oleh: Johanis Kopong
KKP Sosialisasikan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan, Potensi Perikanan Tanimbar Jadi Sorotan
Baca juga: Labschool Beauty Action 2026: Mengasah Keterampilan Vokasi Lewat Layanan Manicure & Nail Art Gratis
Saumlaki | suaraanaknegeri.com – Selasa, 10 November 2026. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong penguatan tata kelola sektor perikanan melalui peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi dan mekanisme perizinan. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya kelautan berjalan secara tertib, berkelanjutan, sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Dorongan tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diselenggarakan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Selasa (10/11/2026), bertempat di Buritan Cafe, Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
Kegiatan yang diikuti unsur pemerintah daerah, instansi teknis, aparat pengawasan, penyuluh perikanan, pelaku usaha, serta media massa tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai alur pelayanan perizinan serta tata cara pemanfaatan jenis ikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kadis Perikanan: Potensi Besar Harus Dikelola Secara Bertanggung Jawab
Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Poly Matitaputty, saat membuka kegiatan secara resmi, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Balai Pengelolaan Kelautan Kupang yang telah memilih Saumlaki sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi.
Menurutnya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Namun, potensi tersebut harus dikelola melalui mekanisme yang tepat, termasuk kepatuhan terhadap regulasi dan kelengkapan perizinan usaha.
Ia menegaskan bahwa sumber daya alam, khususnya perikanan, memiliki keterbatasan sehingga pemanfaatannya tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.
“Secara prinsip bahwa sumber daya ini terbatas. Sumber daya apa pun yang terbatas, oleh karena itu kita harus ditata dan dikelola dengan baik,” ungkapnya.
Matitaputty menjelaskan, salah satu instrumen penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan adalah sistem perizinan. Melalui mekanisme tersebut, pemanfaatan sumber daya dapat diarahkan sesuai peruntukan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Ia juga mengingatkan bahwa penerapan sistem perizinan berbasis elektronik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus legalitas usaha.
Karena itu, pelaku usaha diharapkan tidak hanya memahami kemudahan sistem tersebut, tetapi juga bertanggung jawab memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis.
Kontribusi Perikanan dan Peluang Komoditas Unggulan
Dalam pemaparannya mengenai potensi produk perikanan, Matitaputty menyebut sektor perikanan merupakan salah satu kekuatan ekonomi strategis Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, kontribusi Kabupaten Kepulauan Tanimbar terhadap ekspor perikanan dari Maluku mencapai sekitar 35 persen.
Potensi perikanan tangkap dan budidaya menjadi dua subsektor penting yang perlu terus dikembangkan.
Sejumlah komoditas unggulan yang disoroti antara lain ikan, rumput laut, kepiting, udang, dan lobster. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang ekonomi yang besar apabila didukung pengelolaan, akses pasar, investasi, serta fasilitas penunjang yang memadai.
Khusus komoditas rumput laut, ia mengakui bahwa daerah pernah mengalami perkembangan produksi yang cukup baik. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, produksi menghadapi tantangan dan kecenderungan penurunan.
Keterbatasan pengetahuan, sarana-prasarana, tata kelola budidaya, serta pengaruh perubahan iklim menjadi sejumlah faktor yang perlu mendapatkan perhatian.
Menurutnya, pengembangan sektor perikanan tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, teknologi budidaya, pengolahan hasil perikanan, dan penguatan pemasaran juga harus menjadi perhatian bersama.
Dorong Investasi dan Penguatan Infrastruktur Perikanan
Lebih lanjut, Matitaputty menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha lokal, dan investor untuk meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan.
Ia berharap investasi tidak hanya terpusat pada perusahaan berskala besar, tetapi juga mampu menjangkau kampung-kampung dengan potensi perikanan yang menjanjikan.
Pemerintah daerah, kata dia, terus mendorong pembangunan infrastruktur pendukung melalui program Kampung Nelayan Merah Putih.
Dalam pemaparannya, ia menyebut terdapat 13 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih yang sedang dibangun. Program tersebut direncanakan dilengkapi fasilitas ruang publik, sarana penunjang perikanan, serta tiga fasilitas cold storage yang diarahkan menjadi pusat pelayanan atau HUB di Arma dan Kamatubun, sementara Adaut sebagai penyangga namun ditambah Coldstroge.
