Kamis, 21 Mei 2026

Suara Anak Negeri News - Mengulas Tuntas Kompleksitas Persoalan Politik, Ekonomi, Pendidikan, Religi, Dll

OTORITARIANISME BARU: DARI PESTA BABI HINGGA „ANIMAL FARM“

oleh Reiner Emyot Ointoe| Sastrawan dan Budayawan  Sulawesi Utara

“Otokrasi saat ini bukanlah fenomena terisolasi; ini adalah model bisnis, yang direplikasi dan diekspor lintas batas.” — Anne Applebaum(61), Autocracy, Inc.: The Dictators Who Want to Run the World(2025).

Baca juga: Zacharias L. Mailoa Resmi Dilantik sebagai Pj. Sekda Biak Numfor, Tegaskan Komitmen Perkuat Kolaborasi dan Disiplin ASN

Dalam sejarah antropologi politik kontemporer, fenomena otoritarianisme baru tidak lagi berdiri sebagai fenomena lokal, melainkan beroperasi sebagai jaringan global yang saling menopang.

Belakangan ini, ia hadir dalam bentuk kolaborasi lintas negara, sebagaimana digambarkan Anne Applebaum dalam Autocracy, Inc. The Dictators Who Want to Run the World(2025).

Jika hal ini muncul dalam bentuk ancaman terhadap demokrasi modern, ia datang dari kolaborasi transnasional yang memperkuat rezim otoriter dan bukan hanya dari dalam negeri semata.

Baca juga: Mutasi sebagai Mekanisme Regenerasi: Kapolres Biak Numfor Tegaskan Profesionalisme dan Pelayanan Publik dalam Sertijab Jajaran

Tentu saja, fenomena ini memperlihatkan wajah otoritarianisme yang lebih halus. Ia beroperasi menggunakan propaganda, teknologi pengawasan, dan kleptokrasi sebagai instrumen kekuasaan.

Dalam ukuran kerja kapitalisme global, menurut Ulrich Duchrow(1998), ia memakai militerisme dalam dua bentuk pengawasan: low intensity conflict dan high intensity conflict.

Untuk konteks Indonesia, intimidasi dan pelarangan terhadap film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan tim Watchdoc menjadi contoh nyata bagaimana otoritarianisme baru bekerja kembali setelah ia absen serta surut hampir dua dekade reformasi.

Karya sinema dokumenter ini tidak sekadar merekam pesta makan babi, tetapi membuka lapisan makna di balik ritual tersebut: identitas, solidaritas, dan gesekan dengan pandangan moral serta politik yang lebih luas.

Pertanyaan naratif yang diajukan, “Ada apa di balik ritual Pesta Babi?”, menjadi refleksi kritis bahwa pesta bukan hanya soal konsumsi.

Namun juga, arena politik di mana pelbagai elemen komunitas mau menegaskan eksistensi mereka di tengah tekanan homogenisasi budaya.

Pelarangan atas film ini menunjukkan bagaimana kekuasaan berusaha mengendalikan narasi, menyingkirkan suara minoritas, dan menutup ruang perlawanan simbolik.

Tanggapan atas pelarangan menonton film itu, setidaknya datang dari pembuatnya, Dandhy Laksono dan kririkus, Denny JA.

Tindakan TNI yang membubarkan pemutaran film dokumenter Pesta Babi di Ternate pada 8 Mei 2026 memperlihatkan bagaimana otoritarianisme baru bekerja dengan cara yang semakin terang.

Dandhy Laksono menilai alasan yang diberikan prajurit Kodim 1501/Ternate tidak masuk akal dan cenderung mengada-ada, karena militer tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan kegiatan nonton bareng dan diskusi.

Dalam wawancara dengan Tempo di acara Bocor Alus Tempo, ia menegaskan, “Alasan seperti provokatif atau tidak kondusif menunjukkan sikap militer yang semakin ngawur.”

Ia menambahkan bahwa jika memang dianggap tidak kondusif, seharusnya aparat kepolisian yang menangani, bukan prajurit TNI: “Simpel saja, kalau ini dinilai tidak kondusif, serahkan kepada kepolisian, biar mereka yang menangani.”

