Membangun Negeri Jujur dan Sejahtera Demi Kemakmuran Rakyat
Esai: Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T.
[Ketua Program Studi S2 Magister Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi) Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)]
–
Baca juga: Kumpulan puisi Sebelum Langit Lupa Cara Biru
Pembangunan di suatu wilayah, baik di perkotaan maupun pedesaan, merupakan instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar pembangunan tersebut tidak berjalan tanpa arah dan menimbulkan dampak buruk di masa depan, setiap tahapan pembangunan harus dirancang, dilaksanakan, dan diawasi secara terencana dengan baik. Idealnya, proses pembangunan dimulai dari penyusunan perencanaan yang matang, sosialisasi yang transparan kepada masyarakat, pelaksanaan fisik yang ketat sesuai dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK), serta Detail Engineering Design (DED), hingga pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan.
Terlebih lagi, pembangunan yang ideal harus bersih dari praktik korupsi di setiap tahapannya. Dengan demikian, pembangunan tersebut benar-benar berasal dari rakyat, dilaksanakan untuk rakyat, dinikmati oleh rakyat, dan sepenuhnya didedikasikan demi kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, praktik penataan ruang dan pembangunan di Indonesia tidak luput dari berbagai tantangan kompleks yang sering kali mencederai cita-cita luhur tersebut.
Dalam praktiknya, pembangunan dan penataan ruang di Indonesia menghadapi berbagai dinamika serta hambatan struktural yang pelik. Berdasarkan realitas di lapangan, terdapat lima tantangan utama yang kerap mendistorsi arah pembangunan.
Pertama, kepentingan beragam. Rencana tata ruang sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang saling bertarung. Ketika kepentingan tertentu mendominasi, penyimpangan dari rencana awal kerap terjadi. Sebagai contoh, proyek infrastruktur yang dipercepat atas dasar tekanan politis sering kali mengabaikan aspek kelestarian lingkungan atau kebutuhan riil masyarakat lokal.
Baca juga: “Dari Sowek, Menyeberangi Dunia, Kembali Mengabdi: Mengenang Prof. Oskar Wambrauw”
Kedua, implementasi yang sulit. Banyak dokumen perencanaan yang berakhir sebagai konsep di atas kertas tanpa realisasi konkret. Stagnasi ini disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pendanaan, lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah, regulasi dan birokrasi perizinan yang rumit, resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga kebijakan yang kerap berubah-ubah.
Ketiga, konflik sosial. Tindakan penegakan hukum atau disipliner yang represif seperti penggusuran atau penyegelan sering kali memicu konflik sosial yang tajam. Ketidakpuasan ini muncul karena masyarakat merasa diabaikan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keempat, kurangnya kesadaran lingkungan. Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan berakibat fatal pada kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas hidup masyarakat secara jangka panjang.
Kelima, perubahan dinamis yang cepat. Dinamika sosial dan ekonomi yang berjalan sangat cepat sering kali gagal diakomodasi oleh dokumen perencanaan yang kaku, sehingga rencana tata ruang menjadi usang dan tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman.
Jika ditinjau melalui perspektif teori perencanaan (planning theory), pembangunan wilayah dan penataan ruang tidak boleh dipandang sekadar sebagai proses teknokratis atau administratif semata, melainkan sebagai sebuah proses sosial-politik yang melibatkan proses tawar-menawar kekuasaan, alokasi sumber daya, dan keadilan distributif.
Dalam literatur perencanaan, dikenal pendekatan Rational Planning Model yang menuntut adanya alur linear yang tertib: mulai dari perumusan tujuan, analisis data, perancangan desain (seperti RTRW, RDTRK, dan DED), implementasi, hingga evaluasi. Namun, teori perencanaan kontemporer juga menekankan pentingnya Collaborative Planning (Perencanaan Kolaboratif) dan Advocacy Planning (Perencanaan Advokasi).
Ketika teori ini dihadapkan pada permasalahan di Indonesia, terlihat jelas adanya gap (kesenjangan) antara das sollen (seharusnya) dan das sein (kenyataan). Dominasi kepentingan elite politik dan ekonomi menunjukkan bahwa perencanaan kerap terjebak dalam pendekatan top-down yang elitis, di mana masyarakat diposisikan sebagai objek pembangunan alih-alih subjek yang berdaulat. Akibatnya, ketika implementasi menemui jalan buntu, atau ketika terjadi konflik sosial akibat penggusuran, hal tersebut merupakan manifestasi dari kegagalan mengakomodasi prinsip keadilan spasial (spatial justice) dan partisipasi publik yang autentik.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut dan mengembalikan esensi pembangunan demi kemakmuran rakyat, diperlukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Pertama, proses perencanaan harus menerapkan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat sejak tahap awal, di mana dialog konstruktif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal akan menghasilkan rencana tata ruang yang adaptif serta mencerminkan kebutuhan riil publik. Kedua, pemerintah perlu memperkuat koordinasi, regulasi, dan kapasitas kelembagaan melalui penyederhanaan birokrasi perizinan yang rumit, penguatan koordinasi lintas instansi secara transparan, alokasi anggaran yang terukur, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perencana agar implementasi proyek tidak mengalami stagnasi. Ketiga, transparansi harus dibangun dan praktik korupsi harus dihindari dengan memastikan setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan anggaran, pelelangan proyek berdasarkan DED, hingga eksekusi di lapangan diawasi secara ketat oleh lembaga pengawas dan masyarakat melalui sistem digital, disertai penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi agar anggaran pembangunan tidak mengalami kebocoran. Keempat, pendekatan holistik berwawasan lingkungan wajib diterapkan di mana setiap proyek besar harus melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ketat, mengintegrasikan teknologi hijau, serta mengedepankan program restorasi ekosistem guna menjaga keselarasan ruang dengan alam. Kelima, rencana tata ruang (RTRW/RDTRK) harus dirancang secara fleksibel dan dievaluasi secara rutin melalui peninjauan berkala berbasis data yang akurat, agar mampu mengakomodasi perubahan sosial-ekonomi yang dinamis tanpa kehilangan arah pembangunan yang berkelanjutan.
Jadi, pembangunan wilayah, kota, dan desa yang terencana dengan baik merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Berdasarkan analisis teori perencanaan dan realitas di lapangan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturan mulai dari dokumen RTRW, RDTRK, hingga DED, yang didukung oleh tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
Dengan mengatasi berbagai hambatan mulai dari dominasi kepentingan sempit, kerumitan implementasi, potensi konflik sosial, pengabaian lingkungan, hingga kekakuan birokrasi melalui pendekatan yang kolaboratif, transparan, dan berkelanjutan kita dapat memastikan bahwa setiap jengkal ruang dan hasil pembangunan di Indonesia benar-benar lahir dari rakyat, dikerjakan secara jujur, dinikmati oleh rakyat, dan sepenuhnya berorientasi demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. (MAR – Ed. LM-SAN)
