Oleh: joko
Sumber: kantahtanimbar
http://suaraanaknegeri.com | Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10.608.191.532.000 untuk Rencana Kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11/6/2026), saat membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Tahun 2027.
Baca juga: ATR/BPN dan Kejaksaan Agung Perkuat Sinergi Pulihkan Aset Pertanahan
Dalam pemaparannya, Nusron menjelaskan bahwa pagu indikatif tersebut disusun berdasarkan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan fokus pada tiga program utama yang menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN pada 2027.
“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron Wahid.
Fokus Perkuat Layanan dan Tata Kelola
Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN, terutama dalam memperkuat pelayanan pertanahan, mempercepat pelaksanaan program-program strategis nasional, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang di berbagai wilayah Indonesia.
Baca juga: Kantor Pertanahan Tanimbar Teken SPK Gedung Perwakilan MBD
Porsi terbesar anggaran dialokasikan untuk program dukungan manajemen sebagai fondasi penguatan tata kelola organisasi, diikuti program pengelolaan dan pelayanan pertanahan yang menjadi salah satu layanan publik utama kementerian, serta program penyelenggaraan penataan ruang yang berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
Usulkan Tambahan Anggaran Program Prioritas
Selain pagu indikatif sebesar Rp10,61 triliun, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp3,23 triliun. Tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung penyelesaian berbagai program prioritas nasional sekaligus memperkuat kapasitas penyediaan layanan kepada masyarakat.
Usulan tambahan itu diharapkan dapat mempercepat pencapaian target-target strategis kementerian, termasuk peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, percepatan program reforma agraria, penguatan sistem penataan ruang, serta berbagai agenda pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah.
Dukung Agenda Pembangunan Nasional
Pembahasan rencana kerja dan anggaran bersama Komisi II DPR RI merupakan bagian dari mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027.
Melalui dukungan anggaran tersebut, Kementerian ATR/BPN berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat kepastian hukum di bidang pertanahan, serta mendukung iklim investasi dan pembangunan nasional melalui tata ruang yang terencana dan berkelanjutan.
