Paulus Laratmase| Penulis
–
SUBANG – SANNews, 25 April 2026 — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerima kunjungan Founder dan Ketua Umum APS (Analisis Papua Strategis), Laus D.C. Rumayom, di kediamannya di Lembur Pakuan, Sukadaya, Subang, pada Sabtu (25/4). Pertemuan ini berlangsung dalam suasana hangat dan reflektif, dengan fokus pembahasan pada arah pembangunan Indonesia ke depan, khususnya dalam konteks Tanah Papua yang dihadapkan pada tantangan struktural, kultural, dan global.
Baca juga: Sukses Festival Pantun ASEAN, Penyala Literasi Semesta Siap Gelar PIL-Fest 2026
Dialog antara kedua tokoh tersebut menyoroti pentingnya paradigma baru dalam pembangunan nasional, yakni pendekatan yang tidak semata-mata bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam atau model ekonomi konvensional, melainkan berbasis pada kearifan lokal, pengetahuan tradisional, serta kekuatan budaya masyarakat. Dalam konteks ini, konsep etnosains menjadi titik temu strategis yang menghubungkan ilmu pengetahuan modern dengan sistem pengetahuan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat adat.
Founder APS, Laus D.C. Rumayom, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya merupakan komunitas profesional global yang memiliki visi besar sebagai “jembatan peradaban pembangunan Papua.” Menurutnya, pembangunan Papua tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat asli yang memiliki sistem nilai, pengetahuan, dan praktik hidup yang unik dan relevan.
“APS hadir untuk menjembatani berbagai kepentingan pembangunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Kami mendorong inovasi kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga berakar pada masyarakat dan budaya. Tanpa itu, pembangunan akan kehilangan makna dan legitimasi sosial,” ujar Laus.
Lebih lanjut, Laus juga memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Dedi Mulyadi yang dinilainya mampu menghadirkan pendekatan pembangunan yang humanis dan kontekstual. Ia menyebut KDM sebagai representasi pemimpin transformatif yang tidak hanya bekerja pada tataran kebijakan, tetapi juga menyentuh dimensi kultural masyarakat.
“KDM adalah simbol kepemimpinan bangsa yang mampu menciptakan terobosan nyata. Apa yang dilakukan di Jawa Barat menunjukkan bahwa pembangunan bisa berjalan efektif ketika pemimpin memahami akar budaya masyarakatnya. Ini menjadi inspirasi penting bagi Papua dalam merumuskan model kepemimpinan abad ke-21,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Dedi Mulyadi menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus berangkat dari identitas dan kekuatan lokal. Ia menilai bahwa selama ini pendekatan pembangunan di banyak daerah sering kali terlalu seragam dan kurang memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.
“Kita tidak bisa membangun dengan pendekatan yang seragam. Indonesia ini sangat beragam. Kearifan lokal bukan sekadar simbol budaya, tetapi sumber pengetahuan dan solusi. Jika kita mampu mengelolanya dengan baik, maka kita akan menemukan model pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan berakar kuat,” ujar KDM.
Dalam diskusi tersebut juga dibahas dinamika global yang semakin kompleks, termasuk ketidakpastian geopolitik, perubahan iklim, serta disrupsi teknologi. Kedua tokoh sepakat bahwa Indonesia, termasuk Papua, harus mampu merespons tantangan tersebut dengan pendekatan inovatif yang tidak tercerabut dari nilai-nilai lokal.
Sebagai tindak lanjut dari gagasan tersebut, APS akan menyelenggarakan Annual Conference III tahun 2026 dengan tema “Inovasi Pembangunan Papua Berbasis Etnosains” yang dijadwalkan berlangsung pada 27–28 Mei 2026 di Papua Youth Creative Hub. Forum ini dirancang sebagai ruang dialog strategis yang mempertemukan berbagai aktor pembangunan dari berbagai level.
Konferensi tersebut rencananya akan dibuka oleh Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, serta menghadirkan Dedi Mulyadi sebagai keynote speaker. Selain itu, kegiatan ini akan dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga, gubernur dan bupati se-Tanah Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), anggota DPD RI, kalangan akademisi, perguruan tinggi, tokoh agama, masyarakat adat, serta komunitas APS dari tingkat lokal hingga internasional.
Laus menjelaskan bahwa konferensi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi akan menghasilkan rumusan strategis yang dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pembangunan Papua ke depan. “Kami ingin memastikan bahwa etnosains tidak hanya menjadi konsep akademik, tetapi benar-benar diterjemahkan dalam kebijakan dan praktik pembangunan yang konkret,” tegasnya.
Dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, APS berharap konferensi ini dapat menjadi momentum penting dalam merumuskan arah baru pembangunan Papua yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Pendekatan etnosains diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara modernitas dan tradisi, serta menghadirkan model pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga martabat, identitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat Papua.
Pertemuan antara Dedi Mulyadi dan Laus D.C. Rumayom ini menjadi sinyal kuat bahwa kolaborasi lintas daerah dan lintas perspektif semakin penting dalam menjawab kompleksitas pembangunan Indonesia di masa depan.
