Laporan: Nuyang Jaimee
HANOI — Konflik kepengurusan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) tidak hanya menyisakan persoalan internal organisasi. Perselisihan tersebut merembet hingga ke forum internasional di Hanoi, Vietnam, bahkan memaksa panitia menyiagakan personel militer untuk mengamankan Sidang Umum ke-22 ASEAN Confederation of Women’s Organizations (ACWO), 4 November 2026. Ironisnya, pengamanan ketat itu diperlukan untuk memastikan prosesi serah terima kepemimpinan organisasi perempuan Asia Tenggara berlangsung tanpa gangguan dari sesama warga Indonesia.
Baca juga: KASUS IJAZAH SMA GIBRAN: DUA TAFSIR HUKUM YANG MEMBUKA JALAN MENUJU PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN
Peristiwa yang mencoreng suasana diplomasi tersebut bermula dari konflik kepengurusan KOWANI antara Ketua Umum lama Nanie Hadi Tjahjanto dan sebagian besar Dewan Pimpinan lainnya. Konflik itu berujung pada Kongres Luar Biasa yang menetapkan Yenny Wahid sebagai ketua umum baru. Pemerintah kemudian mengesahkan kepengurusan tersebut melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-00001993.AH.01.08.Tahun 2026.
Meski demikian, Nanie Hadi Tjahjanto masih mempertahankan klaim atas kepengurusan KOWANI. Perselisihan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme organisasi dan hukum itu kemudian terbawa ke Vietnam, ketika delegasi resmi KOWANI pimpinan Yenny Wahid memenuhi undangan panitia ACWO. Sebanyak 13 orang berangkat untuk menghadiri sidang sekaligus menerima mandat kepemimpinan ACWO dari Vietnam.
Situasi berubah ketika rombongan dari kubu Nanie turut menyusul ke Hanoi, meskipun tidak tercantum sebagai delegasi resmi yang diundang penyelenggara.
Baca juga: Fishing and Fisher Men
Upaya Mengubah Keputusan Tuan Rumah
Menurut penuturan delegasi yang hadir, rombongan Nanie berupaya menekan panitia Vietnam dan para pemimpin organisasi perempuan ASEAN agar mengubah keputusan mengenai delegasi Indonesia. Mereka juga meminta Duta Besar Republik Indonesia di Vietnam turun tangan untuk membatalkan keikutsertaan rombongan Yenny Wahid.
Tekanan terhadap perwakilan Indonesia di luar negeri itu menempatkan KBRI dalam situasi sulit. Di satu sisi terdapat undangan resmi panitia Vietnam dan keputusan pemerintah Indonesia yang mengesahkan kepengurusan Yenny Wahid. Di sisi lain, muncul desakan dari pihak yang masih mempersoalkan legitimasi kepengurusan tersebut.
Situasi semakin rumit setelah disebut adanya komunikasi melalui telepon dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta. Sumber opini yang menjadi dasar pemberitaan ini menyebutkan bahwa istri Wamenaker menjabat sebagai sekretaris jenderal Cahaya Ladara Nusantara, organisasi yang pendirinya adalah Nanie Hadi Tjahjanto.
Namun, KBRI tetap berpegang pada dokumen resmi pemerintah Indonesia. Upaya mengubah keputusan panitia dan menggugurkan delegasi resmi KOWANI tidak berhasil.
Tentara Vietnam Siaga, Delegasi Tanpa Identitas Ditolak
Ketegangan meningkat ketika rombongan Nanie mendatangi lokasi kegiatan. Panitia Vietnam yang mengantisipasi kemungkinan gangguan terhadap prosesi serah terima kepemimpinan memperketat pengamanan. Personel militer disiagakan, sementara peserta yang tidak memiliki kartu identitas resmi tidak diperkenankan memasuki area acara.
Pemandangan tersebut menjadi ironi tersendiri. Forum organisasi perempuan yang semestinya berlangsung dalam suasana persahabatan dan solidaritas ASEAN justru harus dijaga aparat militer akibat konflik kepengurusan dari negara peserta.
Pengamanan itu juga berkaitan dengan posisi Vietnam Women’s Union yang memiliki hubungan kuat dengan struktur negara dan partai berkuasa. Jamuan makan malam dalam rangkaian kegiatan ACWO bahkan dihadiri istri Perdana Menteri Vietnam.
Di dalam ruangan, prosesi serah terima berlangsung aman dan khidmat. Yenny Wahid menerima mandat kepemimpinan ACWO menggantikan Vietnam. Namun, ketegangan justru berlanjut di luar ruang sidang.
