Jumat Aksi Seni (JAS) dalam Renungan Kemerdekaan
Oleh: Nuyang Jaimee
Kemerdekaan bagi seniman tidak berhenti pada upacara, bendera, atau perayaan setiap bulan Agustus. Kemerdekaan juga berarti tersedianya ruang untuk berpikir, berkarya, menyampaikan kritik, dan menentukan masa depan kebudayaan tanpa kehilangan fungsi dasar ruang seni.
Baca juga: PALUNG LAUT DALAM LUKISAN YAYA MARIA
Dalam konteks Taman Ismail Marzuki (TIM), makna kemerdekaan menjadi lebih konkret: apakah seniman masih benar-benar merdeka di rumah keseniannya sendiri?
Pertanyaan itulah yang menjadi salah satu latar perjuangan Front Penggerak Seni Taman Ismail Marzuki (FPS-TIM). Berbagai aksi, diskusi, unjuk karya, Jumat Aksi Seni, hingga penyerahan petisi ke Balai Kota bukan semata rangkaian demonstrasi. Di dalamnya terdapat kegelisahan mengenai arah pengelolaan TIM setelah revitalisasi, terutama ketika orientasi komersial dinilai semakin kuat dan ruang bagi seniman serta komunitas dipersoalkan.
Baca juga: Orangutan: Bukan Sekedar Satwa yang harus diselamatkan
Bagi FPS-TIM, kemerdekaan seni berarti seniman memiliki akses terhadap ruang kebudayaan yang memang diperuntukkan bagi kehidupan seni. Pusat kesenian tidak cukup hanya memiliki gedung yang megah dan fasilitas baru. Ia harus memiliki ekosistem yang memungkinkan seniman berproses, komunitas tumbuh, karya lahir, gagasan diperdebatkan, dan masyarakat memperoleh akses terhadap kebudayaan.
Di sinilah persoalan pengelolaan TIM menjadi persoalan kemerdekaan. Ketika biaya ruang menjadi persoalan bagi seniman dan komunitas, ketika orientasi komersial dianggap lebih dominan daripada fungsi kebudayaan, atau ketika seniman merasa semakin jauh dari proses pengambilan keputusan mengenai rumah keseniannya sendiri, maka kemerdekaan kebudayaan patut dipertanyakan.
TRITURA sebagai Pernyataan Kemerdekaan
Dalam konteks itu, TRITURA FPS-TIM menjadi penting. Tiga tuntutan tersebut bukan sekadar daftar tuntutan teknis, tetapi pernyataan mengenai bagaimana seniman memaknai kemerdekaan dalam pengelolaan kebudayaan.
Pertama: Tolak JAKPRO mengelola dan mengkomersialisasi Taman Ismail Marzuki. Tuntutan ini berangkat dari keberatan FPS-TIM terhadap orientasi pengelolaan yang dianggap terlalu dekat dengan logika komersial. Bagi gerakan ini, TIM bukan sekadar aset yang dapat dihitung berdasarkan nilai ekonomi, melainkan pusat kehidupan kesenian yang memiliki fungsi publik.
Kedua: Kembalikan tata kelola Taman Ismail Marzuki kepada Dinas Kebudayaan, UP PKJ TIM, Dewan Kesenian Jakarta bersama komunitas-komunitas seni secara demokratis dan adil. Di dalam tuntutan kedua terdapat persoalan partisipasi. Kemerdekaan tidak hanya berarti bebas berkarya di atas panggung, tetapi juga memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pembicaraan mengenai bagaimana ruang kebudayaan dikelola. Karena itu, keterlibatan lembaga kebudayaan, DKJ, komunitas seni, dan seniman menjadi bagian penting dari gagasan tata kelola yang demokratis dan adil.
Ketiga: Kembalikan marwah Taman Ismail Marzuki sebagai Pusat Kesenian.
Tuntutan ketiga merupakan inti keseluruhan perjuangan. Marwah TIM bukan hanya terletak pada bangunan dan fasilitasnya, melainkan pada kehidupan seni yang berlangsung di dalamnya. TIM harus kembali dipahami sebagai pusat penciptaan, pertemuan, eksperimen, pendidikan, kritik, dan pertukaran gagasan kebudayaan.
Dengan demikian, TRITURA FPS-TIM sesungguhnya berbicara tentang kemerdekaan ruang kebudayaan.
Merdeka untuk Mengkritik
Ada dimensi lain dari kemerdekaan yang tidak kalah penting: kemerdekaan untuk berbeda pendapat. Berbagai aksi FPS-TIM menggunakan bahasa seni sebagai medium kritik. Keranda bertuliskan “TIM Sudah Mati”, poster perlawanan, karnaval, puisi, musik, diskusi, hingga Jumat Aksi Seni merupakan cara seniman menyampaikan kegelisahan mereka.
Seni tidak selalu harus hadir untuk menghibur. Seni juga dapat menjadi cermin yang memantulkan persoalan masyarakat. Ketika kritik ditujukan kepada kebijakan kebudayaan, seni tetap memiliki fungsi sebagai ruang demokrasi.
