*(Oleh: Paulus Laratmase
–
PAPUA, SUARA ANAK NEGERI| Tulisan Narudin Pituin berjudul “Nobel yang Politis dan BRICS sebagai Alternatif”, yang diterbitkan Hatipena pada 6 November 2026, mengangkat persoalan menarik mengenai dominasi penghargaan sastra internasional dan perlunya ruang pengakuan yang lebih luas bagi sastrawan dari berbagai belahan dunia.
Baca juga: KATA SEKARANG: ILMU
Gagasan menghadirkan alternatif terhadap Nobel Sastra pada prinsipnya patut dihargai. Tidak ada satu lembaga pun yang memiliki monopoli mutlak untuk menentukan siapa sastrawan terbaik dunia. Dunia sastra membutuhkan keberagaman perspektif, kebebasan penilaian, serta pengakuan terhadap karya-karya besar yang selama ini mungkin belum memperoleh perhatian internasional.
Namun, persoalan mendasar muncul ketika kritik terhadap Nobel Sastra yang dianggap politis justru diarahkan untuk membangun legitimasi BRICS Literature Award sebagai alternatif yang diklaim lebih beragam, manusiawi, dan adil.
Pertanyaannya sederhana: Apakah sebuah penghargaan otomatis menjadi objektif hanya karena diselenggarakan oleh kelompok negara yang berbeda dari penyelenggara penghargaan sebelumnya?
Tentu tidak.
Mengganti pusat kekuasaan penilaian tidak dengan sendirinya menghilangkan potensi pengaruh kekuasaan. Jika Nobel harus diuji berdasarkan independensi, transparansi, dan kualitas penilaian, maka BRICS juga wajib menjalani pengujian yang sama.
Objektivitas tidak boleh ditentukan oleh siapa yang menyelenggarakan penghargaan, melainkan oleh bagaimana proses penilaian dilakukan dan sejauh mana keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual.
Tidak Mendapat Nobel Bukan Bukti Bahwa Nobel Dipolitisasi
Narudin Pituin menggunakan tidak terpilihnya sejumlah sastrawan besar, seperti Leo Tolstoy, Robert Frost, dan Franz Kafka, sebagai salah satu indikasi bahwa Nobel Sastra memiliki persoalan politisasi.
Argumen ini perlu diluruskan.
Dalam sejarah penghargaan internasional, tidak terpilihnya seseorang tidak otomatis membuktikan adanya diskriminasi atau intervensi politik. Penghargaan merupakan hasil penilaian berdasarkan kriteria, pertimbangan, dan mekanisme kelembagaan tertentu.
Leo Tolstoy, misalnya, memang tidak memperoleh Nobel Sastra. Namun, fakta sejarah NobelPrize.org menjelaskan bahwa pada tahun pertama penyelenggaraan Nobel, Tolstoy tidak masuk dalam pembahasan karena tidak ada nominasi yang diajukan untuk dirinya. Bahkan, ia kemudian menyatakan tidak menginginkan penghargaan dimaksud.
Fakta ini menunjukkan bahwa tidak semua ketidakterpilihan dapat dijelaskan dengan tuduhan politisasi.
Robert Frost dan Franz Kafka juga tidak memperoleh Nobel. Akan tetapi, menjadikan ketidakterpilihan mereka sebagai bukti tunggal adanya manipulasi politik merupakan kesimpulan yang melampaui fakta yang tersedia.
Dalam logika argumentasi, terdapat perbedaan mendasar antara fakta bahwa seseorang tidak memperoleh penghargaan dan pembuktian bahwa seseorang sengaja disingkirkan karena kepentingan politik.
Keduanya tidak dapat disamakan.
Jika setiap tokoh besar yang tidak memperoleh penghargaan dijadikan bukti bahwa lembaga itu tidak objektif, maka hampir semua lembaga pemberi penghargaan di dunia dapat dituduh melakukan politisasi.
Kritik harus dibangun berdasarkan bukti proses, bukan semata-mata berdasarkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan.
Kritik terhadap Nobel Harus Berdasarkan Bukti, Bukan Generalisasi Geopolitik
Tidak dapat dimungkiri bahwa Nobel Sastra memiliki sejarah panjang yang memperlihatkan ketimpangan representasi geografis dan budaya. Dominasi perspektif Eropa dalam sejarah awal penghargaan, merupakan persoalan yang layak dikritisi.