Pembangunan fasilitas tersebut diharapkan memperkuat rantai distribusi hasil tangkapan, menjaga mutu produk, serta membuka peluang pengembangan usaha perikanan masyarakat.
Selain infrastruktur, persoalan transportasi dan logistik juga menjadi perhatian. Biaya pengiriman yang relatif tinggi dinilai masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk memasarkan hasil perikanan ke luar daerah.
Karena itu, peningkatan konektivitas transportasi laut dan udara serta ketersediaan fasilitas penyimpanan menjadi bagian penting dalam mendorong daya saing komoditas perikanan Tanimbar.
Tekankan Kepatuhan dan Apresiasi Pelaku Usaha
Pada kesempatan tersebut, Matitaputty juga mengingatkan seluruh pelaku usaha agar mematuhi ketentuan perizinan dan kewajiban daerah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud mempersulit kegiatan usaha. Sebaliknya, kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, tertib, dan memberikan kepastian bagi semua pihak.
Ia turut mengingatkan agar pelaku usaha tidak menjalin kerja sama dengan perusahaan yang telah masuk dalam daftar larangan atau blacklist sesuai ketentuan yang berlaku.
Terkait kontribusi terhadap pendapatan daerah, ia menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha yang selama ini telah menjalankan kewajibannya.
Bahkan, pemerintah daerah membuka peluang untuk membahas pemberian insentif atau penghargaan bagi pelaku usaha yang taat terhadap ketentuan.
“Kalau bisa, jangan tanggung-tanggung punya produksi di cold storage sampai di gudang. Kita sudah sampaikan sekali, tolong jangan melakukan kerja sama dalam bentuk apa pun dengan perusahaan yang sudah dinyatakan dalam bentuk blacklist,” tegasnya.
Balai PK Kupang Jelaskan Perubahan Kewenangan dan Mekanisme Perizinan
Sementara itu, Ketua Tim Kerja Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, Muhammad Hilmi, ST, menjelaskan perubahan struktur organisasi dan kewenangan pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan.
Ia menyampaikan bahwa sejak 2026, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis, pelayanan pemanfaatan jenis ikan untuk wilayah Maluku dan sejumlah wilayah Papua berada di bawah pengelolaan Balai Pengelolaan Kelautan Kupang.
Menurutnya, terdapat empat pokok materi yang disampaikan, yakni profil Balai Pengelolaan Kelautan Kupang, jenis biota perairan yang dilindungi dan masuk dalam Appendix CITES, mekanisme pemanfaatan jenis ikan, serta pelayanan penerbitan dokumen angkut.
Hilmi menjelaskan bahwa pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi maupun yang masuk dalam kategori Appendix CITES tetap harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa status perlindungan suatu jenis ikan tidak serta-merta berarti seluruh bentuk pemanfaatannya dilarang. Namun, pemanfaatan hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan berdasarkan status perlindungan, kuota, tujuan pemanfaatan, dan persyaratan perizinan.
“Jadi bukan berarti karena dia dilindungi tidak bisa dimanfaatkan. Tetapi bisa, dengan cara dan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia juga menerangkan bahwa pelayanan penerbitan dokumen angkut dan rekomendasi dilakukan melalui aplikasi elektronik SAJI yang dapat diakses melalui laman saji.kkp.go.id.
Melalui sistem tersebut, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dokumen secara daring tanpa harus selalu datang langsung ke kantor pelayanan.
Hilmi mengingatkan bahwa kelengkapan dokumen, data asal-usul produk, identitas pelaku usaha, serta persyaratan teknis lainnya harus diperhatikan sebelum melakukan pengiriman hasil perikanan.
Ia juga menegaskan bahwa Balai Pengelolaan Kelautan Kupang tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun dalam proses pelayanan perizinan.
DPMPTSP Ingatkan Pelaku Usaha Pahami OSS dan KBLI 2025
Materi berikutnya disampaikan Analis Kebijakan Ahli Muda DPMPTSP Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Endy F. Angwarmase.
Dalam pemaparannya, ia mengingatkan pelaku usaha agar lebih teliti memahami sistem OSS-RBA, terutama dalam menentukan bidang usaha, klasifikasi risiko, serta kelengkapan persyaratan dasar sebelum mengajukan perizinan.