Karena itu, ketika seniman mempertanyakan tata kelola TIM, komersialisasi, akses ruang, atau lembaga yang terlibat dalam ekosistem pengelolaannya, kritik tersebut semestinya dipandang sebagai bagian dari kehidupan kebudayaan yang sehat.
Pusat kesenian yang sehat bukan hanya pusat kesenian yang ramai dikunjungi masyarakat untuk rekreasi atau ketika suatu pertunjukan berlangsung. Ia juga harus menjadi ruang bagi gagasan, perdebatan, kritik, dan perbedaan pandangan.
Kemerdekaan Bukan Berarti Tanpa Tata Kelola
Kemerdekaan seni tentu tidak berarti TIM harus berjalan tanpa aturan. Pusat kesenian tetap membutuhkan tata kelola, pembiayaan, profesionalisme, pemeliharaan fasilitas, keamanan, dan administrasi.
Persoalannya adalah untuk apa tata kelola tersebut dibangun dan siapa yang menjadi pusat orientasinya. Tata kelola yang baik seharusnya membuat ruang seni semakin mudah diakses, bukan semakin jauh dari seniman. Sistem pembiayaan harus menjaga keberlanjutan fasilitas tanpa menghilangkan fungsi publiknya.
Profesionalisme seharusnya memperkuat kehidupan seni, bukan menggantikannya. Di sinilah perbedaan antara mengelola pusat kesenian dan mengelola aset komersial menjadi penting. TIM dapat memiliki nilai ekonomi, tetapi nilai kebudayaannya tidak boleh dikalahkan oleh nilai ekonominya.
Dari Tumpeng Kemerdekaan ke Kemerdekaan Berkarya
Tema “Tumpeng Kemerdekaan” dalam Jumat Aksi Seni FPS-TIM menjadi relevan dalam konteks ini. Tumpeng adalah simbol perayaan, tetapi perayaan kemerdekaan di ruang seni juga dapat menjadi momentum untuk bertanya: apa arti merdeka bagi seniman?
Merdeka berarti dapat berkarya tanpa kehilangan ruang. Merdeka berarti dapat mengakses pusat kesenian tanpa terbebani mekanisme yang tidak berpihak. Merdeka berarti dapat menyampaikan kritik tanpa kehilangan hak sebagai bagian dari masyarakat kebudayaan. Merdeka berarti komunitas memiliki kesempatan untuk tumbuh.
Dan yang tidak kalah penting, merdeka berarti seniman ikut memiliki suara dalam menentukan masa depan rumah keseniannya sendiri. Karena itu, perjuangan FPS-TIM tidak semestinya dibaca hanya sebagai penolakan terhadap satu pihak atau kebijakan. Ia dapat dipahami sebagai perjuangan mempertahankan prinsip bahwa kebudayaan adalah kepentingan publik.
Revitalisasi TIM pada akhirnya bukan hanya soal memperbarui bangunan. Tantangan yang lebih besar adalah menghidupkan kembali ekosistem yang berada di dalamnya. Bangunan boleh berubah. Sistem boleh diperbarui. Teknologi boleh berkembang. Tetapi selama TIM masih disebut sebagai Pusat Kesenian Jakarta, kehidupan seniman, komunitas, karya, gagasan, kritik, dan masyarakat harus tetap menjadi pusat pertimbangannya.
Sebab kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya kemerdekaan memiliki sebuah pusat kesenian. Kemerdekaan adalah ketika pusat kesenian itu benar-benar memberi ruang kepada seniman untuk hidup, berkarya, berpikir, berbeda, dan menentukan masa depan kebudayaannya.
Tentang Penulis:
Nuyang Jaimee adalah pegiat seni dan budaya. Ia aktif di seni sastra dan teater. Direktur lembaga Cakra Budaya Indonesia (CBI). Pendiri komunitas Keluarga Besar Penyar Seksih (KBPS) dan Kampung Seni Jakarta (KSJ). Ia juga bergabung di Komunitas WPI dan MKJ. Karya-karyanya, baik fiksi dan nonfiksi masuk di beberapa media massa di Jakarta dan daerah, selain masuk dalam portal online dan majalah sastra, juga dalam antologi bersama dalam dan luar negeri. Menginisiasi dan aktif mengikuti berbagai kegiatan, acara dan pertemuan seni, sastra dan budaya. Sebagai pembaca puisi, monolog, dan sutradara teater. Pernah bekerja di production house dan bermain beberapa FTV, Sinetron dan Channal Youtube. Pernah menjadi kontributor di harian Madina, Bulletin H.B. Jassin dan terakhir bergabung di Suara Anak Negeri Media Group. Sampai sekarang menulis cerpen, puisi, esai, artikel, feature, juga naskah drama dan skenario. Menjadi guru/pengajar/pelatih/narasumber seni sastra dan teater baik pelatihan/workshop umum maupun sekolah. Menjuarai lomba baca puisi se-Asia Tenggara di acara ZKMUA-Malaysia dan menjuarai lomba cipta puisi elaborasi karya senirupa, Satarupa. Buku Puisi tunggalnya “Pendoa yang Lupa Nama Tuhannya” terbit 2023.
