pemetaan bidang tanah sebagai bagian dari transformasi kelembagaan yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, modern, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
