Penulis,Anis / Chris Rumaropen
–
SUARA ANAK NEGERI | SUPIORI, 1 Mei 2026 — Kunjungan kerja Lalita, S.H., M.H., Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sekaligus Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) periode 2024–2029, ke Kabupaten Supiori pada Jumat (1/5/2026) bukan sekadar agenda protokoler. Kehadirannya menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pembangunan yang inklusif, merata, dan berkeadilan di Tanah Papua.
Baca juga: Kepala Distrik Supiori Selatan Tinjau Kondisi Turbin PLTMH Marsriw yang Rusak
Bupati Supiori, Heronimus Mansoben, S.IP., M.Si., menyambut langsung kunjungan tersebut dengan didampingi seluruh unsur pimpinan daerah. Turut hadir:
– Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Supiori,
– Para Staf Ahli dan Staf Khusus Bupati,
Baca juga: Saling Berbagi Ilmu, DPRD Maros Kunjungi DPRK Biak
– Asisten Sekretaris Daerah,
– Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
– Kepala Bagian di lingkungan Setda,
– Para Kepala Distrik,
– Serta Kepala Kampung Sorendiweri, Waryesi, dan Wafor.
Seluruh pihak terlibat penuh dalam rangkaian kegiatan yang mencakup audiensi resmi dan peninjauan lapangan ke tiga kampung di Distrik Supiori Timur—lokus yang dipilih karena dinilai representatif menggambarkan tantangan pembangunan di wilayah pedalaman.
Tiga Kampung, Satu Harapan
Ketiga kampung tersebut menghadapi persoalan serupa: infrastruktur dasar yang masih terbatas, akses layanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata, serta potensi ekonomi lokal—seperti perikanan tangkap, pertanian subsisten, dan usaha mikro—yang belum sepenuhnya tergarap secara optimal. Kehadiran wakil daerah tingkat nasional diharapkan membuka jalan bagi intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Acara utama berlangsung di Gedung Serba Guna (GSG) JW BPKAD Supiori, dimulai pukul 12.30 WIT, sesuai surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori. Seluruh peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum acara sebagai bentuk komitmen terhadap disiplin protokol kegiatan resmi.
Forum Dialog untuk Suara Rakyat
Kegiatan ini dirancang sebagai forum dialog dua arah. Pemerintah daerah memaparkan capaian program, hambatan di lapangan, serta usulan kebijakan strategis. Di sisi lain, Ibu Lalita secara langsung menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan dalam forum legislasi dan penganggaran di tingkat nasional.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam mekanisme check and balance, sekaligus penguatan sinergi vertikal antara pusat dan daerah,” ujar sumber terpercaya dari lingkungan Pemda Supiori.
Melalui pendekatan partisipatif ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Supiori tidak hanya merata, tetapi juga berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan—selaras dengan semangat Otonomi Khusus Papua dan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat, terutama di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