Menurutnya, masih terdapat pelaku usaha yang mengalami kendala administrasi karena kurang memahami tahapan dan konsekuensi dari proses perizinan sejak awal.
Ia mencontohkan persoalan penggunaan alamat surat elektronik, nomor telepon, serta akun OSS yang tidak dikelola dengan baik sehingga menyulitkan pelaku usaha ketika hendak memperbarui atau mengakses kembali data perizinannya.
Karena itu, ia menyarankan agar setiap pelaku usaha menggunakan alamat email khusus perusahaan, menyimpan akses akun dengan baik, serta memastikan seluruh data administrasi selalu diperbarui.
“Prinsipnya sederhana sebenarnya, kita bisa berproses dari mana saja. Yang penting tersedia internet dan fasilitas. Tetapi masalahnya, coba memahami dulu tentang apa yang akan kita proses. Buat dulu perencanaannya, baru kemudian kita berproses,” jelasnya.
Angwarmase juga menekankan pentingnya memahami penerapan KBLI 2025 serta penyesuaian terhadap ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.
Ia menjelaskan bahwa penentuan KBLI utama dan KBLI pendukung harus dilakukan secara tepat sesuai aktivitas usaha yang benar-benar dijalankan.
Kesalahan dalam menentukan klasifikasi bidang usaha dapat berdampak pada ketidaksesuaian perizinan, termasuk ketika pelaku usaha mengajukan izin teknis di sektor perikanan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa terdapat persyaratan dasar yang perlu dipenuhi sebelum proses perizinan usaha dapat dilanjutkan, terutama kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan dokumen lingkungan.
Menurutnya, pelaku usaha perlu melakukan pemetaan kegiatan usaha sejak awal agar tidak menghadapi persoalan administrasi di kemudian hari.
Dalam sesi diskusi, ia juga menyoroti perlunya koordinasi lintas instansi untuk mencari solusi terhadap persoalan klasifikasi usaha, khususnya bagi pelaku usaha lokal yang bergerak dalam perdagangan dan pemanfaatan komoditas perikanan tertentu.
Dinas Perikanan Siap Dampingi Pelaku Usaha Mengakses Pembiayaan
Dalam sesi tanya jawab, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut memberikan tanggapan terhadap persoalan pembiayaan yang dihadapi salah seorang pelaku usaha perikanan.
Ia menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk membantu menyiapkan administrasi, proposal usaha, serta rekomendasi teknis apabila diperlukan dalam proses pengajuan pembiayaan kepada pihak perbankan.
Menurutnya, pelaku usaha perlu memiliki proposal yang jelas, perencanaan penggunaan dana, serta kemampuan menunjukkan kelayakan usaha kepada pihak bank.
“Kalau memang Pak Arsali ini mungkin nanti kalau bisa dibantu, kita bantu. Bantu siapkan proposal, bantu publikasi. Kalau ada perlu rekomendasi teknis dari Dinas Perikanan, kami siap membantu,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa dukungan administrasi dari pemerintah daerah dapat menjadi salah satu bentuk pendampingan untuk mempertemukan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan.
Namun, keputusan pemberian kredit tetap menjadi kewenangan pihak perbankan berdasarkan hasil analisis dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Diskusi Lintas Instansi Diharapkan Hasilkan Solusi
Kegiatan sosialisasi tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah, instansi teknis, aparat pengawasan, dan pelaku usaha untuk membahas berbagai kendala dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
Sejumlah persoalan yang mengemuka meliputi mekanisme perizinan, kelengkapan dokumen pengiriman, klasifikasi KBLI, akses pembiayaan, investasi, serta kebutuhan penguatan infrastruktur perikanan.
Melalui pertemuan tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama bahwa pengembangan sektor perikanan tidak hanya membutuhkan potensi sumber daya alam, tetapi juga kepastian regulasi, pelayanan perizinan yang efektif, kepatuhan pelaku usaha, serta dukungan investasi dan infrastruktur.
Dengan demikian, potensi kelautan dan perikanan Kabupaten Kepulauan Tanimbar diharapkan dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pendapatan daerah.
(Sumber: Balai Pengelolaan Kelautan Kupang dan materi pemaparan narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 10 November 2026.)