Akan tetapi, kritik terhadap ketimpangan representasi tidak boleh serta-merta disimpulkan sebagai bukti bahwa seluruh proses penilaian Nobel dikendalikan kepentingan politik Barat.
Nobel Sastra diselenggarakan oleh Swedish Academy berdasarkan amanat Alfred Nobel dalam surat wasiatnya tahun 1895. Prosesnya melibatkan nominasi dari kalangan akademisi, anggota akademi, penerima Nobel sebelumnya, serta pimpinan organisasi penulis yang memenuhi persyaratan.
Proses nominasi dan penilaian juga memiliki mekanisme kelembagaan, sementara dokumen nominasi dan pertimbangan internal dirahasiakan selama 50 tahun.
Artinya, Nobel memiliki sistem seleksi yang dapat dipelajari dan dikritisi, meskipun bukan berarti sistem itu sudah sempurna.
Justru di sinilah letak persoalannya: kritik akademis harus mampu membedakan kelemahan institusional, keterbatasan representasi, subjektivitas estetika, dan intervensi politik.
Keempat hal di atas tidak selalu memiliki pengertian yang sama.
Ketimpangan representasi dapat menjadi alasan untuk memperluas keterlibatan sastrawan dunia. Namun, untuk membuktikan politisasi diperlukan bukti mengenai intervensi, konflik kepentingan, atau penyimpangan prosedur.
Tanpa pembuktian, tuduhan politisasi hanya akan menjadi asumsi yang dibungkus retorika intelektual.
BRICS Literature Award Juga Harus Diuji Independensinya
Kehadiran BRICS Literature Award dapat dipandang sebagai upaya memperluas diplomasi kebudayaan dan memperkenalkan karya sastra negara-negara anggotanya kepada masyarakat internasional.
Namun, BRICS bukan organisasi yang berdiri di ruang hampa geopolitik.
BRICS merupakan kelompok negara yang memiliki kepentingan ekonomi, politik, dan strategis dalam hubungan internasional. Karena itu, setiap lembaga atau program yang lahir dalam lingkungan geopolitik, tetap perlu diuji independensi dan orientasi kelembagaannya.
Situs resmi BRICS Literature Award menjelaskan bahwa penghargaan ini memiliki tujuan memperkenalkan nilai-nilai budaya negara-negara BRICS, membangun komunikasi antarpelaku sastra, serta memperluas penerjemahan dan publikasi karya.
Kriteria penilaiannya antara lain mencakup refleksi nilai-nilai tradisional, jiwa bangsa, pemahaman terhadap masyarakat, dan keunikan karya sastra.
Kriteria itu, sah sebagai pilihan orientasi kebudayaan. Namun, pertanyaan kritisnya adalah: bagaimana menjamin bahwa penilaian terhadap karya tidak berubah menjadi penilaian berdasarkan kesesuaian dengan orientasi ideologis atau kepentingan geopolitik negara-negara penyelenggara?
Apakah anggota dewan juri memiliki independensi penuh?
Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap konflik kepentingan?
Apakah terdapat transparansi dalam proses nominasi, penjurian, dan penetapan pemenang?
Apakah karya dari negara di luar BRICS juga memiliki peluang yang setara?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap BRICS. Sebaliknya, inilah persyaratan mendasar agar sebuah penghargaan internasional dapat memperoleh kepercayaan masyarakat sastra dunia.
BRICS tidak boleh meminta dunia mempercayai objektivitasnya hanya dengan alasan bahwa Nobel pernah dikritik karena ketimpangan representasi.
Objektivitas harus dibuktikan melalui mekanisme, bukan melalui identitas geopolitik penyelenggaranya.
Penghargaan Sastra Tidak Boleh Berubah Menjadi Instrumen Legitimasi Tokoh
Bagian lain dari tulisan Narudin Pituin membahas terpilihnya Denny JA sebagai penerima Penghargaan Khusus untuk Inovasi Sastra dalam BRICS Literature Award 2025.
Penghargaan yang diperoleh Denny JA tentu patut dihormati sesuai kategori dan keputusan penyelenggaranya.