Berikut, kritikus Denny JA menilai film dokumenter Pesta Babi karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale sebagai karya yang kuat secara sinematografis dan emosional.

Namun, ia juga mengkritik bahwa film tersebut kurang memberi ruang bagi perspektif pemerintah, militer, dan pengusaha.

Dalam artikel di laman facebook-nya Denny‘s World, „Menonton Film Pesta Babi dan Kisah ‚Pembangunan Tanpa Anthropology’ di Papua“, Denny JA menggambarkan pengalaman menonton film itu sebagai momen reflektif.

Ia menulis tentang seorang ibu tua di Papua Selatan yang menangis karena hutan di belakang kampungnya akan dibuka untuk proyek pangan dan bioenergi.

Baginya, hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan rumah biologis dan spiritual.

Dari hutan masyarakat makan, dari sungai mereka minum, dan dari rawa mereka mengenal jejak leluhur.

Ketika negara datang dengan peta, target produksi, dan ekskavator, masyarakat adat perlahan merasa asing di tanah sendiri.

Denny JA menyebut tragedi terbesar modernitas bukan selalu perang atau kemiskinan, melainkan “trilema pembangunan” di Papua: sulitnya mencapai tiga tujuan sekaligus, yaitu bertambahnya lumbung pangan, terjaganya ekologi, dan partisipasi aktif masyarakat lokal.

Di sisi lain, Denny JA juga menekankan kelemahan film ini: perspektif negara dan pengusaha hampir tidak diberi ruang.

Padahal, menurutnya, pemerintah memiliki argumen terkait ketahanan pangan, energi nasional, dan ancaman impor.

Akibatnya, film terasa sangat kuat secara moral dan emosional, tetapi kurang menghadirkan dialog utuh tentang dilema pembangunan Indonesia modern.

Delapan puluh satu tahun silam — tepatnya 17 Agustur 1945, George Orwell menerbitkan Animal Farm — pernah dialihbasa kolumnis mendiang Mahbub Djunaedi: Binatangisme — sebagai sebuah novel alegori politik yang masih relevan hingga kini.

Kisah tentang hewan-hewan yang menggulingkan tuannya demi kesetaraan.

Namun, akhirnya ditindas oleh babi yang menjadi penguasa baru sebagai gambaran klasik tentang revolusi yang gagal menjaga idealisme awal.

Dalam novel ini dikutip ungkapan terkenal, “All animals are equal, but some animals are more equal than others,” yang menandai titik balik ketika bahasa dijadikan alat manipulasi untuk mengukuhkan dominasi.

Babi Napoleon sebagai diktator dan Squealer sebagai propagandis menunjukkan dua pilar utama rezim otoriter: kekerasan dan manipulasi ideologis.

Jika Pesta Babi memperlihatkan bagaimana praktik budaya lokal bisa menjadi arena politik yang menegaskan identitas sekaligus menghadapi represi, maka „Binatangisme“ mengingatkan bahwa otoritarianisme baru lahir dari janji kebebasan yang bak kodrat harus dikhianati.

Keduanya, meski berbeda konteks, sama-sama menyingkap wajah otoritarianisme yang terus berevolusi.

Tindakannya, dari intimidasi militerisme terhadap karya dokumenter, termasuk penyiraman air keras pada aktivis HAM, Andrie Yunus, hingga kontra propaganda yang hendak membelokkan kebenaran lewat medium dan laskar buzzer.

Dalam dunia yang semakin mudah terhubung, efektif otoritarianisme baru tidak hanya menekan dari dalam.

Akan tetapi, ia juga beroperasi dalam jejaring lintas batas dengan kekuatan besar kapital dan menjadikan demokrasi semakin rapuh bila tidak ada kesadaran kritis-masif dari publik untuk terus melawannya.

#coverlagu:
Film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita karya Dandhy Laksono dan Cypri Paju Dale resmi dirilis perdana pada 12 April 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Hingga Mei 2026, film ini hanya beredar melalui pemutaran komunitas, forum akademik, dan acara diskusi publik, belum tayang di bioskop komersial maupun platform streaming.

#credit foto diunggah dari Youtube PESTA BABI
Pari Kesit dan Animal Farm Trailer #1 (2026)
Rotten Tomatoes Family.

Kategori:
Tags:

Terkini