Diplomat Indonesia Diintimidasi di Lobi Hotel
Menurut penuturan para diplomat, lima diplomat muda dan seorang diplomat senior KBRI harus menghadapi omelan, bentakan, serta berbagai tuntutan dari rombongan Nanie Hadi Tjahjanto selama hampir dua jam di lobi hotel.
Rombongan tersebut mempersoalkan kehadiran diplomat Indonesia dalam acara ACWO karena dianggap menunjukkan dukungan kepada Yenny Wahid. Padahal, para diplomat hadir atas undangan resmi panitia penyelenggara.
Tidak berhenti di situ, orang kedua KBRI disebut mendapat tekanan agar mengambil alih mikrofon dan mengumumkan bahwa kedutaan bersikap netral sekaligus menyatakan delegasi Yenny Wahid ilegal. Permintaan tersebut bertentangan dengan keputusan Menteri Hukum yang telah mengesahkan kepengurusan baru KOWANI.
Tuntutan yang paling mengejutkan adalah permintaan agar KBRI melobi panitia ACWO supaya presidensi organisasi tersebut tidak diberikan kepada Indonesia, melainkan dialihkan kepada negara ASEAN lainnya.
Permintaan itu memperlihatkan betapa seriusnya konflik internal tersebut. Ketika Indonesia justru memperoleh kesempatan memimpin organisasi perempuan tingkat regional, muncul desakan dari sesama warga negara agar kesempatan itu dilepaskan kepada negara lain.
Untuk menghindari keributan lebih jauh di hadapan tamu internasional, para diplomat akhirnya mengajak rombongan tersebut berbicara di sudut kafe hotel. Menurut keterangan para diplomat, tekanan masih berlanjut, termasuk ancaman menghambat karier mereka dan membawa persoalan ke pengadilan.
Kepentingan Bangsa Jangan Dikorbankan karena Perebutan Jabatan
Di tengah ketegangan tersebut, agenda resmi ACWO tetap berjalan. Yenny Wahid menyampaikan pidato perdananya sebagai Presiden ACWO. Delegasi Indonesia bahkan mengajak para peserta dari berbagai negara ASEAN menari poco-poco sebagai simbol persahabatan dan kebersamaan.
Peristiwa Hanoi menyisakan pertanyaan mendasar tentang kedewasaan berorganisasi dan tanggung jawab membawa nama Indonesia di forum internasional. Perbedaan pendapat mengenai kepengurusan merupakan hal yang wajar. Setiap pihak memiliki hak menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan pandangannya. Namun, persoalan internal tidak semestinya berkembang menjadi tindakan yang berpotensi merugikan kepentingan nasional.
KOWANI bukan organisasi baru. Lahir dari semangat Kongres Perempuan Indonesia 1928, organisasi ini memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan pendidikan, martabat, dan kemajuan perempuan. Kesempatan memimpin ACWO merupakan kelanjutan dari peran historis perempuan Indonesia dalam gerakan perempuan Asia Tenggara yang turut digagas tokoh-tokoh Indonesia sejak era 1980-an.
Karena itu, presidensi ACWO bukan hadiah pribadi bagi Yenny Wahid ataupun siapa pun yang menduduki jabatan ketua umum. Mandat tersebut merupakan kehormatan bagi KOWANI dan Indonesia.
Meminta agar kesempatan itu dialihkan kepada negara lain hanya karena perselisihan kepengurusan merupakan tindakan yang patut dipertanyakan. Kepentingan organisasi dan bangsa seharusnya lebih besar daripada kepentingan mempertahankan jabatan.
Kini Indonesia resmi memegang kepemimpinan ACWO. Dua tahun mendatang, KOWANI akan memasuki usia satu abad. Momentum bersejarah tersebut semestinya menjadi kesempatan memperkuat persatuan, memperjuangkan pemberdayaan ekonomi perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta melahirkan generasi pemimpin perempuan baru.
Jangan sampai peringatan satu abad KOWANI kelak kembali dibayangi konflik internal. Organisasi perempuan yang dibangun dengan semangat persatuan dan perjuangan sejak 1928 semestinya tidak kehilangan martabat hanya karena perebutan kepemimpinan.
Hanoi telah memberikan pelajaran mahal: konflik organisasi yang tidak diselesaikan secara dewasa bukan hanya merugikan organisasi, tetapi juga dapat menyeret nama bangsa ke dalam situasi yang memalukan di hadapan dunia internasional. [PM]