Namun, perlu dibedakan secara tegas antara penghargaan khusus atas inovasi sastra dan penghargaan utama untuk karya sastra terbaik.
Keduanya mempunyai kategori, bobot, dan makna yang berbeda.
Penerimaan penghargaan khusus tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seorang penulis telah memperoleh pengakuan universal sebagai sastrawan terbaik dunia. Demikian pula, penghargaan terhadap suatu genre tidak otomatis mengakhiri perdebatan akademis mengenai kedudukan genre dimaksud dalam perkembangan kesusastraan.
Puisi esai, misalnya, dapat dipandang sebagai eksperimen kreatif yang menarik karena menggabungkan unsur naratif, fakta sosial, dan ekspresi puitik.
Namun, pengakuan terhadap inovasi tidak boleh menggantikan pengujian kualitas karya.
Dalam dunia akademik dan kesusastraan, setiap genre baru tetap harus diuji melalui kekuatan estetik, kedalaman gagasan, keutuhan struktur, orisinalitas, penggunaan bahasa, serta kontribusinya terhadap perkembangan sastra.
Seseorang boleh memperkenalkan genre baru, tetapi keberhasilan memperkenalkan suatu genre tidak otomatis menjadikan seluruh karya dalam genre itu sebagai karya unggul.
Demikian pula, pengakuan dari suatu lembaga penghargaan tidak boleh dijadikan alat untuk menutup kritik atau perdebatan akademis.
Penghargaan merupakan bentuk pengakuan, bukan sertifikat kebenaran yang membebaskan seseorang dari evaluasi intelektual.
Membandingkan Denny JA dan Taufiq Ismail
Narudin Pituin menempatkan Denny JA dan Taufiq Ismail sebagai dua representasi yang berbeda: Denny JA melalui inovasi puisi esai, sedangkan Taufiq Ismail melalui tradisi kepenyairan yang telah berkembang selama puluhan tahun.
Perbedaan pendekatan, tidak perlu dipertentangkan.
Namun, persoalan muncul apabila perbedaan itu diarahkan menjadi pembenaran bahwa satu jalur penghargaan lebih layak daripada jalur lainnya.
Keduanya harus dinilai berdasarkan kekuatan karya, pengaruh intelektual, konsistensi penciptaan, dan kontribusi terhadap perkembangan kesusastraan.
Taufiq Ismail tidak menjadi lebih unggul hanya karena mewakili tradisi sastra Indonesia. Denny JA juga tidak otomatis menjadi lebih unggul hanya karena memperkenalkan bentuk ekspresi yang diklaim sebagai inovasi.
Begitu pula, pengusulan nama seseorang untuk memperoleh Nobel bukanlah bukti bahwa orang tersebut telah menjadi calon resmi penerima Nobel. Status nominasi harus mengikuti mekanisme dan ketentuan resmi Swedish Academy.
Yang harus dikedepankan adalah keadilan penilaian, bukan kemenangan kelompok, aliran, atau jaringan tertentu.
Sastra tidak boleh menjadi arena persaingan legitimasi personal.
Pluralisme Sastra Harus Dibangun Melalui Kebebasan, Bukan Polarisasi Kekuasaan
Gagasan menghadirkan lebih dari satu penghargaan sastra internasional sesungguhnya merupakan perkembangan positif.
Dunia tidak membutuhkan satu-satunya pusat legitimasi kebudayaan. Eropa, Asia, Afrika, Amerika Latin, dan kawasan lainnya memiliki tradisi sastra yang sama-sama layak mendapatkan perhatian.
Namun, pluralisme tidak berarti memindahkan dominasi dari satu kelompok kepada kelompok lain.
Pluralisme justru mengharuskan setiap pusat penilaian membuka ruang bagi perbedaan, kritik, dan kebebasan berekspresi.
Apabila Nobel dikritik karena dianggap terlalu berpusat pada perspektif tertentu, maka BRICS harus menunjukkan bahwa dirinya tidak sedang membangun pusat pengaruh baru dengan standar yang sama-sama eksklusif.
Jangan sampai penghargaan yang mengatasnamakan keberagaman justru menjadi instrumen diplomasi kebudayaan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu.
Sastra harus memiliki kebebasan untuk mengkritik negara, kekuasaan, ideologi, ketidakadilan, bahkan penyelenggara penghargaan itu sendiri.
Sebab, salah satu kekuatan sastra justru terletak pada kemampuannya menjaga suara nurani manusia ketika kekuasaan berusaha menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dikatakan.
Ukuran Keagungan Sastra Adalah Kualitas Karya, Bukan Kekuasaan Penyelenggara
Ada satu prinsip yang tidak boleh dikompromikan: penghargaan tidak boleh menjadi ukuran tunggal keagungan seorang sastrawan.
Sejarah kesusastraan dunia membuktikan bahwa karya besar dapat hidup melampaui masa, rezim, dan lembaga yang pernah mengabaikannya.
Seorang penulis tidak kehilangan nilai kesastraannya hanya karena tidak memperoleh Nobel. Sebaliknya, seseorang tidak otomatis menjadi penulis terbesar dunia hanya karena menerima penghargaan internasional.
Penghargaan merupakan institusi pengakuan, sedangkan kualitas sastra merupakan persoalan penilaian intelektual dan estetik yang terus berkembang.
Oleh karena itu, baik Nobel maupun BRICS harus bersedia menerima kritik, mempertanggungjawabkan mekanisme penilaiannya, dan membuka ruang bagi evaluasi independen.
Jika sebuah penghargaan hanya diukur dari kemampuan memperluas pengaruh geopolitik penyelenggaranya, maka penghargaan itu berisiko kehilangan substansi kebudayaannya.
Sastra tidak boleh tunduk kepada kekuasaan, baik kekuasaan Barat maupun Timur.
Penutup
Saya bukan seorang sastrawan, saya tidak memiliki keahlian dalam dunia sastra. Namun saya senang membaca dan mencitai karya-karya sastra dari penulis siapa saja.
Pada akhirnya saya berpendapat, bahwa perdebatan mengenai Nobel Sastra dan BRICS Literature Award bukanlah persoalan memilih Barat atau Timur, bukan pula persoalan memenangkan satu kelompok sastrawan atas kelompok lainnya.
Persoalan sesungguhnya adalah bagaimana membangun ekosistem penghargaan sastra internasional yang independen, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kritik terhadap Nobel tetap diperlukan, terutama menyangkut representasi geografis, keberagaman bahasa, dan keterbukaan terhadap tradisi sastra di luar Eropa. Akan tetapi, kritik itu harus didasarkan pada bukti dan argumentasi yang proporsional, tidak didasarkan pada generalisasi subjektif.
Pada saat yang sama, BRICS harus membuktikan bahwa kehadirannya benar-benar memperluas kebebasan dan keberagaman sastra, bukan saja memperluas pengaruh politik dan kebudayaan negara-negara anggotanya.
Sebab, keadilan tidak lahir dari pergantian pemegang otoritas, melainkan dari sistem yang menjamin setiap orang memperoleh kesempatan dan penilaian yang setara.
Nobel tidak kebal kritik. BRICS pun tidak kebal kritik.
Tidak ada lembaga yang berhak memonopoli kebenaran dalam kesusastraan. Tidak ada pula kelompok geopolitik yang secara otomatis memiliki legitimasi moral lebih tinggi dalam menentukan kualitas karya sastra dunia.
Jika Nobel harus membuktikan objektivitasnya, BRICS juga harus melakukan hal yang sama. Jika Nobel tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai ukuran keunggulan sastra, BRICS pun tidak boleh melakukan hal serupa.
Sebab, sastra bukan milik Barat, bukan milik Timur, bukan milik Nobel, dan bukan pula milik BRICS.
Sastra adalah milik kemanusiaan.
Dan ukuran tertinggi karya sastra bukanlah siapa yang memberikan medali, siapa yang memiliki pengaruh geopolitik, atau siapa yang paling kuat membangun legitimasi internasional, melainkan sejauh mana karya itu mampu menghadirkan kebenaran, menggugah kesadaran, memperjuangkan martabat manusia, dan meninggalkan jejak peradaban. Jangan sampai atas nama melawan politisasi Nobel, kita justru sedang membangun politisasi baru dengan wajah dan bendera yang berbeda.
–
*(Paulus Laratmase adalah Dosen Filsafat Pendidikan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Biak-Papua.
